Cilegon, salah satu kota unik di pojok barat pulau Jawa. Saya sebut unik karena yang kelihatan sekilas ketika di sana, kota ini adalah kota Industri. Pabrik kelihatan jelas, di antaranya tertulis PT Krakatau Steel. Sebuah perusahaan Persero besar yang produknya ada di mana-mana. Bersamaan dengan itu, cerobong asap mengepul ke langit, tronton besar berlalu-lalang, dan jalan dipenuhi muatan logistik.
Dalam bayangan saya, tentu semua itu adalah gambaran bagaimana sirkulasi ekonomi bergerak, uang mengalir ke masyarakat, ruang publik nyaman, dan lapangan kerja pun tersedia.
Tapi sayangnya, semua yang saya lihat hanyalah kosmetik. Kenyataannya, Cilegon tidak lebih dari kota yang nggak kompetitif dan cuma jadi remah-remahan bila dibandingkan dengan kota industri lain.
Cilegon kelihatan mentereng, tapi…
Dari sisi angka, Cilegon memang kelihatan mentereng. Data BPS menyebutkan kalau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota ini tahun 2025 tembus hingga Rp148,56 triliun, dengan PDRB per kapita Rp322,68 juta. Angka yang sangat besar untuk sebuah kota yang luasnya 162,51 kilometer persegi. Itu ditunjang juga dengan ekonominya yang tumbuh 5,78 persen, dengan sektor industri pengolahan menjadi salah satu penggerak utamanya.
Sekali lagi, kalau hanya melihat angka, maka kita bisa saja membayangkan bagaimana Cilegon adalah kota makmur karena pendapatan per kapita warganya saja Rp322,68 juta. Tapi sungguh naif kalau menyimpulkan Cilegon maju hanya karena data angka begitu.
Realitasnya, tidak semua warga merasa punya hidup yang makmur. Yang terasa justru paradoks regional, yang mana pabrik besar tumbuh signifikan, proyeknya begitu prestisius, investasinya hingga triliunan, tapi kemajuan kotanya tak berwujud dalam bentuk yang bisa dinikmati masyarakatnya.
Fasilitas publik masih ala kadarnya dan kesempatan kerja tidak selalu terbuka bagi penduduk setempat. Bahkan mereka hanya jadi penonton atas semua aktivitas ekonomi yang menggiurkan di hadapan mereka.
Ini yang saya bilang, Cilegon ini unik. Kota industri tapi rakyatnya cuma dapat remahannya aja.
Saya kasih gambaran besarnya. Jadi kalau tidak salah, pemerintah pernah menyebutkan kalau proyek industri petrokimia di Cilegon punya nilai investasi mencapai Rp59 triliun. Angka yang besar, meski nggak sebesar dana proyek yang itu tuh.
Tapi pertanyaannya, apa efeknya bagi masyarakat setempat? Nominal sebesar itu, berapa persen yang punya daya dongkrak membuka lapangan kerja? Seberapa besar dampaknya bagi pelaku usaha lokal? Bagaimana efeknya untuk perbaikan jalan, sekolah, layanan kesehatan, atau ruang terbuka untuk masyarakat setempat?
Cenderung padat modal
Pada kenyataannya, masyarakat setempat lebih banyak menerima debu, macet, dan risiko lingkungan.
Semua bisa jadi disebabkan karena mayoritas industri yang di Cilegon cenderung padat modal. Artinya lebih banyak pemanfaatan mesin-mesin canggih dan teknologi tinggi daripada tenaga manusia. Di sisi lain, rantai pasok global, keputusan bisnis yang strategis juga sering kali tidak berpusat pada Cilegon.
Jadi nilai ekonomi memang diproduksi di Cilegon, tetapi belum sepenuhnya berputar di Cilegon. Lihat saja, kantor pusat dari berbagai industri tersebut bisa dipastikan lebih banyak di Jakarta. Tenaga ahli didatangkan dari kota lain. Dan yang paling kentara, pajak strategis lebih banyak masuk ke provinsi atau pusat.
Situasi seperti itu memberi gambaran bagaimana Cilegon hanya menjadi tempat untuk ekonomi itu berputar, tapi tidak menjadi tempat untuk menikmati hasil ekonominya.
Secara pendapatan, Pemkot Cilegon sebenarnya tetap mendapatkan “jatah”. APBD Kota Cilegon pada 2025 memiliki pendapatan sekitar Rp2,29 triliun dan belanja Rp2,32 triliun, dengan PAD sekitar Rp1,03 triliun.
Nah coba angka itu kita bandingkan dengan PDRB-nya yang sampai ratusan triliun. Ini yang jadi ironi. Sebab, nilai tambah industri memang sangat besar, tapi ruang fiskal kotanya ternyata begitu jomplang. Ini sekali lagi mengindikasikan bahwa besarnya produksi industri di suatu daerah selalu menjadi pendapatan yang dapat langsung dikelola pemerintah kota.
Bandingkan dengan Karawang
Coba kita bandingkan dengan Karawang yang sering dijadikan patokan. Di sana ada kawasan industri, perumahan pekerja, jaringan logistik, UMKM pendukung, hingga ekosistem konsumsinya begitu terasa.
APBD Karawang pada tahun 2025 disebut terealisasi sekitar Rp5,67 triliun, sedangkan realisasi belanjanya mencapai Rp5,76 triliun. Artinya, secara ruang fiskal, Karawang begitu leluasa dengan anggaran yang dimilikinya. Memang, ini nggak berarti Karawang tanpa masalah.
Dan memang, perbandingan ini juga tidak bisa mentah-mentah ditelan karena status Karawang yang merupakan Kabupaten dengan wilayah yang lebih luas dan penduduk yang lebih besar. Tetapi secara sekilas saja, bisa terlihat bagaimana sirkulasi ekonomi benar-benar menetas ke sekitarnya.
Dari semua itu, sudah seharusnya Pemkot Cilegon lebih galak untuk memastikan kewajiban industri kepada masyarakat, mulai dari persoalan lapangan kerja, pelatihan vokasi, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok, kontribusi aspek sosial yang tidak hanya sekadar CSR, dan kompensasi lingkungan yang nyata.
Kalau nggak, ya Cilegon akan terus jadi kota industri tapi isinya remahan. Sebab ekonominya benar-benar kayak kerupuk yang dimakan nggak bikin kenyang, tapi malah bikin batuk.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Di Cilegon, Lebih Mudah Membangun Tempat Hiburan Malam ketimbang Membangun Gereja
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
