Ketika AI Menebak 3 Nama dalam Bursa Pengganti Wapres menggunakan skenario Monte Carlo

MOJOK.CO – Saya menyuruh AI menjalankan 600 ribu skenario untuk menebak siapa pengganti Gibran. Tiga nama muncul di puncak, “Hambalang Boys” nyaris tak dianggap, dan satu kenyataan pahit ikut menampar kita: buat apa sih kita sesibuk ini memikirkan kompas milik para elite?

Selasa sore, 10 November 2026, berita dibanjiri dengan tajuk “Gibran ajukan mundur”. Saya tahu kabar ini dari teman kerja. “Gibran resign, Deb,” katanya dengan sisa semangat menjelang pulang kantor. 

“Mosok yang janji 19 juta lapangan kerja malah resign, njuk melu nganggur sih?” tandasnya sambil menunjukkan berita itu persis di muka.

Sontak saya menggulir media sosial untuk mencari berita. Awalnya saya kira ini cuma isu buatan buzzer untuk memecah isu demo di beberapa kota. Kabar dari Mensesneg membenarkan. Gibran keluar dari ruangan Prabowo setelah berunding selama 2,5 jam. 

Tapi namanya juga politik Indonesia, bahkan urusan mundur pun harus ada plot twist ala film mafia murahan. Beberapa jam kemudian, kabar kedua menyusul seolah-olah kabar pertama tadi cuma angin lewat. 

Gibran mengaku dapat saran untuk tetap melawan lewat PK ke Mahkamah Agung dan gugatan PTUN. Kata Mensesneg, Gibran masih Wapres. Yang ada baru “niat”, belum surat resmi.

Singkatnya, mundur; tapi pakai syarat. Melihat komedi macam itu, jempol kita sebagai warga negara yang budiman langsung bergerak otomatis. Terus, kalau dia beneran mundur, siapa penggantinya?

Kecanduan menebak isi kepala elite

Sebelum lanjut, saya perlu jujur satu hal. Esai ini berangkat dari satu kecurigaan. Apakah selama ini kita mengonsumsi politik Indonesia cuma sebagai tontonan? Hingga kita kecanduan massal untuk meramal, membaca kode, dan menafsirkan gerak-gerik elit.

Rakyat jadi sibuk membaca peta politik babi yang brengsek dan penuh drama.

Bursa calon wakil presiden adalah wujud paling telanjang dari kecanduan itu. Ia memberi kita ilusi seolah-olah kita memegang peta kekuasaan, padahal yang kita pegang cuma daftar nama politisi yang nasibnya sama sekali tidak kita tentukan.

Dan saya, yang kurang kerjaan, menyuruh AI membuat simulasi Monte Carlo. Itung-itung menjalankan anjuran Mas Wapres untuk menggunakan AI, toh. Bedanya, saya mengganti obrolan warung kopi yang sok jadi pengamat politik dengan mesin AI. 

Saya menyuruh Opus 5.5 milik Claude AI menjalankan 600.000 skenario “dunia paralel” untuk menghitung peluang siapa yang bakal naik takhta.

Tentu saja, mesin ini punya kelemahan fatal. Ia tahu persis berapa jumlah kursi tiap partai di Senayan. Tapi ia buta dan tuli soal apa yang sebenarnya dibicarakan Prabowo dan Gibran selama 2,5 jam di ruangan tertutup itu.

Selain itu, AI pasti pusing memahami politik Indonesia yang runyam. Apa yang tampak cuma ludrukan dengan lakon yang mudah ditebak, mereka tetap berkuasa, bebas menentukan alur. Sedangkan kita? Cuma jadi penonton yang rela bayar tiket masuk melalui pajak.

Kemudian esai ini menjalankan dua tugas yang saling mengganggu. Pertama, membaca hasil mesin itu seserius mungkin: siapa tiga teratas, berapa peluangnya, dan asumsi apa yang menopang angka-angka itu. 

Kedua, mencurigai pembacaan itu sendiri: apa yang tidak terlihat oleh mesin, dan siapa yang kebetulan duduk di ruangan yang tidak bisa dimasuki mesin. Mesin ini tahu berapa kursi tiap fraksi. Ia tidak tahu isi percakapan 2,5 jam yang memicu semuanya. Sebab AI seharga 300 ribuan belum bisa menyadap apa pun.

Satu catatan agar tidak ada yang merasa ditipu: ini bukan ramalan. Kodenya dijalankan AI. Asumsinya ditulis manusia. Di antara keduanya, seperti biasa, hidup semua masalah.

