Keputusan Partai Gerindra bersama koalisi PKS, PAN, Nasdem, dan Golkar untuk mengusung Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah di Pilgub Sumatera Utara rupanya memunculkan riak-riak gejolak.
Keputusan Gerindra tersebut rupanya mendapat penolakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara. Mereka bahkan mendesak agar Gerindra mencabut dukungannya terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah diusung.
Penolakan GNPF tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum GNPF Sumut, Heriansyah, melalui surat tertanggal 6 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto.
Selain karena alasan calon yang didukung oleh Gerindra dianggap sebagai sosok yang ikut mendegradasi spirit 212, alasan lain yang dikemukakan oleh GNPF atas penolakan tersebut adalah karena ikut bergabungnya “Partai Pendukung Penista Agama” dalam koalisi.
Seperti diketahui, penista agama yang dimaksud oleh GNPF adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sedangkan partai yang dianggap sebagai partai pendukung penista agama adalah partai yang mengusung Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2016 lalu, yaitu Hanura, Nasdem, Golkar, dan PDIP.
Dalam suratnya, GNPF menyebutkan jika Partai Gerindra tetap mengusung bakal calon yang direkomendasikan saat ini, maka Partai tersebut akan kehilangan kepercayaan dari GNPF Ulama Sumut dan Ormas yang tergabung didalamnya serta kaum muslimin secara umum.
Yah, begitulah. Politik memang rumit, apalagi jika diartikan sebagai sesuatu hal yang saklek.
Gerindra, dan mungkin juga PAN dan PKS yang di Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu mengusung Anies dan Sandi sebagai lawan Ahok dan Djarot oleh banyak orang memang kadung dianggap sebagai representasi partai yang membela Islam, sehingga jika mereka menjalin koalisi dengan partai yang dianggap sebagai pendukung penista agama, maka mereka akan langsung mendapat tentangan dari banyak pihak, terutama pihak yang berafiliasi dengan aksi bela Islam.
Hal ini tentu saja menjadi kerepotan tersendiri. Lha gimana, baik Gerindra, PAN, atau PKS di beberapa daerah memang menjalin hubungan baik dan berkoalisi dengan partai-partai “pendukung penista agama”. Di beberapa daerah, mereka bahkan dengan mantap mendukung calon pemimpin non muslim. Nah lho.
Yah, mungkin masyarakat kita memang masih terlalu naif, sehingga menganggap politik adalah murni sebagai jalan idealis, hal yang tentu saja salah besar, sebab politik itu kompromis. Kawan dan lawan hanya masalah waktu dan tempat.
Agaknya benar kata orang, politik itu seperti mantan. Pas masih nyambung disayang-sayang, pas sudah pisah dibajingan-bajingankan.
