Negara ini memang tidak pernah berhenti membuat sesuatu yang bikin gemes rakyatnya. Setelah RKUHP dan RUU KPK yang sudah bikin gonjang-ganjing beberapa bulan lalu, kini negara lagi-lagi bikin sesuatu yang tidak kalah bikin gonjang-ganjing. Iya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini dinilai bermasalah, sebab dalam isinya cenderung menguntungkan pebisnis, pengusaha, dan investor besar, serta sangat merugikan untuk para pekerja. Namun yang menjadi sorotan, terutama bagi saya pribadi adalah mengenai kemungkinan adanya kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan ormas Islam dalam menerbitkan sertifikat halal, dan ini diatur di Omnibus Law juga.
Dilansir dari CNN Indonesia, di dalam draf RUU ini pemerintah mencabut otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerbitan sertifikat halal. Hal ini ada dalam pengertian baru sertifikat halal, yaitu produk pengakuan kehalalan yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal. Ini berarti bahwa fatwa halal-haram dari ormas-ormas Islam yang terlibat menjadi pertimbangan penting bagi BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Sebelumnya, fatwa halal itu dipegang dan dikeluarkan oleh MUI.
Kerja sama BPJPH dengan ormas Islam ini diatur dalam Pasal 9 angka 3 RUU Cipta Kerja yang merevisi Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 201 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal tersebut, BPJPH dapat bekerja sama dengan ormas-ormas Islam yang berbadan hukum dalam menjalankan wewenang penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Sebelumnya, kerja sama tersebut hanya berlaku antara BPJPH dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI.
Dalam draf soal sertifikasi halal ini, pemerintah juga mengatur kewajiban bagi UMKM untuk bersertifikat halal dan lain-lainnya. Tapi kita coba kritisi saja kok bisa-bisanya pemerintah akan memberikan wewenang kepada ormas-ormas Islam untuk ikut campur perkara sertifikasi halal. Sebenarnya, serifikasi halal ini saja sudah cukup membingungkan di beberapa aspek. Soal wewenang pemberian sertifikat halal, keterlibatan MUI dalam pemberian sertifikat halal saja sudah cukup, tidak perlu ada ormas-ormas lain untuk ikut campur. Lha wong dipegang MUI saja sertifikasi halal masih potensi dipermainkan, kok.
Mungkin ada yang masih ingat bagaimana polemik dugaan suap mengenai sertifikasi halal yang menyeret beberapa petinggi MUI beberapa tahun lalu. Saya tidak akan membahasnya di sini, silakan baca sendiri. Seingat saya, Tirto.id pernah merilis laporan mendalam mengenai kasus ini. Kembali ke pelibatan ormas-ormas Islam dalam sertifikasi halal, ini jelas pemberian wewenang yang menurut saya tidak tepat. Mungkin pemerintah merasa ada yang tidak beres dari MUI dalam urusan sertifikasi, tapi ya tidak begini caranya. Harusnya MUI-nya yang diawasi lebih serius, kalau perlu sistemnya diganti, dan dirombak saja orang-orangnya, diganti dengan yang lebih baik.
Lagian, sudah cukup lah kita beri ruang untuk ormas-ormas Islam ini. Bukan apa-apa, ormas-ormas ini kadang berlebihan dalam menjalankan wewenangnya, jadi kadang ada penyalahgunaan wewenang. Jangankan soal sertifikasi halal yang sifatnya administratif dan mencakup nasib banyak orang ya, urusan administasi mereka sendiri saja kadang luput. Perkara perpanjangan izin atau badan hukum, misalnya. Wewenang yang diberikan pada ormas-ormas Islam saat ini sudah cukup sebenarnya. Mereka bisa jadi elemen keamanan, bahkan jadi polisi moral pun sudah dilakukannya.
Ada juga dugaan bahwa pelibatan ormas dalam sertifikasi halal ini nantinya hanya akan dimonopoli oleh ormas-ormas besar di Indonesia. Mengingat bahwa serifikasi halal ini bisa dibilang tempat basah, uangnya banyak. Ya setidaknya, kemungkinan dimonopoli oleh dua ormas besar di Indonesia itu. Bisa jadi juga, ini merupakan wujud permintaan maaf bagi pemerintah dalam urusan kursi menteri beberapa waktu lalu, mengingat dua ormas besar ini “kehilangan” masing-masing satu pos menteri yang biasanya diisi oleh orang-orang ormas tersebut. Tapi ini hanya dugaan saya pribadi, dan belum terbukti. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi semoga saja salah
Sebenarnya, ada perasaan heran, kok ormas-ormas ini masih saja diberi wewenang lagi gitu, padahal sudah banyak wewenang yang sudah diberikan atau mereka akui sendiri. Ormas-ormas itu jangan melulu dirangkul, tapi juga harus diawasi dan diwaspadai. Urusan sertifikasi halal mending MUI saja, tidak perlu keterlibatan ormas, ya meskipun MUI sendiri kadang kerjanya kurang beres ya.
BACA JUGA Beban Santri Melawan Ormas yang Mengaku Paling Pancasila se-Indonesia atau tulisan Iqbal AR lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