Bursa kandidat: Siapa paling berpeluang jadi wapres pengganti Gibran?

Mari kita baca hasil kerja mesin ini tanpa perlu pusing dengan rumus matematika.

Aturan mainnya begini: menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kalau kursi Wapres kosong,

Presiden harus menyodorkan dua nama ke MPR. Lalu, 732 anggota MPR akan memilih salah satunya paling lambat dalam 60 hari. Ingat baik-baik: yang memilih adalah MPR, bukan kita.

Mesin AI menjalankan dua kali hitungan pada 10 November 2026. Hitungan pertama (v1) dilakukan jam 9 pagi saat isu mundur lagi panas-panasnya. Hitungan kedua (v2) dilakukan jam 10 malam setelah muncul berita Gibran “mundur bersyarat”.

Gara-gara drama mundur atau lanjut fight ke PTUN malam kemarin itu, peluang kursi Wapres benar-benar kosong dalam 18 bulan ke depan turun dari 66,90 persen menjadi 62,02 persen. Artinya, masih ada sekitar 38 persen kemungkinan Gibran tetap duduk manis di kursinya.

Lalu, siapa tiga nama teratas yang paling mungkin jadi Wapres?

Catatan kritis: Kalau kursi Wapres benar-benar kosong, tiga nama di atas ditambah Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, dan Zulkifli Hasan menguasai hampir 88 persen kemungkinan. Sisanya dibagi-bagi ke nama seperti Puan Maharani, Cak Imin, Mahfud MD, hingga Mayor Teddy.

Mari kita bedah satu per satu kenapa angka-angka ini sebenarnya sedang menelanjangi tabiat politik kita.

Peringkat 1: AHY (16,13%) dan Seni Menolak ala Politisi AHY memimpin di urutan pertama. Kalau kursi Wapres benar-benar kosong, peluangnya menang mencapai 26 persen.

Padahal, Selasa itu ketika dicecar wartawan di Istana apakah dirinya bakal menggantikan Gibran, AHY menjawab “nggak” sampai tiga kali berturut-turut. Ia bilang Demokrat ingin menghormati proses konstitusi.

AI membaca jawaban “nggak” itu seperti bocah ingusan. Polos. Di sinilah letak kebodohan mesin dibanding manusia Indonesia. Dalam politik kita, kata “nggak” dari mulut tokoh yang namanya masuk bursa bukanlah penolakan. Itu adalah genre seni tersendiri. Bisa berarti basa-basi tata krama, bisa berarti jual mahal, bisa juga taktik mengamankan posisi.

Pertanyaannya: bagaimana bisa AHY jadi nomor satu, padahal kursi Demokrat di MPR cuma 44 biji dari total 732 suara?

Jawabannya ada pada daya terima. Untuk masuk ke dua nama pilihan Prabowo, AHY memang sedikit kalah dari Bahlil. Tapi, begitu nama AHY lolos ke sidang MPR, ia diprediksi menang di 80 persen skenario! Karena AHY adalah figur “tengah” atau “poros” yang paling sedikit musuhnya. 

Survei SMRC mencatat 77 persen publik menyukai AHY dan cuma 14 persen yang tidak suka. Di mata fraksi-fraksi MPR, AHY adalah kompromi yang paling tidak bikin mual.

Peringkat 2 pengganti Gibran: Bahlil Lahadalia (12,83%) dan jarak antara “Dipilih Bos” vs “Dipilih MPR”

Jika AHY bisa lolos karena fraksi MPR kompak, beda dengan satu nama ini. Bahlil adalah kesayangan bos. Bahlil adalah nama yang paling mungkin ditulis Prabowo pertama kali di kertas usulan (peluang dicalonkan 35,8 persen, tertinggi di antara semua kandidat).

Modalnya jelas bukan kaleng-kaleng: ia Ketua Umum Golkar yang punya 102 kursi, dan skor loyalitasnya ke Prabowo sangat tinggi. Malam itu juga, elite Golkar Doli Kurnia sudah melempar sinyal bahwa pengunduran diri Wapres tidak wajib lewat Presiden dan DPR siap memprosesnya. 

Bahasa gampangnya: Partai Beringin tidak sedang menahan pintu untuk Gibran; mereka sudah berdiri di samping pintu sambil bersiap-siap. Tapi Bahlil juga tidak bisa berjalan lenggang kangkung. Begitu ia masuk ke bilik pemungutan

suara MPR, angkanya terjun bebas. Kalau AHY bisa menang 80 persen saat dicalonkan, Bahlil cuma menang di kisaran 58 persen.

