MOJOK.CO – Beasiswa LPDP yang kini 80 persen dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM) memunculkan kekhawatiran: Indonesia sedang membuat pabrik robot tanpa jiwa.
Isu yang merebak sejak pertengahan tahun lalu tentang fokus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang 80 persen alokasinya ke saintek akhirnya menjadi kenyataan. Kamis (15/1/2025), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar 80 persen kuota beasiswa LPDP dialokasikan untuk bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
Alasannya: mengejar ketertinggalan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedengarannya visioner, progresif, bahkan futuristik. Tapi tunggu dulu. Apakah kita sedang membangun bangsa yang cerdas, atau sekadar pabrik robot tanpa jiwa?
Mari kita jujur. Kebijakan ini seperti memutuskan membangun rumah hanya dari beton dan besi, tanpa jendela, tanpa taman, tanpa ruang tamu untuk ngobrol. Kuat, mungkin. Fungsional, bisa jadi. Tapi layak huni? Diragukan.
Kuota beasiswa LPDP seharusnya belajar dari sejarah
Sejarawan sains Lorraine Daston dalam artikel monumentalnya di jurnal KNOW (2017) mempertanyakan bagaimana klasifikasi dan hierarki berbagai jenis pengetahuan disusun dalam sejarah.
Ia mengajukan pertanyaan krusial: mengapa di Paris abad ke-13, teologi dianggap lebih tinggi dari matematika? Mengapa di Tiongkok era Ming, etika Konfusian lebih prestisius ketimbang manufaktur sutra? Dan mengapa sekarang, sains dan teknologi ditempatkan di atas humaniora?
Daston mengingatkan kita bahwa hierarki ini bukan natural atau alamiah, melainkan dikonstruksi secara sosial dan politik. Dan konstruksi ini selalu mencerminkan kepentingan kekuasaan.
Ketika negara mengatakan 80 persen beasiswa untuk STEM, negara sedang membuat pernyataan epistemologis dan politik sekaligus: pengetahuan yang “berguna” adalah pengetahuan yang bisa diukur, dihitung, dan dimonetisasi. Sisanya? Kemewahan.
Ini bukan sekadar soal angka atau kuota. Ini soal bagaimana negara mendefinisikan “kemajuan” dan jenis pengetahuan apa yang layak mendapat dukungan publik.
STEM bukan segalanya, segalanya bukan STEM
Tidak ada yang salah dengan STEM. Kita butuh insinyur untuk membangun jembatan, dokter untuk menyembuhkan penyakit, dan ilmuwan data untuk mengelola informasi. Tapi apakah kita lupa bahwa teknologi tanpa etika adalah bom waktu?
Bahwa jembatan tanpa perencanaan sosial bisa jadi monumen kesia-siaan? Bahwa data tanpa interpretasi humanistik hanya angka kosong?
Sejarah sudah membuktikan. Bom atom diciptakan oleh fisikawan brilian, tapi keputusan menjatuhkannya ke Hiroshima dan Nagasaki adalah soal politik, etika, dan kemanusiaan.
Facebook dan media sosial dibangun oleh jenius teknologi, tapi dampak polarisasi, hoaks, dan gangguan mental yang ditimbulkannya adalah wilayah sosiologi, psikologi, dan komunikasi.
Daston dalam artikelnya mengkritik narasi “Scientific Revolution” yang eurosentris—gagasan bahwa sains modern Barat menciptakan “Great Divide” yang memisahkan peradaban maju dari yang tertinggal.
Narasi ini menyesatkan karena mengabaikan mutual constitution antara berbagai bentuk pengetahuan. Sains tidak berkembang dalam vakum. Ia berkembang melalui dialog dengan filsafat, agama, seni, dan politik. Ketika kita memutus dialog itu dengan mendominasi STEM, kita justru melemahkan sains itu sendiri.
Dengan mengalokasikan 80 persen beasiswa LPDP untuk STEM, pemerintah secara implisit mengatakan: ilmu sosial dan humaniora tidak penting. Atau setidaknya, tidak sepenting STEM.
80 persen beasiswa LPDP untuk STEM adalah diskriminasi terstruktur
Kebijakan ini adalah diskriminasi terstruktur. Ya, terstruktur. Bukan karena ada yang secara eksplisit melarang mahasiswa sosial-humaniora mendapat beasiswa, tapi karena sistem dirancang sedemikian rupa sehingga peluang mereka mengecil drastis.
Dari setiap 100 kursi beasiswa LPDP, hanya 20 yang tersisa untuk ratusan ribu mahasiswa ilmu politik, sosiologi, sastra, filsafat, hukum, komunikasi, dan puluhan disiplin ilmu lainnya.
Ini seperti mengatakan kepada generasi muda: “Kalau mau sukses dan mendapat dukungan negara, jangan jadi pemikir, jangan jadi pengkritik, jangan jadi seniman. Jadilah teknisi.”
Ironinya, Indonesia justru sedang mengalami krisis pemikiran kritis. Hoaks merajalela karena literasi media lemah. Korupsi sistemik terjadi karena pemahaman etika dan hukum minim.
Konflik sosial merebak karena dialog antarbudaya tidak terbangun. Solusinya bukan algoritma machine learning atau reaktor nuklir, tapi pendidikan sosial-humaniora yang kuat.
Daston juga menekankan pentingnya memahami “boundaries” atau batas-batas antara berbagai bentuk pengetahuan. Ketika negara secara artifisial memperkuat batas antara STEM dan sosial-humaniora melalui alokasi 80:20, negara sedang menciptakan silo-silo pengetahuan yang berbahaya.
Padahal, persoalan-persoalan kompleks abad ke-21—perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, polarisasi sosial—membutuhkan pendekatan lintas disipliner yang melampaui batas-batas artifisial tersebut.
Baca halaman selanjutnya: Indonesia tertinggal bukan karena kurang insiyur
