MOJOK.CO – Awam sejarah mungkin heran jika tahu bahwa Indonesia/Hindia Belanda sudah menjadi Macan Asia, jauh sebelum merdeka. Banyak kemunduran terjadi sesudah penjajahan berakhir.
Banyak orang Indonesia mestinya paham: Proklamasi Kemerdekaan oleh Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 hanyalah ujung dari sekian macam kesibukan. Bulan-bulan sebelumnya di 1945, telah ada sidang-sidang di BPUPK dan PPKI hingga rapat perumusan naskah di rumah Tadashi Maeda, seorang komodor sekaligusi intel senior Kaigun (AL Jepang).
Jauh sebelum itu ada aneka aktivitas lain. Tak cuma soal mereka yang menempuh jalur kooperatif maupun non-kooperatif pada tahun-tahun Pendudukan Jepang, perlu pula menghitung keseluruhan geliat Pergerakan Nasionalisme Indonesia sepanjang hampir separo abad ke-19. Dalam hal ini, Sukarno-Hatta selaku duo proklamator, para anggota PPKI dan BPUPK, juga para aktivis pergerakan gerakan bawah tanah anti Jepang, pada dasarnya merupakan para pemegang tongkat estafet kesekian. Pengulur tongkat terawalnya adalah orang-orang seperti Tirto Adhi Soerjo, Dokter Wahidin Soedirohoesodo, Soetomo, H.O.S. Tjokroaminoto, dan tentu saja “Tiga Serangkai” Indische Partij: Ernest Douwes Dekker (cucu-keponakan Multatuli), Dokter Tjipto Mangoenkoesoemo, serta Soewardi Soerjaningrat.
Namun, terpikirkah oleh banyak orang Indonesia sekarang untuk menyelami alam batin orang-orang yang namanya saya sebut tadi? Mereka yang kini kita muliakan dengan gelar para bapak bangsa dan pahlawan nasional. Mengapa mereka mau repot-repot merintis dan mengobarkan Gerakan Nasionalisme “Indonesia” (sebelum dan sesudah nama “Indonesia” diciptakan), menggangsir eksistensi negara kolonial Hindia Belanda hingga berniat meruntuhkannya? Mengapa mereka bisa yakin bahwa melahirkan suatu negara baru—yang bukan lagi kawula atau hamba dari takhta Belanda—adalah suatu gagasan bagus?
Macan Asia
Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita rasanya perlu untuk lebih dulu memahami seperti apa kurang lebihnya negara kolonial Hindia Belanda semasa para bapak bangsa Indonesia lahir, tumbuh, dan lalu jalankan Pergerakan Nasionalisme. Perlu diketahui oleh generasi Indonesia kiwari, Hindia Belanda pada medio abad ke-19 hingga awal abad ke-20 bolehlah dibilang sebagai salah satu negara termaju dan termakmur di Asia. Perhatikan baik-baik soal level majunya: Asia, bukan hanya Asia Tenggara. Jadi jauh sebelum cita-cita luhur menjadi Macan Asia dipakai sebagai jualan kampanye dalam pilpres 2014 maupun pilpres 2019, “Indonesia” sudah pernah diorbitkan Belanda ke level Macan Asia pada 1½-2 abad lebih awal.
Oleh karena “Indonesia” semasa Hindia Belanda, khususnya daerah-daerah di Pulau Jawa, dianggap maju di region Asia dan patut dicontoh, pemerintah Kerajaan Siam (yang kini lebih dikenal sebagai Thailand) sampai perlu menjadikannya destinasi langganan untuk studi banding. Raja Rama V Chulalongkorn, sepanjang memerintah Siam pada 1868-1910, memang tercatat sampai tiga kali berkunjung dan mempelajari berbagai hal di Pulau Jawa, yakni pada 1871, 1896, serta 1901. Semuanya tak lepas dari keinginannya untuk memodernisasi negerinya.
Nah, sejatinya negara yang maju, makmur, dan terpandang di kawasan semacam inilah yang kurang lebih dibayangkan oleh para bapak bangsa Indonesia bakal mereka warisi. Namun, tentu dengan disertai pembayangan bahwa relasi sosial dalam masyarakat negara Indonesia Merdeka akan lebih berkeadilan ketimbang yang berlangsung pada zaman negara kolonial Hindia Belanda. Berkeadilan dalam arti para bumiputra tak lagi berada di lapis terbawah stratifikasi sosial, kalah tinggi dari kaum keturunan Timur Jauh maupun kaum keturunan Eropa.
