Mempertanyakan Piagam Perjanjian TNI AL dengan Nyi Roro Kidul

Artikel

Prabu Yudianto

“Di Markas Komando Armada II Surabaya ada prasasti perjanjian antara TNI AL sama Nyi Roro Kidul lho,” kata teman saya ketika malam Minggu kemarin kami nongkrong bareng. Seketika saya terenyak dan berpikir: dia halu ya? Mana mungkin tentara bersenjata di sebuah negara modern membuat kesepakatan dengan keraton gaib?

Dua hari berselang, teman saya itu mengirim bukti valid yang bikin saya tak bisa menyanggah lagi. Foto prasasti tersebut, bertarikh 1966. Dan memang benar, isinya adalah perjanjian antara TNI Angkatan Laut dan Nyi Roro Kidul. Isi prasasti itu adalah sebagai berikut.

Piagam

Keradjaan Bawah Air Yang Manyakrawati Mambaudenda berkenan memberikan “piagam” ini kepada,

ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

sebagai tanda menjambut dan memberikan idzin serta kebebasan sepenuhnja tanpa batas. Masuknja setiap anggauta angkatan laut didalam keradjaan bawah air baik untuk mendjeladjah sampai se-luas2nja dan se-dalam2nja. Ataupun untuk membangun, menggali serta membawa keluar segala sesuatunja. Karena dharma baktinja adalah demi amanat penderitaan rakjat.

Disertai doa restu semoga dengan “wicak wireng warih” angkatan laut tetap “Jalesveva Jayamahe.”

Rebo Wage, 1-Juni-1966

Di
Keraton

Nji Roro Kidul

Anda merasa bingung? Merasa isi piagam ini tidak masuk akal? Atau merasa saya dan teman saya sedang halu? Tidak apa-apa. Sampai saat saya menulis artikel ini, saya masih tidak habis pikir dengan adanya piagam ini. Tapi baiklah, untuk kali ini mari kita anggap piagam ini benar adanya. Juga bahwa perjanjian antara TNI AL dengan Kerajaan Bawah Air nyata eksis di dunia ini.

Saya melihat bahwa prasasti ini punya nilai besar dalam sejarah dan kedaulatan Indonesia. Yang pertama, Indonesia mengakui adanya Kerajaan Bawah Air. Umumnya, kerajaan gaib yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul ini selalu dipertanyakan eksistensinya. Namun, dengan piagam ini, eksistensi Kerajaan Bawah Air ini secara tertulis telah diakui oleh Negara Indonesia.

Yang kedua, kedaulatan Indonesia atas perairannya tidak hanya diakui oleh negara lain. Kedaulatan atas perairan Indonesia juga diakui oleh kerajaan yang ada di dalam perairan tersebut. Kerajaan gaib saja mengakui kedaulatan Indonesia lho. Harusnya negara lain pikir dua kali sebelum mengganggu perairan Indonesia. Terutama perairan utara yang selalu kisruh dan diperebutkan.

Nah, selain melihat dua nilai besar di atas, saya juga punya banyak pertanyaan. Tentu bukan mempertanyakan eksistensi Kerajaan Bawah Air. Pertanyaan pertama saya adalah jabatan dan wewenang Nyi Roro Kidul sebagai pihak yang menandatangani piagam ini.

Akhir-akhir ini, jabatan Nyi Roro Kidul sering dibahas oleh berbagai pakar spiritual. Maklum, salah paham tentang Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul sudah terjadi lama. Salah satu yang meluruskan adalah Om Hao dalam video di kanal YouTube “Kisah Tanah Jawa” pada April 2019. Singkatnya, Nyi Roro Kidul adalah “Menteri Luar Negeri” yang menjadi jembatan antara manusia dengan kerajaan astral ini.

Nah, apakah menlu dari sebuah kerajaan berhak memberikan kedaulatan pada negara lain untuk menjelajah wilayah kedaulatannya? Menurut saya, bukankah perjanjian seberat ini harus disahkan oleh kepala negara langsung? Memang dalam paragraf pertama ditekankan bahwa yang memberikan piagam tersebut adalah Kerajaan Bawah Air. Namun, bukankah lebih tepat jika Kanjeng Ratu Kidul sendiri yang menandatangani piagam ini?

