MOJOK.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres menjelaskan kenapa sebagian orang masih curiga pada ijazah Jokowi.
Kalau ada sampah yang lebih awet daripada plastik kresek di perut bumi dan janji manis politisi menjelang pemilu, barangkali itu adalah gegeran soal ijazah Joko Widodo. Polemik ini sudah mirip sinetron stripping ribuan episode. Aktornya itu-itu aja, plotnya muter-muter, tapi masih ada yang nonton sambil ngotot.
Kamis (5/11/2026), Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lengkap, Ndoro. Mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, semuanya digelar bak pedagang yang baru saja membuka lapak koleksi barang antik.
Saya membayangkan Pak Jokowi bergumam: Nih, lihat sendiri kertasnya, beres ya?
Kenapa setelah ijazah Jokowi ditunjukkan, orang masih ngeyel?
Bukannya bikin suasana adem, atraksi pamer dokumen akademik itu justru gagal total menutup tirai drama. Alih-alih manggut-manggut, lini masa media sosial meledak. Hingga esai ini ditulis, meme dan komentar julid, sampai sarkasme tingkat dewa masih berseliweran di linimasa saya.
Pak Jokowi dan lembaran ijazahnya bukannya naik derajat jadi bukti sahih, eh malah terperosok jadi bahan bulan-bulanan dan objek perebutan makna yang makin liar.
Di titik ini, kita sebenarnya sedang disuguhi tontonan gratis nan menarik tentang bagaimana kebenaran bekerja di era ketika semua orang merasa punya kaca pembesar detektif di ponsel masing-masing.
Kenapa setelah dokumennya diperiksa, sebagian orang masih saja curiga? Saya kira salah satu jawabannya ada pada kepercayaan yang telanjur terkikis oleh manuver politik di ujung masa jabatan Jokowi.
Sebelum ke sana, mari bedakan dulu apa yang kita lihat di ruang sidang dan apa yang sudah diperiksa. Jauh sebelum Jokowi mengangkat map di depan pengunjung sidang, Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah menegaskan bahwa beliau lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985.
Bareskrim Polri juga melakukan pemeriksaan laboratorium forensik atas ijazah S1 Jokowi. Pada Mei 2025, polisi menyatakan dokumen itu asli setelah membandingkannya dengan ijazah tiga rekan kuliahnya.
Jadi, ada catatan akademik dan ada pemeriksaan atas dokumennya. Lalu, kenapa analisis piksel dari foto yang di-zoom seribu kali masih terasa lebih meyakinkan bagi sebagian orang?
Atau kalau mau agak keren sedikit dan mengutip teori biar kelihatan pernah makan bangku kuliah, fenomena ini persis dengan apa yang pernah diomongkan filsuf berkepala plontos asal Prancis, Michel Foucault.
Dalam Power/Knowledge, Foucault bilang bahwa kebenaran tidak pernah turun dari langit dalam keadaan steril dari relasi kuasa. Setiap masyarakat punya cara untuk menentukan bukti apa yang dianggap sah dan siapa yang dipercaya untuk menilainya. Itulah yang ia sebut regime of truth alias rezim kebenaran.
Dalam perkara ini, Foucault membantu kita memahami kenapa hasil pemeriksaan yang sama bisa dipercaya sebagian orang dan dicurigai sebagian yang lain. Begitu kepercayaan pada lembaga yang menyampaikannya goyah, orang ikut mempertanyakan cara lembaga itu sampai pada kesimpulannya.
Dari putusan MK ke ruang sidang ijazah Jokowi
Buat Gen Alfa dan seterusnya yang mungkin membaca esai ini pada 2045, begini ceritanya. Menjelang Pilpres 2024, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi orang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres jika pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu, termasuk sebagai kepala daerah.
Putusan itu menggelar karpet merah bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu menjabat Wali Kota Solo, untuk maju sebagai cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik.
Buat saya, akrobat hukum itu membantu menjelaskan kenapa sebagian orang susah percaya lagi pada keterangan resmi yang menyangkut Jokowi. Kalau orang pernah melihat aturan berubah dan perubahan itu menguntungkan keluarga penguasa, wajar kalau mereka jadi lebih cerewet saat pejabat meminta mereka percaya.
Kecurigaan itu bisa dipahami. Untuk menguji tuduhan soal ijazah, kita tetap perlu melihat catatan akademik dan dokumen yang diperiksa.