Nah, jika merujuk kepada kemajuan yang sebenarnya dipunyai Hindia Belanda, dan dibayangkan para bapak bangsa Indonesia dapat mereka warisi sekaligus teruskan, seperti apa Indonesia seharusnya pada usia 76 tahun merdeka? Semestinya ya tetap menjadi Macan Asia dengan memiliki 6 pencapaian berikut.
#1 Tetap menjadi produsen dan eksportir terhormat komoditi agrikultur
Kemajuan “Indonesia” era Hindia Belanda berkaitan erat dengan posisi terhormat sebagai produsen serta eksportir di berbagai komoditi agrikultur, khususnya perkebunan. Gula tebu, karet, kelapa, tembakau, kopi, teh, kakao, dan kina adalah komoditi-komoditi penting dari perkebunan di Hindia Belanda yang menyumbang duit gede bagi pihak Kolonial. Tentu semua ini tak lepas juga dari cerita getir eksploitasi semasa Cultuurstelsel maupun sewa tanah tak adil dan kuli kontrak semasa zaman Liberal.
Pada zaman Cultuurstelsel maupun zaman Liberal, “Indonesia”, khususnya Jawa dan Sumatra, boleh dibilang adalah kebun subur dan berpanenan menguntungkan bagi raja-ratu Belanda. Posisi-posisi top sebagai produsen dan eksportir komoditi perkebunan semacam gula tebu, karet, kopi, teh, dan seterusnya memang terbilang cukup stabil dipertahankan hingga sebelum tertaklukkannya Hindia Belanda oleh Jepang pada 1942.
Saking menggodanya duit yang dihasilkan oleh industri perkebunan, sewaktu Belanda mencoba menguasai kembali Indonesia seusai Perang Dunia II, mereka merebut daerah-daerah sentra perkebunan. Kode untuk Aksi Polisionil I/Agresi Militer I saja dipilihkan berupa Operatie Product alias Operasi Hasil.
Andaikan pengalaman kemajuan di bidang agrikultur era Kolonial dapat dipertahankan, Indonesia kini mestinya mampu menjadi negara dengan sektor perkebunan dan pertanian yang lebih optimal. Atau setidaknya sama baiknya dengan dunia perkebunan era Hindia Belanda.
Indonesia mestinya tak hanya mencurahkan fokus untuk menghasilkan beras dan kelapa sawit seperti sekarang, namun tetap bisa menjadi produsen serta eksportir gula kelas wahid. Pun bisa pula mengembangkan produksi yang signifikan terhadap jagung serta sorgum. Jagung karena bukan hanya bisa menjadi sumber pangan pokok, tapi juga dapat diolah sebagai produk dengan turunan variatif, mulai dari pemanis hingga sumber bionergi. Sorgum dapat menjadi komplementer bagi gandum yang saat ini mesti diimpor untuk menghasilkan terigu—tepung yang dibutuhkan untuk menghasilkan keik, gorengan, hingga mi instan.
Namun, umpama semuanya tadi dapat terjadi, memang tetap bukan kabar baik bagi hutan-hutan di berbagai pulau dalam arkipel ini.
#2 Sistem kereta api di 6 pulau sejak berpuluh tahun lalu
Sebagai salah satu tengara penting kemajuan Hindia Belanda adalah apa yang berlangsung 1864-1872. Pada kurun tadi, pemerintah kolonial Belanda membangun dan memulai operasional sistem transportasi kereta api penghubung kota pelabuhan Semarang di pesisir utara Jawa Tengah dengan dua kota pusat perkebunan di bagian selatan pulau, yakni Surakarta alias Solo dan Yogyakarta alias Jogja. Pada pertengahan abad ke-19 itu, sistem transportasi kereta api terhitung salah satu teknologi transportasi paling modern di dunia.
Nah, pada 1860-an hingga 1870-an tersebut, jaringan rel dan kereta api yang beroperasi pada jalur Semarang-Solo-Jogja terhitung pula sebagai salah satu sistem kereta api paling awal di Asia. Cuma kalah dari India yang sudah punya sistem kereta api pada 1853. Bagaimanapun, Hindia Belanda masih lebih cepat dari Jepang—yang kini tersohor memiliki sistem kereta api supercepat antarkota Shinkanshen maupun sistem kereta api intrakota bawah tanah semacan Tokyo Metro serta Toei Subway. Jepang memang baru memulai operasional kereta api pada 1872.
