Kalau memang sudah punya keyakinan tinggi, halangan apa pun bakal berusaha untuk dihadapi. Mungkin itulah yang terpatri betul dalam diri Mohamad Taufik, kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang tetap ngotot untuk bisa nyaleg meski dirinya berstatus mantan napi korupsi.
“Saya mau jadi Ketua DPRD. Iya yakin, hakulyakin,” kata Taufik.
Taufik pernah menjadi napi korupsi karena terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 saat bertugas di KPUD DKI Jakarta, dirinya dianggap merugikan negara Rp488 juta. Dirinya divonis 18 bulan penjara.
Vonis tersebut secara otomatis membuat Taufik tidak bisa mendaftar sebagai calon legislatif di Pileg 2019 mendatang. Hal tersebut karena beberapa waktu yang lalu KPU mengeluarkan aturan yang melarang mantan napi korupsi untuk ikut pemilihan legislatif. Aturan tentang tidak diperbolehkannya mantan koruptor untuk nyaleg tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Sebelumnya, hanya mantan narapidana atas kasus narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak yang tidak boleh ikut pemilihan legislatif. Sekarang sudah ditambah narapidana kasus korupsi.
Kendati demikian, Taufik masih tetap punya kans untuk tampil di Pileg 2019, sebab larangan mantan napi korupsi untuk ikut Pileg tersebut sedang digugat ke MA, di mana Taufik menjadi salah satu pihak penggugatnya.
Ia meyakini bahwa aturan tentang tidak diperbolehkannya mantan napi korupsi untuk ikut pileg itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Taufik merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, mantan napi kasus berat, termasuk korupsi, dilarang mencalonkan diri kembali. Namun jika mereka mengutarakan kasusnya tersebut ke konstituen, mereka diperbolehkan maju kembali.
“Lembaga resmi kok melanggar undang-undang? Buat saya sih aneh saja kalau lembaga kayak gitu bisa semau-mau buat aturan tanpa mengindahkan undang-undang, bagaimana nih?” kata Taufik.
Dengan modal argumentasi undang-undang yang berlaku, Taufik yakin MA akan menetapkan bahwa aturan KPU melanggar Undang-Undang, sehingga dirinya tetap bisa dan berhak untuk ikut pileg walaupun dirinya adalah mantan napi korupsi.
“Saya tetap daftar dong, yakin menang karena, kan, acuannya undang-undang,” ujarnya.
Ah, dulu, pas yang nggak boleh nyaleg cuma mantan napi narkoba dan kejahatan seksual, semua diam-diam saja, giliran sekarang mantan napi korupsi juga nggak boleh nyaleg, langsung pada protes dan menggugat ke MA segala.
Bener kata Trio Kwek-Kwek: Indonesia negeriku orangnya lucu lucu.(A/M)
