MOJOK.CO – Pemerintah dinilai harus mulai fokus mengurusi kesehatan masyarakat dan mengesampingkan sementara ekonomi.
Pemerintah Indonesia selama ini dinilai masih belum maksimal dalam menangani pandemi corona. Pemerintah selama ini terkesan masih berat dan enggan untuk membikin kebijakan pemberlakuan pembatasan aktivitas secara tegas dan total karena masih mempertimbangkan kepentingan ekonomi.
Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa pihaknya ingin agar kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi bisa sama-sama terjaga sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangan faktor keduanya.
“Dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang,” terang Jokowi pada akhir bulan Juni lalu. “Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu.”
Jokowi berpendapat bahwa ekonomi harus tetap diperhatikan agar Indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi.
Konsep keseimbangan gas dan rem tersebut bahkan disampaikan oleh Jokowi kepada para pemimpin daerah agar bisa diterapkan di daerah masing-masing.
Belakangan, kebijakan gas dan rem tersebut dinilai gagal dalam menanggulangi pandemi. Jumlah penambahan pasien positif corona di Indonesia terus melonjak dan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan melandai.
Puncak pandemi di Indonesia juga diprediksi baru akan terjadi awal semester 2021 mendatang.
Rekor demi rekor jumlah penambahan pasien positif pun menjadi hal yang sangat biasa. Pada Kamis, 27 Agustus 2020 lalu, jumlah penambahan kasus positif mencatatkan rekor dengan 2.719 orang. Keesokan harinya, rekor kembali pecah dengan 3.003 orang. Lalu pada Sabtu, rekor baru diraih dengan jumlah kasus sebanyak 3.308 orang.
Dengan kondisi yang demikian, banyak pihak yang meminta agar pemerintah benar-benar fokus pada penanganan pandemi dan mulai mengesampingkan faktor ekonomi.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono bahkan meminta agar Jokowi mulai menarik tuas rem ekonomi dan menginjak pol gas kesehatan masyarakat.
Ia meminta agar pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas secara ketat dan melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan besar-besaran. Kalau perlu ada sanksi tegas yang diterapkan.
“Rem harus dikencangkan lagi, diperketat lagi. Harusnya tidak ada pelonggaran,” terang Tri pada Kompas. “Pemerintahnya enggak serius. Pemerintah daerah maupun pusat. Harusnya ada edukasi besar-besaran, dan punishment lebih berat lagi.”
Yah, memang tidak semua pilihan itu bisa didapatkan dua-duanya. Sadar diri itu kuncinya.
