MOJOK.CO – Polisi tengah memburu pembuat mural mirip Jokowi yang bertuliskan 404: Not Found setelah sebelumnya menghapus lukisan tersebut dengan cat hitam.
Sebuah mural yang mirip wajah presiden beredar di media sosial. Orang menyebutnya dengan mural Jokowi “404: Not Found” karena mural tersebut memang mirip dengan wajah presiden dengan mata yang tertutup tulisan “404: Not Found”. Tidak lama setelah itu, beredar foto beberapa polisi yang telah mendatangi mural tersebut di Batuceper, Kota Tangerang, Banten dan tapak mural telah dihapus dengan ditutup menggunakan cat hitam.
Mural Jokowi ini menjadi semakin ramai diperbincangkan di media sosial dan hingga saat ini tagar #Jokowi404NotFound masih terpantau menduduki trending topics di Twitter. Tagar ini konon sengaja diramaikan menyusul keheranan netizen soal mengapa mural yang merepresentasikan sebuah kritik itu harus dihapus. Belum lagi, polisi berencana melakukan penyelidikan dan memburu pembuat mural.
Diskusi mengenai sikap otoriter pemerintah kembali dilayangkan menyusul adanya insiden mural Jokowi. Banyak netizen yang membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah saat ini dinilai antikritik karena sensitif terhadap karya mural mirip Jokowi di Banten.
Ini bukan kali pertama Jokowi dinilai otoriter. Sebelumnya Jokowi dinilai otoriter setelah dirinya melakukan pembubaran terhadap HTI, pembubaran tagar #2019GantiPresiden, dan pelepasan instrumen-instrumen politik yang diduga dilakukan demi mempertahankan kekuasaan. Penilaian ini bukan hanya dilayangkan oleh publik dan netizen, melainkan melalui kajian ilmiah. Tim Lindsey dari University of Melbourne juga pernah menyebut pemerintahan di bawah Jokowi sebagai neo-new order. Hal ini membuat banyak masyarakat kembali “bernostalgia” dengan apa yang terjadi di masa orde baru.
Selain itu, pada 2020, YLBHI juga mencatat 28 kebijakan pemerintahan Jokowi sejak 2015 yang dianggap mencerminkan otoritarianisme. Beberapa poin yang banyak dibahas adalah mengenai kebijakan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan dan mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Keamanan Polri.
Mural Jokowi “404: Not Found” yang dihapus dan pelukisnya yang diburu oleh polisi juga menambah daftar panjang penilaian otoriter terhadap pemerintah di saat seharusnya masyarakat menikmati demokrasi. Tidak sedikit yang justru menjadikan momen ini sebagai guyonan. Sebab mural Jokowi memang benar-benar “not found” setelah dihapus polisi. Tindakan polisi telah menyatu dengan apa yang dikritisi dalam mural.
Ironisnya, setelah insiden ini viral, mural tersebut justru dilihat lebih banyak orang, melebihi fungsinya sebagai mural yang hanya diam di tembok. Sekarang, orang dari ujung Sumatera sampai Jayapura sana bisa menyaksikan mural Jokowi 404 Not Found sebelum dan sesudah dihapus. Perlu diketahui, sebelumnya banyak juga mural yang telah dihapus setelah viral. Padahal mural tersebut memuat kritik dan sebagai sebuah ekspresi rakyat yang serbasalah.
— Dirjen KemenPolJokesID (@PolJokesID) August 13, 2021
Namun, di sisi lain, polisi merasa tindakan penghapusan dan penyelidikan terhadap pelaku sudah benar. Dalih ini didasarkan pada presiden yang juga dianggap lambang negara. Terdapat larangan menghina dan merendahkan kehormatan lambang negara yang diatur dalam pasal 57 (a) UU no. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
Jika mural mirip Jokowi tersebut memang terbukti sebagai penghinaan terhadap lambang negara, pembuatnya mungkin bisa diusut dan ditangkap. Meski tampak janggal ketika negara demokrasi semacam Indonesia justru bertindak seolah-olah antikritik, namun apa sih yang bisa kita perbuat lebih jauh?
Sampai saat ini, kritikan tajam justru dilayangkan netizen melalui media sosial. Mulai dari tindakan sengaja menaikkan tagar, mempertanyakan kembali apakah Indonesia benar-benar negara demokrasi, hingga ada yang mengekspresikan kekesalan dengan mengakses laman google.com/jokowi yang hasilnya 404: Not Found.
BACA JUGA Napak Tilas Julukan Jokowi yang Di-notice Langsung oleh Blio dan Peristiwa yang Menaunginya dan tulisan KILAS lainnya.
