Akhir-akhir ini, keresahan melanda petani akibat sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. Banyak petani yang bahkan tidak lagi menanam padi dan beralih menanam jagung atau pun kedelai. Menurut mereka, dengan menanam jagung atau kedelai lebih irit pupuk, ketimbang padi yang harus diberi pupuk secara berkala.
Hal ini bikin pernyataan PLT Pembangunan Daerah Kementerian PPN atau Bappenas bisa jadi kenyataan, bahwa tahun 2063 diprediksi petani Indonesia akan punah karena beralih ke sektor yang lain. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Minat petani menurun bukan karena gengsi, melainkan regulasi yang tidak berpihak kepada petani.
Saat ini perbincangan di kalangan petani tidak jauh dari harga solar yang melejit, pupuk subsidi sulit, dan harga jual panen yang pedihnya minta ampun. Tentu saja ini bikin nasib petani makin terjepit.
Distribusi pupuk subsidi yang amburadul plus harga yang jual tidak pasti bikin petani merugi. Ditambah regulasi distribusi yang memberatkan petani. Dulu, distribusi pupuk diserahkan pada kelompok tani, sesederhana itu. Namun, kini jadi lebih ribet.
Perwakilan kelompok tani yang menyalurkan pupuk subsidi harus mendata lahan dan perkiraan pupuk yang dibutuhkan demi terciptanya keadilan. Perolehan pupuk pun dibatasi dan diawasi dengan metode bergilir. Sebab, distribusi pupuk dari pemerintah hanya berjumlah sedikit sehingga sangat kesulitan dalam menjangkau semua kebutuhan petani.
Gara-gara ini, bukannya pembagian jadi adil, malah memicu timbulnya kericuhan. Sebab, kebutuhan yang diperkirakan nyatanya beda dengan kebutuhan di lapangan.
Banyak dari warga sekitar yang terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga selangit sebagai jalan terakhir agar padi sampai berhasil dituai. Tidak jarang petani yang menjual harta bendanya demi membeli pupuk nonsubsidi agar padi dapat menjadi nasi.
Jika seluruh petani hanya menggantungkan pada pupuk subsidi yang terbatas, akan berdampak pada hasil panen yang didapatkan. Apabila tanaman kurang pupuk, otomatis pertumbuhan akan terhambat dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen.
Lalu bagaimana dengan ketersediaan pangan di Indonesia khususnya beras, jika kegagalan panen petani disebabkan oleh kelangkaan pupuk subsidi dan pemasarannya yang tidak transparan? Akan makan apa satu negara jika stok beras terbatas?
Impor beras? Malah bikin harga beras dalam negeri anjlok parah.
***
Jadi petani di Indonesia itu berat. Mereka jadi ujung tombak negara, tapi kebijakan tak berpihak pada mereka. Padahal Indonesia tak bisa dipisahkan dari petani. Indonesia itu petani, petani itu ya Indonesia, kalau boleh dibilang begitu.
Jika kebijakan tak berpihak, seperti pupuk subsidi ini, ya mohon maaf, klaim negara agraris ini tak lebih dari klaim sepihak. Nyatanya, negara agraris ini malah tak berpihak pada orang yang punya andil besar terhadap klaim tersebut.
Masalah dasar seperti pupuk, harga jual yang menyedihkan, plus kebijakan yang tak memihak ini, jika tak segera diselesaikan, hanya bikin semua orang makin malas jadi petani. Yang sudah jadi petani pun, tak bisa mencukupi hidup mereka sendiri.
Tentu saja itu ironis. Di negara yang katanya batu dan kayu tumbuh jadi tanaman ini, justru mereka tak bisa menikmati apa-apa yang mereka tanam sendiri.
Penulis: Arinda Lela Dwi Astutik
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Pupuk Mahal, Petani Bisa Apa?