Media sosial menyiram bensin ke dalam tungku keraguan ini. Potongan video, tangkapan layar yang dibedah pakar telematika dadakan, dan utas konspirasi memberi bahan baru bagi orang-orang yang merasa punya kaca pembesar detektif di ponsel masing-masing.
Stuart Hall, dedengkot kajian budaya itu, punya istilah encoding/decoding. Kata Hall, pesan atau tindakan politik itu tidak pernah ditelan bulat-bulat oleh publik persis seperti niat si pengirim pesan. Audiens punya saringan di kepalanya masing-masing, yang dibentuk oleh pengalaman hidup, kekecewaan, dan posisi ideologis mereka.
Maka jangan heran kalau aksi Jokowi buka-bukaan map ijazah melahirkan dua tafsir yang bertolak belakang seratus delapan puluh derajat.
Maka jangan heran kalau aksi Jokowi buka-bukaan map ijazah melahirkan dua tafsir yang bertolak belakang seratus delapan puluh derajat. Bagi kubu yang masih loyal, itu adalah wujud transparansi dan kesabaran seorang mantan presiden yang terus-terusan difitnah.
Sebaliknya, bagi kubu yang sudah kadung muak, aksi itu dibaca sebagai gimmick politik murahan untuk mengalihkan isu.
Apalagi, timing-nya itu lho, kebetulan kok ya pas banget. Aksi pamer ijazah ini berkelindan dengan momentum panas penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka dugaan penyadapan yang, konon, salah satu targetnya adalah Presiden Prabowo sendiri.
Di tengah lanskap politik yang penuh intrik spionase rasa film action begini, kecurigaan publik jelas makin mendapatkan bahan bakar beroktan tinggi. Jangan-jangan ini cuma pengalihan isu? Jangan-jangan itu strategi tawar-menawar kasus?
Dalam situasi serba curiga ini, informasi yang membelai keyakinan politik kita jelas jauh lebih gurih untuk ditelan ketimbang keterangan resmi yang membosankan dari institusi negara. Persis seperti wejangan Lee McIntyre dalam buku Post-Truth, kita tengah hidup di zaman ketika fakta objektif dipaksa bertekuk lutut di hadapan emosi dan keyakinan personal. Kebenaran akhirnya turun kasta menjadi sekadar urusan selera, mirip milih bubur ayam diaduk atau tidak diaduk.
Kritik boleh, tapi nalar jangan ikut dilikuidasi
Tentu saja, nyinyir dan cerewet terhadap kekuasaan, apalagi terhadap mantan penguasa, sama sekali bukan dosa sosial. Demokrasi yang sehat butuh warga yang bawel, skeptis, dan nggak gampang dininabobokan omon-omon pejabat.
Akan tetapi, ada garis tipis antara sikap kritis yang sehat dengan skeptisisme radikal yang membabi buta. Saat kita menolak seluruh standar verifikasi ilmiah dan institusional hanya karena kita membenci seorang tokoh, di situlah kita menggali lubang kubur untuk nalar publik kita sendiri.
Ontran-ontran ijazah Jokowi ini mestinya menjadi sasmita, atau minimal cubitan kecil, bahwa demokrasi itu tidak cukup hanya dirawat dengan kebebasan memaki di media sosial. Ia juga menuntut jawab epistemik.
Bahasa gampangnya, kewajiban waras untuk tetap mau memilah mana fakta yang teruji, mana opini, mana gosip, dan mana disinformasi.
Sebab, kalau setiap orang dan setiap kelompok merasa berhak mencetak kebenaran versinya sendiri tanpa peduli pada standar pembuktian, ruang publik kita bakal kehilangan pijakan bersama.
Mengkritik manuver politik Jokowi dan warisan dinastinya itu sah, bahkan wajib agar muruah demokrasi tetap terjaga. Namun, kritik itu hanya akan punya daya dobrak yang mencerahkan kalau ia tetap berpijak pada pemeriksaan fakta yang waras.
Tanpa kesepakatan bersama soal bagaimana menguji kebenaran, demokrasi kita tidak akan bergerak maju. Ia hanya akan merosot jadi arena pertarungan iman politik yang bising, melelahkan, dan tak berkesudahan. Persis perdebatan lebih dulu mana unggas atau telur.
Penulis: Anwar Kurniawan
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Pengusaha Sound Horeg Temui Jokowi dan Dukung Gibran, tapi Mereka Mewakili Rakyat yang Mana?
