MOJOK.CO – Krisis pangan global mulai mengacam banyak negara, termasuk Indonesia. Lebih dari 60 negara sudah mengalami dampak krisis pangan dan 30 lebih negara menyatakan diri bangkrut.
Karenanya produksi pertanian lokal harus digenjot semaksimal mungkin agar Indonesia tidak ikut-ikutan mengalami krisis pangan global. Sebab negara ini masih mengalami ketergantungan impor bahan pangan mulai dari gandum, gula pasir, daging sapi hingga bawang putih.
“Ketergantungan impor harus dikurangi, kita impor gandum itu setiap tahun Rp60 sampai 70 triliun lho,” ujar Kepala Badan SDM Kementrian Pertanian (kementan), Dedi Nursyamsi disela deklarasi Bulaksumur di UGM, Kamis (11/08/2022).
Karenanya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) nomor 35 tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Regulasi ini menjadi salah satu payung hukum dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian.
Penguatan penyuluhan pertanian ini didukung berbagai stakeholder, termasuk perguruan tinggi (PT). Fakultas Pertanian UGM pun menjadi pelopor dalam mendukung Perpres nomor 35 tahun 2022 melalui deklarasi Bulaksumur.
Deklarasi ini menjadi upaya untuk menyuarakan dukungan dan dorongan terhadap percepatan implementasi perpres tersebut agar agar agar efektif, tepat sasaran danan berhasil meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Dengan demikian pemerintah mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Peran penyuluh sangat besar untuk mendongkrak produktivitas pertanian dalam negeri, terlebih dengan adanya isu krisis pangan global. Karenanya deklarasi bulaksumur yang merupakan pertama kalinya ini diharapkan dapat mendukung upaya mengatasi krisis pangan kedepannya,” paparnya.
Dedi menyebutkan, Kementan saat ini menggenjot peran penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. penyuluhan pertanian oleh SDM yang kompeten dilakukan secara masif.
Diharapkan kebijakan tersebut akan meningkatkan produktivitas pertanian sepuluh tahun kedepan. Sebab saat ini produktivitas pertanian di Indonesia baru mencapai 5,2 ton per hektar.
“Sepuluh tahun kedepan [produktivitas pertanian] diharapkan bisa meningkat jadi 6 ton per hektar. Dalam kondisi krisis pangan global, mempengaruhi dunia, harapannya ini bisa membawa negara kita survive, karena saat ini pun sebenarnya kita tidak terdampak,” ungkapnya.
Dedi menambahkan, untuk mengatasi krisis pangan di Indonesia, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor bahan pangan. Salah satunya dengan meningkatkan diversifikasi bahan pangan lokal.
Contohnya pengembangan produk pertanian lokal seperti sagu, singkong dan umbi-umbian lainnya untuk mengurangi impor gandum. Diversifikasi ini sangat dibutuhkan mengingat harga gandum diperkirakan meningkat hingga tiga kali lipat pasca perang Rusia dan Ukraina serta larangan impor gandum dari India.
“Singkong berlimpah di [negara] kita, dibiarin. Sekarang harga gandum yang naik, maka ketergantungan harus dikurangi dengan diversifikasi pangan lokal, itu yang akan menyelamatkan kita dari krisis pangan global,” ungkapnya.
Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian ini sebelumnya sudah disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Menurut Mentan, pemerintah bekerjasama dengan semua pihak untuk memperkuat pertanian modern di Indonesia atau smart farming dalam rangka menghadapi krisis pangan. Upaya yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things, robot construction, dan artificial intelegent.
“Penyuluh adalah ujung tombak dari seluruh kebijakan dan arah pertanian sekaligus orang terdepan yang membangun informasi juga menerapkan kebijakan dan melakukan langkah monitoring,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi
