MOJOK.CO – Debat Pilpres 2019 melahirkan ide brilian mengenai cara atasi korupsi dari Capres Prabowo Subianto: naikkan gaji pejabat! Osiyaaap.
Dalam debat Pilpres 2019 perdana yang berlangsung pada Kamis (17/01), kelihatan betul bahwa Presiden Joko Widodo alias capres nomor urut 1 sama sekali nggak mengerti cara mengatasi tindak kejahatan korupsi di negeri ini.
Apaan sih, katanya berpengalaman selama 4 tahun ke belakang, gitu aja nggak bisa jawab yang yahud saat debat pilpres. Hal yang jelas berbeda dengan cara-cara revolusioner yang disampaikan capres Prabowo Subianto.
Jokowi lalu menawarkan bahwa transparansi merupakan salah satu solusi konkret untuk mengatasi tindak kejahatan korupsi. Jokowi kemudian memberi contoh bahwa anaknya saja nggak lulus tes CPNS karena memang nilainya nggak mencukupi. Hal yang bisa terjadi karena ada transparansi dalam kinerja pemerintahan.
Makanya, Pak, anaknya suruh bawa contekan biar lulus CPNS. Minta kisi-kisi dong sama panitia, bijimana sih? Masa jadi pejabat tinggi kok mentalnya rakyat jelata gitu. Hedeh.
Lagian transparansi keuangan kok jadi solusi yang diumbar di debat pilpres. Justru dengan transparansi semacam itu koruptor bukannya berkurang tapi malah tambah banyak.
Lah iya kan? Semakin banyak koruptor ketahuan kan menunjukkan kalau banyak koruptor di negeri ini. Masa logika gini aja nggak paham sih?
Ingat baik-baik, Pak Jokowi, yang namanya transparan-transparan itu nggak baik. Itu aurat. Apalagi untuk para pejabat publik yang jadi contoh. Ya nggak baik dong untuk generasi penerus bangsa kalau lihat banyak pejabat ketangkap jadi pelaku korupsi. Ntar kalau mereka terinspirasi bijimana?
Bandingkan saja dengan usulan Prabowo yang paripurna kerennya. Menurut Prabowo, salah satu pemicu dari praktik korupsi di negeri ini adalah banyak pejabat yang gajinya kecil banget. Prabowo juga mencontohkan mengenai gaji gubernur yang cuma Rp8 juta.
“Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar, ini hal-hal yang tidak realistis,” kata Prabowo.
Oke baiklah, bagi para haters Prabowo pasti bakal langsung nyerang bahwa ada salah data karena menyebut luas Malaysia lebih besar ketimbang Jawa Tengah. Ah, gini ini kalau IQ cuma 200 satu kolam, ngebaca informasi dari Prabowo saja nggak bisa memandang jauh ke depan.
Prabowo ingin menunjukkan melalui kalimat tersebut bahwa Indonesia kalau dipimpin olehnya bakal memperluas wilayah sampai ke wilayah Malaysia. Nah ketika itu terjadi, wilayah Malaysia bakal tersisa jadi kecil banget. Yah, paling ya cuma seluas Pasar Beringharjo lah.
Nah, sekarang bandingin deh, luas Pasar Beringharjo sama luas Jawa Tengah? Luas mana? Hedeh, kamu yang suka nyinyir gitu mana ngerti deh sama kalimat-kalimat visinoner kayak gini.
Lagian ya, kalau dilihat dari fakta-fakta beberapa gaji pejabat yang sudah ditetapkan sebagai narapidana korupsi, beberapa di antaranya memang kecil banget. Coba kita hitung bareng-bareng kalau kamu nggak percaya betapa menyedihkannya gaji pejabat-pejabat kita.
Misalnya gaji Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar. Sebagai orang sehebat beliau, gaji pokoknya cuma Rp121 juta per bulan. Duit segitu ya mana cukup? Oke deh, Akil memang dapat fasilitas protokoler, rumah dinas, sampai dapat mobil dinas yang bermerek kelas premium.
Lah, terus uang buat jalan-jalan tiap seminggu sekali dari mana? Ya kali jangan dibandingin sama kaum missqueen kayak kamu yang cuma cukup jalan-jalan ke Ragunan. Itu aja udah senengnya minta ampun.
Duit buat gonta-ganti mobil keluaran terbaru dari mana? Masa iya Pak Akil kamu suruh naik motor Vario 125 ke kantor? Emangnya kamu yang kalau kuliah aja harus pake sepeda onthel?
Lagian duit Rp121 juta per bulan itu ya kecil banget. Buat beli mobil Toyota Alphard keluaran terbaru aja mesti harus pinjam duit kanan-kiri. Masa iya kamu tega banget, pejabat sekelas hakim MK sampai dikejar-kejar debt collector karena nggak bisa nyicil utang beli Alphard?
Jadi nggak salah dong kalau Pak Akil terpaksa korupsi buat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Belum dengan hakim MK lain kayak Patrialis Akbar misalnya, yang digaji lebih kecil lagi, cuma Rp78 juta per bulan untuk gaji pokoknya. Yawlah, kejamnya pemerintahan di rezim ini. Hakim MK sekelas Patrialis kok digaji cuma 78 juta?
Buat beli Kawasaki Ninja 250 cc keluaran terbaru aja cuma sisa dikit. Cuma sisa 10-5 jutaan doang. Sisanya buat makan pizza sebulan ya mana cukup, setaaan?
Belum kalau mau bayar biaya servis motornya, nyicil beli mobil terbaru, atau buat beli arloji cantik. Udah gitu, mana kena pajak mahal lagi. Tega nian memang rakyat kita sama pejabat-pejabat sekelas mereka dengan gaji rendah segitu.
Ini belum memasukkan penderitaan Setya Novanto yang cuma dapat gaji pokok Rp60 jutaan sebagai Ketua DPR RI. Meski dapat beberapa fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya, tapi kan itu kecil banget untuk gaya hidup Pak Setnov.
Terutama untuk membayar biaya kesehatannya. Ya kan beliau sering sakit-sakitan saat sidang kasus korupsi E-KTP kemarin. Mana sempat kecelakaan nabrak tiang listrik lagi. Duh, kasihan betul memang pejabat kita satu ini.
Lagian Pak Setnov juga harus bayar uang sewa untuk penjara rasa real estetate di LP Sukamiskin. Masa iya, Pak Setnov kudu meringkuk di sel kusem dengan parfum perempuan. Idih, masa sekelas Ketua DPR harus hidup seperti rakyat-rakyat miskin sih? Mana kemanusiaan kalian? Di mana HAM? Mana UNICEF?
Melihat betapa menderitanya para pejabat kita, maka masyok akal sekali kalau menurut Prabowo bahwa gaji pejabat di negeri ini diperbesar. Ya iya dong, ketimbang APBN dan utang-utang negeri ini habis buat bangun jalan tol, bikin jalan Trans Papua, sampai impor-impor nggak guna hamending dikasih ke pejabat-pejabat kita dalam bentuk gaji.
Kalau pun jebul masih korupsi juga, ya tinggal bilang, “mungkin korupsinya nggak seberapa.”
