Petugas Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) kini tengah turun ke jalan. Mereka menyisir gang-gang sempit hingga kawasan elite.
Berbekal surat tugas dan kuesioner, mereka memikul misi besar negara. Namun, realitas di lapangan justru berbicara lain.
Alih-alih mendapat sambutan dengan tangan terbuka, para petugas BPS mendapat sambutan yang begitu dingin. Pintu selalu tertutup, tatapan penuh curiga, bahkan penolakan secara terang-terangan dari masyarakat dan pelaku usaha menjadi makanan sehari-hari.
Kegagalan Sensus Ekonomi 2026 ini berakar dari dua kombinasi utama. Pertama, trauma regulasi fiskal yang menjerat, kedua, kejenuhan publik terhadap intervensi data yang terlalu mengusik privasi.
Namun, alasan terbesar di balik keengganan masyarakat menyambut petugas BPS adalah ketakutan yang akut terhadap instansi perpajakan. Bagi pelaku UMKM yang menurut data historis menyusun lebih dari 98% total unit usaha di Indonesia, kedatangan petugas BPS yang menanyakan omzet, aset, dan jumlah karyawan terasa seperti kedatangan intel pajak yang menyamar.
Mereka menganggap petugas Sensus Ekonomi 2026 sebagai “intel pajak” dan ini bukan paranoia tanpa alasan. Ini adalah dampak psikologis dari kebijakan fiskal negara yang selama terlalu agresif dalam mengejar target pendapatan.
Namun, yang sering terjadi, kurang berpihak pada perlindungan usaha kecil. Sensus Ekonomi akhirnya menjadi instrumen pengawasan yang mengintimidasi.
Kenapa, sih, warga males ketemu petugas BPS dan ngisi Sensus Ekonomi 2026?
Apakah data ini benar-benar aman, atau justru akan disetor ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menaikkan target setoran pajak mereka? Begitulah petugas BPS mendapat kekhawatiran.
Meskipun petugas BPS berulang kali menyitir Pasal 21 UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kerahasiaan data responden, publik terlanjur skeptis. Mereka udah males banget sama Sensus Ekonomi 2026.
Warga itu merasa bersikap jujur di depan petugas BPS sama saja dengan “menyerahkan leher” untuk disembelih secara fiskal. Akibatnya, alih-alih mendapatkan data yang valid, petugas BPS mendapat angka-angka omzet yang sudah disusutkan (underreported) demi keamanan dompet pemilik usaha.
Selain faktor pajak, resistensi masyarakat dipicu oleh materi pertanyaan dalam kuesioner Sensus Ekonomi 2026 yang dirasa sudah melewati batas privasi individu maupun bisnis.
Pertanyaan-pertanyaan yang menguliti detail pengeluaran rumah tangga, margin keuntungan, kepemilikan aset pribadi, hingga struktur permodalan dinilai terlalu sensitif dan intimidatif. Mbok ya rada slow gitu.
Bagi masyarakat perkotaan dan pelaku usaha di kawasan komersial, pertanyaan dari petugas BPS tidak terasa seperti pengumpulan data statistik untuk pembangunan. Ini malah kayak interogasi finansial yang mengusik kenyamanan.
Di tengah maraknya kasus kebocoran data nasional, wajar jika publik menjadi sangat protektif. Mereka berhak bertanya: “Jika saya memberikan seluruh detail keuangan, siapa yang bisa menjamin data ini tidak bocor dan disalahgunakan?”
Jaminan keamanan siber pemerintah itu masih buruk banget. Makanya, opsi paling aman adalah menghindari petugas BPS dan Sensus Ekonomi 2026sejak awal. Ini tugas pemerintah untuk ngasih bukti kalau mereka mampu melindungi data masyarakat dari kriminalitas digital.
Petugas BPS dan Sensus Ekonomi 2026 cuma dapat sampah
Pendekatan petugas BPS untuk sensus “pintu ke pintu” itu sudah usang dan memaksakan kehendak. Negara malah kayak menelanjangi kondisi finansial warga. Sudah begitu, warga nggak merasakan kontribusi negara di dalam kehidupannya.
Kritik keras juga datang dari aspek efisiensi biaya. Ngapain bikin Sensus Ekonomi 2026 yang habis duit banyak yang akhirnya cuma dapat data palsu atau penolakan?
Pemerintah tuh harusnya punya sistem Online Single Submission (OSS), kan? Di sana udah terintegrasi data perbankan dan data administrasi warga. Ngapain nggak dimaksimalkan dulu?
Memaksa warga ngisi kuesioner Sensus Ekonomi 2026 yang panjang secara manual di depan petugas BPS itu nggak nyaman. Ini mencerminkan kemunduran dalam tata kelola e-government dan hanya membuang-buang anggaran. Akhirnya cuma dapat sampah statistik. Datanya aja nggak akurat. Mau buat apa?
Sudah begitu, data yang sama sekali nggak akurat ini mau dipakai untuk bikin kebijakan? Ini jelas bahaya karena arah kebijakan ekonomi ke depan pasti akan salah sasaran.
Nggak cuma ke petugas BPS, warga udah nggak percaya sama negara
Penolakan ini bukan karena kami tidak nasionalis atau benci petugas BPS, melainkan nggak percaya aja sama negara. Jika BPS tetap melanjutkan Sensus Ekonomi 2026 ya cuma menumpuk sampah statistik. Udah habis duit pajak rakyat, hasilnya sampah.
Pemerintah harus segera mengubah strategi. Pertama, hilangkan kesan intimidatif dalam kuesioner Sensus Ekonomi 2026 yang dibawah petugas BPS. Sederhanakan pertanyaan untuk sektor informal dan UMKM agar tidak memicu kecurigaan fiskal.
Kedua, lakukan jaminan nota kesepahaman (MoU) yang transparan dan dipublikasikan secara masif bahwa data Sensus Ekonomi 2026 sama sekali tidak bisa dan tidak akan pernah digunakan sebagai dasar penetapan atau pemeriksaan pajak individu/UMKM secara hukum.
Tanpa adanya langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghormati privasi warga, Sensus Ekonomi 2026 tidak akan menjadi kompas kebijakan. Sensus ini cuma jadi sampah pemborosan anggaran dan warga makin kesal sama petugas BPS.
Penulis: Duwi Anggraini
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Beratnya Jadi Petugas Sensus, Dicurigai Mau Minta Sumbangan hingga Data yang Tidak Relevan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