Pertanyaan kedua adalah masalah siapa yang diberi wewenang. Dalam piagam tersebut, wewenang diberikan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia. Apakah piagam ini berarti hanya Angkatan Laut yang berhak menjelajah dan mengeksploitasi perairan yang menjadi wilayah Kerajaan Bawah Air? Tentu ini menjadi pertanyaan serius. Sebab, saya tidak belum menemukan piagam serupa yang ditujukan pada bangsa maupun pemerintahan Indonesia.

Perkara eksploitasi, ini juga perkara serius. Dalam piagam tersebut Angkatan Laut Republik Indonesia diizinkan “untuk membangun, menggali serta membawa keluar segala sesuatunja”. Apakah ini berarti hasil laut Indonesia hanya boleh dieksploitasi oleh Angkatan Laut? Bagian ini membuat saya pikir dua kali untuk makan cumi-cumi asam manis favorit saya. Saya takut bahwa cumi-cumi saya tidak punya izin penangkapan dari Kerajaan Bawah Air.

Pertanyaan ketiga adalah tempat piagam ini diterbitkan. Dalam bagian terakhir piagam ini hanya disebutkan tanggal piagam dan lokasi “Di Keraton”. Pertanyaan saya, keraton mana yang dimaksud? Penyebutan singkat kata keraton bisa menimbulkan multitafsir. Piagam ini malah mengesankan Nyi Roro Kidul adalah penguasa Kerajaan Bawah Air. Mungkin, ini yang menyebabkan salah paham perihal siapa Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul.

Pertanyaan keempat adalah perkara nama resmi kerajaan tempat Nyi Roro Kidul menjabat sebagai menlu. Dinyatakan bahwa yang memberi piagam tersebut adalah Keradjaan Bawah Air Yang Manyakrawati Mambaudenda. Jika benar “Keradjaan Bawah Air” adalah nama resmi kerajaan gaib ini, benar-benar antiklimaks. Bayangkan sebuah kerajaan yang menjadi legenda dan mitologi rakyat Jawa punya nama yang lebih sederhana dari nama kedai kopi.

Masalah nama ini, saya juga tidak menemukan data yang pasti.

Kebanyakan sastra Jawa yang menyinggung tentang sang penguasa laut ini hanya menyebutkan nama dan jabatan blio. Sebagai contoh, dalam Serat Darmogandhul, Ni Mas Ratu Anginangin (yang kemungkinan besar Kanjeng Ratu Kidul) hanya disebut sebagai “ratuning dhemit nusa jawa” yang memiliki istana di Pantai Selatan. Tidak ada penjelasan tentang nama kerajaan blio maupun nama istana blio.

Yang terakhir, dan mungkin pertanyaan yang paling penting, apakah Nyi Roro Kidul memiliki tanda tangan? Dalam piagam ini hanya tertulis nama Nyi Roro Kidul. Tidak ada tanda tangan sebagai bentuk pengesahan. Apakah tanda tangan bukan budaya dari masyarakat gaib Pantai Selatan? Lalu bagaimana pihak keraton mengesahkan sebuah peraturan penting kerajaan Pantai Selatan ini?

Piagam perjanjian antara Angkatan Laut Republik Indonesia dan Keradjaan Bawah Air ini memang unik dan nyeleneh. Tapi besar harapan saya agar piagam ini diklarifikasi oleh pihak TNI AL, khususnya Komando Armada II. Piagam ini bisa meluruskan salah paham antara siapa Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul.

Selain itu, klarifikasi ini menguatkan kedaulatan Indonesia. Bisa jadi, Indonesia adalah satu-satunya negara yang diakui kedaulatannya oleh kerajaan gaib.

Foto KRI Badau (841) milik TNI AL, oleh Indomiliter via Wikimedia Commons 

BACA JUGA Hantu dan Kebanggaan Produk Negeri Sendiri dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.

Baca Juga:  Rio Ramadhan Pacaran Sama Kekeyi Itu Biasa Saja, Nggak Perlu Dibesar-besarkan!

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.

---
80


Komentar

Comments are closed.