Korupsi Bansos dan Dana Haji, Mana yang Lebih Bajingan?

17 Desember 2020

Lagi-lagi warganet terbagi menjadi dua kubu. Setelah menyetujui korupsi adalah hal bangsat–barangkali hanya Imam Darto yang menormalisasi korupsi sebagai tabiat manusia—kini warganet punya dua pembanding menarik. Yakni korupsi bansos dan korupsi dana haji, bangsatan yang mana? Wad000h.

Setelah argumen mengenai bantuan sosial adalah korupsi paling bejat sepanjang masa, hadir kubu yang nggak kalah kuat bahwa korupsi dana haji lebih bangsat. Muncul beberapa cuitan, mereka “berkelahi online” yang mustahil jemarinya mengeluarkan keringat. Kalau urat, bisa jadi.

Jika boleh sok agamis, dosa Juliari Batubara ini berlipat-lipat. Sudah memakan hak rakyat (rakyatnya rakyat miskin pula), eh setelah terjaring KPK, blio menimbulkan keributan di media sosial. Saya nggak paham kajian dosa dan neraka, namun yang namanya menimbulkan prahara, pastinya dapat ganjaran berupa dosa.

Tapi, mari kita lupakan dosa dan hal-hal menyeramkan lainnya. Itu urusan Juliari dan Yang Kuasa. Ia berani melakukan, berarti sudah berani bertanggung jawab. Ealah, Pak, eman-eman jabatanmu.

Kembali ke pembahasan yang bakal bikin nambah gaduh (waduh, dapat dosa dong saya). Yakni perihal bangsat mana antara korupsi bansos dan korupsi dana haji? Tentunya, dengan sudut pandang yang adil dan berimbang, saya akan menjabarkan dengan ngampet ngguyu.

Bagaimana nggak ngampet, lha wong sama-sama bangsat kok masih saja dibandingkan. Tapi begitulah warganet, selalu melakukan onani intelektual. Mengeluarkan pemikiran yang menurutnya wahid, namun pada aslinya nggak berpengaruh apa-apa.

#1 Korupsi dana haji

Wah, ini juga bisa masuk level korupsi paling bajingan sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari zaman berburu dan meramu, zaman Kerajaan Kutai, masuknya Islam, Orde Baru, sampai munculnya uget-uget seperti Terawan.

Tentu kita masih ingat dengan sosok nyentrik bernama Romahurmuziy alias Rommy. Halah, itu lho, orang yang hobinya nyanyi dan bikin iklan narsis ketika menjelang buka puasa. Nah, blio ditangkap terkait dugaan suap transaksi jabatan di Kemenag. Sekaligus menambah daftar panjang korupsi di tubuh Kemenag.

Pun yang bikin tambah nggak ngerti lagi, pada 2011 Kemenag mengalokasi dana Rp22 miliar untuk pengadaan penggandaan kitab suci Al-Qur’an di Ditjen Bimas Islam. Namanya bangkai, disimpan bertahun-tahun ya bakal tercium juga.

Kasus korupsi Al-Qur’an ini mencatut nama-nama yang cukup dikenal amat agamis. Fahd A. Rafiq, Zulkarnaen Djabar, Dendy Prasetia, serta mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag, Ahmad Jauhari.

Lalu ada Suryadharma Ali, Menag yang menjabat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini menjadi begitu ikonik. Bagaimana nggak ikonik? Yang dikorupsi itu uang yang akan digunakan untuk beribadah. Alias terbukti korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013.

Ya bayangkan saja, ketika ribuan orang menabung untuk pergi ke tanah suci, tapi ada orang yang ingin merampas tujuan sentimentil itu secara keji. Bukan penjahat, bandar narkoba, pembunuh, atau preman pasar, melainkan Menteri Agama. Orang yang diberi tampuk perintah, mengurusi babagan kepada yang maha suci, Tuhan.

Dari sini kita jadi paham, korupsi ini bukan tentang kualitas manusia. Kualitas yang meliputi moralitas dasar, etika, hingga religiusitas. Nggak, nggak sampai melibatkan hal-hal ndakik seperti itu. Ini tentang bagaimana seorang manusia mengelola tabiat jahatnya. Sesederhana itu.

Saya jadi makin bertanya-tanya, apakah agama masih bisa menjadi pegangan kuat melawan tabiat buruk manusia? Lha wong yang menjadi “perwakilan” saja sering khilaf, apalagi saya yang salah masukin infak uang lima ribuan ke kotak amal, harusnya dua ribu saja, gelonya berhari-hari.

#2 Korupsi bantuan sosial

Jika Panasonik Gobel Award bikin nominasi pendatang baru terbangsat, mungkin Juliari Batubara bisa masuk nominasi karena korupsi bansos. Saya jamin, saya akan memberikan dukungan untuk blio agar menyabet gelar juara bergengsi tersebut.

Tapi, saya bingung setengah mati. Begini lho, kalau Menteri Agama khilaf dan blunder, mungkin kita bisa berpikiran bahwa ia sedang khilaf. Sudah. Jika Mensos malah ngosak-ngasik sikat dana bantuan, lha itu namanya apa? Mosok Menteri Sosial yang asosial? Kan nggak lucu.

Apalagi jika melihat latar belakang permasalahan, bansos ini untuk mereka yang membutuhkan selama pandemi Covid-19. Manusia biasa, yang nggak dapat potongan kue kemenangan petahana, bahkan urun pikul memanusiakan manusia selama pandemi.

https://twitter.com/iniyafi/status/1335572573627641857

Opo ya nggak malu gitu lho. Nggak ada dakwaan bahwa Menteri Sosial harus menjadi manusia pilih tanding paling sosial di muka bumi. Nggak begitu maksud saya. Tapi setidaknya apa ya nggak kemecer ketika melihat manusia biasa, nggak punya power apa-apa di pemerintahan, melakukan kebaikan yang bahkan jarang disorot sama sekali.

Apa ya bapak-bapak di jajaran atas sana nggak malu, melakukan pertemuan saja kudu difoto dan diberikan caption menarik oleh para stafnya. Jyaaan, bingung saya dengan logika kalian. Rp10 ribu per bantuan itu maksudnya apa? Preman pasar bahkan kastanya lebih baik ketimbang preman pandemi Covid-19 seperti Juliari Batubara.

Pada dasarnya korupsi bansos maupun dana haji, bahkan korupsi apa pun itu tindakan yang jahat. Jika ada kategori lagi di atas jahat, ya itulah singgasana yang tepat bagi para koruptor. Semua layak mendapat caci maki.

Namun, yang terpenting adalah memberikan sifat mawas kepada para pejabat di atas sana. Saking atasnya, kita sampai sulit untuk menggapai mereka. Mereka yang hilang mak cling ketika kondisi darurat seperti ini.

Kemudian saya harus heran. Menteri Sosial saja bisa melakukan tindakan asosial, keji, bangsat, jembut ngasut seperti ini, lantas Menteri Agama melakukan tindakan yang nggak mencerminkan tindakan beragama. Nah, bagaimana dengan sektor lainnya? Mohon maaf saja, ini sebuah pertanyaan, bukan dakwaan. Ini muncul atas dasar rasa tidak percaya.

Alih-alih mempersilakan untuk menjawab, kayaknya lebih tepat saya mempersilakan untuk kalian berkontemplasi, wahai pemerintah yang dipilih bukan dilotre.

BACA JUGA Indonesian Idol Harusnya Ubah Nama Jadi Indonesian Pop dan tulisan Gusti Aditya lainnya.