Kampus sibuk akreditasi S2 Administrasi Publik, mahasiswa terlunta-lunta…
Dua tahun yang lalu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan yang mengharuskan saya bekerja dengan jadwal shift yang tidak menentu. Rutinitas sebagai agen call center sangat melelahkan bagi saya. Ditambah lagi kesempatan untuk berkembang yang sangat terbatas membuat saya mulai mempertimbangkan ulang arah hidup saya.
Dengan penuh keberanian—dan tentu saja sedikit nekat—saya memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Saya melanjutkan studi S2 Administrasi Publik, meskipun harus membiayainya sendiri tanpa bantuan beasiswa.
Kala itu, satu-satunya bekal saya hanyalah tabungan hasil kerja sebelumnya, usaha kecil yang baru saya rintis, dan tentu saja bantuan materiel dari orang tua. Dengan semangat kian mantap, saya mulai memasuki dunia pascasarjana. Saya mengira tantangan terbesar akan datang saat menulis tesis atau mengejar publikasi di jurnal bereputasi.
Ternyata saya salah kaprah. Justru yang membuat langkah saya tersendat adalah hal yang tak pernah saya duga sebelumnya: perihal birokrasi kampus. Bahkan selama hampir dua semester, bimbingan tesis saya nyaris stagnan karena prodi lebih sibuk mengurus akreditasi.
Akreditasi memang penting, tapi kelanjutan bimbingan mahasiswa akhir juga perlu diperhatikan
Akreditasi memang nggak bisa dianggap remeh. Semua kampus pasti ingin diakui mutu pendidikannya. Tapi yang bikin miris ketika proses akreditasi tersebut justru “membekukan” fungsi utama kampus sebagai tempat belajar dan bertumbuh.
Berbulan-bulan, saya dan teman-teman mahasiswa S2 Administrasi Publik harus ekstra sabar menunggu giliran bimbingan yang tak kunjung tiba. Soalnya hampir semua dosen, terutama kaprodi, terseret dalam pusaran rapat dan tumpukan dokumen akreditasi. Dosen yang biasanya jadi mentor berubah jadi staf administrasi yang kelelahan mengurus tumpukan berkas.
Padahal akreditasi harusnya jadi cermin nyata dari kualitas pendidikan yang dijalankan, bukan cuma laporan yang disusun rapi buat memenuhi indikator dan standar. Lalu gimana mau bicara soal kualitas kalau mahasiswa yang seharusnya jadi pusat perhatian, malah kehilangan haknya untuk dibimbing dan didampingi? Mengejar pengakuan itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai lupa tanggung jawab utama: mendidik dan membimbing mahasiswa. Jika terus dilanggengkan jelas wes kebacut tenan!
Bukan menyesal tapi eman-eman tenaga dan waktu hanya demi menunggu birokrasi yang ruwet
Saya tak pernah menyesal mengambil keputusan melanjutkan kuliah S2 Administrasi Publik. Justru saya masih yakin bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk membuka peluang dan memperbaiki masa depan. Tapi kalau dipikir-pikir, rasanya sayang banget waktu, tenaga, dan biaya yang saya keluarkan tiap semester harus terhenti cuma gara-gara birokrasi kampus yang masih keteteran urus akreditasi.
Padahal jika prosedur akreditasi cuma fokus pada indikator formalitas belaka, jangan heran kalau kreativitas, semangat belajar, dan kemajuan mahasiswa malah cepat menguap tak berjejak. Lantas, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari “kesempurnaan” akreditasi kalau yang seharusnya jadi pusat pengembangan malah termarginalkan?
Saya juga paham bahwa dosen juga punya beban kerja lain. Mengajar, penelitian, dan tentu saja urusan administratif seperti akreditasi. Namun ketika urusan administrasi membuat penghambat waktu bimbingan, ya jelas skala prioritasnya patut dipertanyakan.
Jika hal ini terus dibiarkan, saya khawatir bukan cuma kualitas tesis yang jadi korban, tapi juga berdampak pada menurunnya semangat mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Apalagi buat yang biaya kuliahnya mandiri, seperti saya, waktu yang terbuang artinya uang yang juga ikut melayang sia-sia.
Idealnya, lembaga kampus harus bisa membagi porsi yang seimbang antara kebutuhan akreditasi dan layanan bimbingan. Jangan sampai mengejar angka dan dokumen, tapi mengorbankan esensi pendidikan itu sendiri: proses pembelajaran yang konsisten dan terarah.
Ilmu administrasi publik buktinya tak cukup menyelamatkan
Melihat kenyataan yang saya hadapi saat ini, sebagai mahasiswa S2 Administrasi Publik, saya mulai mempertanyakan sejauh mana teori yang dipelajari benar-benar terealisasi di lapangan. Terlebih dari pengalaman pribadi yang saya lakoni justru mengungkap ironi lain: kepakaran nyatanya masih belum sanggup menguraikan keruwetan birokrasi yang ada.
Kekacauan birokrasi, bahkan di institusi kampus yang seharusnya bisa menjadi contoh praktik administrasi publik terbaik, justru memperlihatkan masih banyak pekerjaan rumah yang masih menunggu untuk dicarikan obat penawarnya.
Perlu saya tekankan pula bahwa saya sama sekali tidak meragukan jika para dosen dan pengajar yang membimbing saya di S2 Administrasi Publik memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Saya yakin mereka bisa merancang sistem administrasi yang bukan sekadar formalitas belaka, tetapi juga efektif dan mampu mendukung kelangsungan serta kemajuan, termasuk dalam tata kelola bidang akademik.
Oleh sebab itu, ilmu administrasi publik tidak boleh berhenti sebagai kumpulan teori idealis yang hanya indah untuk dipelajari di ruang kelas. Ilmu ini harus dapat diimplementasikan secara nyata, diperbaiki secara berkelanjutan, dan terus mendapat kritik konstruktif.
Bayangkan, sudah susah-susah belajar tata kelola administrasi yang efektif dan efisien, tapi kenyataannya masih kesulitan menghadapi borang akreditasi. Malahan membuat pelayanan pada publik atau dalam konteks ini adalah mahasiswa masih terlunta-lunta tanpa kepastian? Kan yo wagu banget.
Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA 3 Jurusan S2 dengan Prospek Kerja Cerah dan Paling Dibutuhkan Dunia Kerja.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