Sampai sebelum Perang Dunia II, sistem kereta api “Indonesia” terbilang maju. Jaringan kereta api bisa dibilang telah meliputi seluruh Jawa dan banyak tempat di Sumatra. Beberapa kota seperti Batavia dan Surabaya punya sistem trem dalam kota. Trem uap juga melayani transportasi di beberapa daerah. Semisal di Madura, juga antara Semarang dan Juwana (sekarang wilayah Kabupaten Pati).
Gambaran soal luasnya layanan sistem kereta api zaman Kolonial antara lain bisa ditengok dalam sejumlah novel yang berlatar waktu itu. Sebut saja dalam hal ini: Sengsara Membawa Nikmat (Tulis Sutan Sati), Tetralogi Buru (Pramoedya Ananta Toer), Para Priyayi (Umar Kayam), dan Oeroeg (Hella Haasse).
Sayangnya, Pendudukan Jepang lalu Indonesia sesudah merdeka malah membuat sistem kereta api maupun trem menyusut panjang jalurnya. Padahal jika Indonesia dapat mengoptimalkan warisan sistem kereta api ini, terlebih sembari Indonesia tetap optimal mengembangkan perekonomian agrikulturnya seperti pada era Hindia Belanda, panjang jalur rel pada masa Indonesia merdeka semestinya bisa bertambah dan berlipat, bukannya susut. Mestinya pula, sistem kereta api tak lagi terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatra seperti sekarang. Seharusnya sedari 50-40 tahun silam, panjang sistem kereta api di Sumatra sudah berlipat mengejar cakupan yang terjadi di Jawa. Sistem kereta api sedari 30-40 tahun lalu mestinya juga telah hadir di Bali, Madura, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur.
#3 Punya tol laut jauh sebelum Jokowi berkampanye
Pada tahun-tahun zaman Kolonial, “Indonesia” pernah punya sistem pelayaran yang sangat rapi jadwalnya. Tulang punggungnya adalah maskapai pelayaran KPM. Kapal-kapal KPM rutin menyinggahi pulau-pulau jauh di dalam Kepulauan Nusantara ini, sangat bisa diandalkan untuk pengangkutan manusia maupun barang antarpulau.
Sewaktu Jokowi membawa program tol laut di kampanye presidensinya, pikiran saya langsung melayang kepada gambaran pelayaran antarpulau Nusantara semasa KPM berjaya.
Sayangnya, jaringan rapi pelayaran oleh KPM itu rusak oleh pecahnya Perang Dunia II. Ditambah lagi Indonesia pada 1957 gagal menasionalisasi kapal-kapal KPM secara mulus. Kapal-kapal malah bisa “diselamatkan” manajemen KPM dengan menyuruh mereka berlayar ke luar wilayah Indonesia. Manakala Pelni pada 1980-an membeli dari galangan di Jerman sejumlah kapal berkapasitas sekitar 2.000 penumpang, lalu dinamai sebagai KM Rinjani, KM Kerinci, dan seterusnya, itu adalah pula ikhtiar untuk membentuk jaringan pelayaran antarpulau serapi era KPM dahulu.
Gambaran soal pelayaran antarpulau Nusantara era kejayaan KPM contohnya bisa sedikit dinikmati dalam penceritaan novel lawas semacam Tenggelamnya Kapal van der Wijk (Hamka) serta Mirah dari Banda (Hanna Rambe).
Indonesia setelah merdeka semestinya dapat merawat dan mengoptimalkan jalur pelayaran yang diselenggarakan KPM dulu. Atau mestinya lebih tertata dan punya perhitungan masak saat coba menasionalisasi maskapai pelayaran yang pada 1950-an sangat stategis seperti KPM. Jika itu tadi dapat dilakukan, tentu Indonesia tak perlu kehilangan puluhan kapal yang melarikan diri ke luar negeri demi menghindari sengketa politik. Armada sebesar milik KPM dulu tentu dapat dimanfaatkan menjadi tulang punggung apa yang kini disebut Jokowi sebagai tol laut.