Polanya terbalik: AHY susah masuk ruangan, tapi begitu di dalam semua orang suka. Bahlil sangat gampang masuk ruangan lewat jalur Presiden, tapi di dalam ruangan MPR, banyak yang siap menjegalnya. 

Rekam jejak kontroversi dan penolakan dari kubu oposisi membuat politisi di sidang MPR berpikir dua kali.

Malam itu pukul 19.05, Bahlil berujar singkat kepada media: “Jangan berandai-andai, serahkan ke Bapak Presiden.” 

Mesin membacanya sebagai bukti loyalitas. Tapi bagi saya naluri bertahan hidup seorang politisi. Ia sedang bersembunyi di balik pintu, sebab dalam politik Indonesia, kelihatan terlalu bernafsu menginginkan jabatan adalah cara tercepat untuk gagal mendapatkannya. Setuju?

Peringkat 3: Dedi Mulyadi (9,55%) dan rakyat yang cuma jadi bumbu penyedap. Bagian ini adalah tamparan paling keras sekaligus paling jujur dari simulasi AI ini.

Di atas kertas survei rakyat, Dedi Mulyadi adalah juara bertahan. Elektabilitasnya sebagai cawapres mencapai 21 persen, paling tinggi dibanding siapa pun, bahkan jauh melampaui Gibran sendiri (14,2 persen). Lalu kenapa di simulasi ini Dedi cuma duduk manis di peringkat ketiga?

Jawabannya sederhana sekaligus menyakitkan: karena dalam pemilihan Wapres pengganti, rakyat tidak punya kursi.

Di dalam rumus pengambilan keputusan Presiden dan MPR, tingkat kesukaan publik (elektabilitas) cuma menyumbang bobot 0,10 alias sepersepuluh. Sisanya yang 90 persen ditentukan oleh loyalitas kepada Presiden, kekuatan mesin koalisi, dan lobi-lobi di MPR. 

Dalam dapur kekuasaan macam ini, rakyat cuma kayak Masako atau Royco. Ada syukur, nggak ada ya tetap dimasak.

Jangan salahkan AI karena memasukkan namanya. Yang patut disalahkan adalah konstitusi dan sistem kepartaian kita yang memang bekerja seperti itu. 

Pasal 8 ayat (2) menyerahkan pena sepenuhnya ke tangan Presiden, dan hak memilih sepenuhnya ke tangan 732 anggota MPR milik partai.

Itulah sebabnya, seburuk apa pun rapor Gibran di mata rakyat—survei IPO Oktober 2026 mencatat 71 persen publik tidak puas pada kinerja Gibran dan cuma 19 persen yang puas—kemarahan publik itu bernilai nol besar dalam hitungan pergantian kekuasaan.

Nasib Dedi makin sempit karena di kandangnya sendiri, Partai Gerindra, ia harus berbagi oksigen dengan Sufmi Dasco Ahmad. Soal kesetiaan pada Prabowo dan penguasaan mesin partai, Dasco jauh di atas Dedi. Di ruangan tertutup yang kedap dari suara rakyat, politisi yang dicintai publik akan selalu kalah start dibanding orang dalam yang dipercaya ketua umum.

Ada satu hal yang lebih menentukan daripada seluruh survei itu: status partainya. Antara Agustus dan Oktober 2026 beredar kabar bahwa Dedi akan pindah ke PSI. Gerindra Jawa Barat menanggapinya, dan Jawa Pos memberitakannya sebagai kabar, bukan fakta. 

Analisis dari AI memakai status Gerindra, dan loyalitas pada Prabowo adalah komponen berbobot terbesar (0,34). Rumor bukan fakta. Tetapi mesin yang menjadikan loyalitas sebagai bobot terbesar adalah mesin yang rapuh terhadap satu kabar, dan satu kabar pindah partai bisa mengubah angka Dedi lebih banyak daripada seluruh survei popularitasnya.

Lalu ke mana Mayor Teddy dan “Hambalang Boys” lainnya?

Teddy Indra Wijaya sebenarnya ada di mesin, hanya saja di dasar klasemen. Yang tidak ada adalah Hambalang Boys yang lain. Istilahnya perlu dijelaskan dulu.

“Hambalang Boys” adalah julukan bagi para loyalis Prabowo yang dibina langsung oleh Presiden di Hambalang, Bogor. Pada 10 November, pengamat Refly Harun menyebut tiga nama dalam kategori itu, yaitu Menko PMK Sugiono, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Seskab Teddy, sebagai sosok dekat Prabowo yang kecil kemungkinan dipilih, dan menilai nama Teddy akan membuat geger. 