#4 Maskapai penerbangannya semoncer KNILM
“Indonesia” semasa Hindia Belanda punya maskapai penerbangan yang terbilang salah satu yang termoncer di belahan Bumi selatan. KNILM namanya dan ia menerbangi rute-rute ke seluruh “Indonesia”, beberapa negara jiran di Asia Tenggara, hingga Australia. Sebelum pecah Perang Dunia II, maskapai ini terbilang lebih unggul dibanding Qantas, maskapai penerbangan milik Australia.
Dalam konteks Asia Tenggara sebelum Perang Dunia II itu, luas dan jauhnya rute yang diterbangi oleh KNILM rasanya bisa diekuivalenkan dengan penguasaan rute penerbangan di Indonesia oleh jaringan grup maskapai penerbangan Rusdi Kirana, Lion Air, Wings Air, Batik Air, dan adik-adiknya sekarang. Mungkin malah perbandingan paling ekuivalen dari KNILM adalah gabungan Grup Lion Air pada dua dekade terakhir dan Garuda Indonesia 1968-1984 di era direktur utama tersuksesnya, Wiweko Soepono.
Maskapai penerbangan Indonesia mestinya bisa menjadi penguasa rute antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Bahkan malah punya anak perusahan maskapai penerbangan regional di Timur Tengah sana, jaringan hotel, perusahan katering, dan perusahan otobus. Lha kan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar saban tahun sebelum pandemi aslinya memberangkatkan jamaah haji dan umrah yang luar biasa banyak. Masak semua itu tidak bisa digarap dan menjadikan maskapai penerbangan Indonesia sebagai pemain besar di kawasan.
#5 Ibu Kota sudah bukan di Jakarta
Hindia Belanda pada awal abad ke-20 sudah berencana memindahkan ibu kota negara dari Batavia ke Bandung. Itulah mengapa Bandung dibangun sedemikian rupa dengan tertata sampai punya kompleks perkantoran sebesar apa yang kini kita sebut sebagai Gedung Sate. Sebelum Hindia Belanda ditaklukkan bala tentara Jepang, markas besar militer Hindia Belanda KNIL sudah pula berada di Bandung.
Maka, jika dalam 76 tahun terakhir ini para bapak bangsa Indonesia yang memegang tampuk kepemimpinan republik meneruskan apa yang sudah dirintis pemerintah Kolonial, ibu kota Indonesia sudah bukan di Jakarta. Pindah entah ke salah satu kota di Pulau Jawa, bisa Bandung, Yogyakarta, atau Surabaya. Bisa juga pindah ke luar Jawa seperti ke Kalimantan Timur sebagaimana dirintis pemerintah sekarang. Hanya saja pindah ibu kotanya mestinya sudah berpuluh tahun silam.
#6 Orang Indonesia nggak gampang terpukau pada bule
Sebelum akhir 1950-an, Indonesia punya populasi warga keturunan Eropa yang tidak bisa dibilang sedikit. Banyak di antaranya lantas eksodus ke luar Indonesia gegara pecahnya permusuhan Indonesia dan Belanda yang diikuti dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Contoh populasi keturunan Eropa tersebut mulai dari aktris film horor legendaris Suzzanna hingga beberapa pahlawan nasional semacam Ernest Douwes Dekker/Danudirjo Setiabudi, juga Pierre Tendean.
Seumpama tidak perlu terjadi keadaan yang memaksa eksodus orang-orang keturunan Belanda dan Eropa lainnya, rasanya orang Indonesia tak akan sangat terpukau plus bertingkah aneh-aneh manakala ketemu bule, sampai minta foto bersama semacam ketemu seleb. Tidak gampang terpukau itu ya karena tetangga kiri-kanan tentu ada yang merupakan etnis keturunan Eropa. Bukan seperti yang terjadi sejak akhir 1950-an, bule identik sebagai ekspatriat atau turis.
Jika etnis keturunan Eropa, khususnya keturunan Belanda, masih punya populasi signifikan di Indonesia, termasuk melestarikan penguasaan bahasa Belanda mereka, rasanya itu akan berfaedah bagi kekayaan kultural Indonesia.
Ini juga akan menjadi kabar baik bagi dunia seni di Indonesia. Ya, setidaknya stok artis dan model kita tentu jadi jauh lebih berlimpah.
BACA JUGA Bendera Merah Putih Indonesia Kurang Punya Ciri Khas dan esai Yosef Kelik lainnya.