Julukan itu lahir dari pengamatan publik, bukan dari ruang resmi negara, dan daftarnya berbeda-beda. Ada yang menambahkan Prasetyo Hadi, Sudaryono, dan Angga Raka Prabowo.

Setiap kali ada guncangan politik, para pemuja teori konspirasi di media sosial selalu menyebut-nyebut lingkaran dalam Prabowo atau para “Hambalang Boys”. Tapi di mata mesin simulasi, mitos pemerintahan bayangan itu rontok jadi debu.

Teddy Indra Wijaya memang memegang skor loyalitas paling mentok di seluruh daftar: 0,98. Nyaris sempurna. Tidak ada manusia lain di daftar itu yang dianggap lebih dipercaya Prabowo selain dia. Tapi berapa peluangnya berakhir jadi Wapres? 0,46 persen. Secara statistik, angka segitu boleh langsung dibulatkan jadi “tidak ada”.

Sebab loyalitas cuma tiket buat masuk ke ruang kerja Presiden, bukan tiket buat dipilih di sidang MPR. MPR itu berisi 732 politisi partai yang penuh hitung-hitungan dagang. Tidak ada ceritanya ketua-ketua partai bangun pagi lalu sepakat menyerahkan kursi Wapres kepada seseorang yang tidak punya gerbong partai, seberapa pun setianya ia pada Presiden.

Bagaimana dengan Dasco? Nasibnya jauh lebih mendingan (peringkat ke-4 secara keseluruhan). Ia sangat mudah masuk ke kantong dua nama usulan Prabowo. Tapi risiko kontroversinya tinggi, sehingga peluang menangnya di MPR merosot tajam. Dalam tradisi politik Indonesia, figur seperti Dasco biasanya berakhir di kategori khusus. Nama yang selalu disebut-sebut di setiap kasak-kusuk, tapi tidak pernah benar-benar dipilih.

Menutup laptop, menertawakan diri sendiri

Setelah 600.000 skenario dunia paralel lahir dan mati di layar laptop, saya sadar bahwa rentetan angka itu sebenarnya tidak menjawab apa-apa. Ketika mesin ini dipaksa bicara jujur, rentang tebakannya soal apakah kursi Wapres bakal kosong tahun depan melebar dari 41 persen sampai 85 persen—tergantung asumsi awal mana yang mau kita percaya. 

Rentang selebar itu bukan lagi statistik. Melainkan sebuah cermin kebingungan kita sendiri yang dipoles pakai angka desimal biar kelihatan pintar.

Jadi, silakan terus membaca bursa calon Wapres kalau itu memang bisa bikin Anda tidur nyenyak tiap malam. Teruslah menafsirkan senyum menteri sebagai kode, menghitung dukungan fraksi seperti menghitung skor judi bola, dan menyimpan tiga nama politisi di kepala seperti menyimpan tiga nomor togel Hongkong ataupun Singapura

Kita kembali ke prtanyaan di awal. Untuk apa kita begitu ingin tahu siapa pengganti Gibran, padahal ia bahkan belum resmi mengirim surat resign?

Jawaban paling jujur: karena kita berada di luar ruangan. Pertemuan itu berlangsung 2,5 jam, empat mata. Kita tahu durasinya, bukan isinya. Tak satu pun dari 732 tangan di sidang MPR nanti akan memberi kita suara dalam keputusan ini. Maka kita menonton. Maka kita menghitung. Menebak skor bola seperti paman di warung kopi atau kedai tuak.

Dan jangan lupa satu hal: di 37,98 persen, Gibran tetap duduk manis di kursi wapres. Ia masih Wapres, mundurnya masih bersyarat, dan seluruh bursa ini bisa menguap oleh satu putusan PTUN. Kita seperti Sisifus yang batunya bernama bursa: tiap pekan didorong naik, tiap pekan menggelinding turun, dan kita tetap ketagihan mendorong.

Mesin bisa menghitung kursi. Ia tak bisa menghitung apa yang pantas kita tuntut dari siapa pun yang akhirnya duduk di kursi itu: syarat jabatan yang bisa diperiksa siapa saja, jabatan yang tidak dibagikan sebagai hadiah koalisi, dan jawaban yang tak perlu diulang tiga kali. Itu bukan hasil simulasi. Itu hak kita.

Penulis: Deby Dermawan
Editor: Agung Purwandono

BACA JUGA Gibran disuruh mundur karena kegantengannya kelewatan