Gubernur DIY tak mungkin ditagih dan dianggap ingkar janji. Ha wong dari awal nggak janji apa-apa
Gubernur DKI, sejak pelantikan, sering mendapatkan timah panas berupa protes dari warganya. Berbagai janji dan ambisi, terasa menguap begitu saja menjadi sebuah angan-angan belaka. DP 0 persen misalnya, ketika blio eksekusi, jauh dari seperti apa yang blio kemukakan ketika bergelut dalam kontestasi debat melawan paslon lainnya, BTP dan AHY.
Selain itu, ada janji lain yang tak sesuai dengan apa yang disampaikan pertama kali. Yakni mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi. Kenapa tak sesuai? Gubernur DKI seakan lupa, jika masalah kebutuhan pokok, akan bertaut rumit dengan kebijakan di atas blio.
Tapi, sebenarnya, hal tersebut agaknya bisa dimengerti. Mengingat, beliau pernah berkata bahwa secara hukum Allah, air itu dialirkan ke laut, bukan diendapkan di tanah. Berharap terlalu banyak dengan beliau itu rasanya seperti meminta Naruto untuk berhenti ceramah.
Jika ditotal, ada 23 janji Gubernur DKI periode ini. Warga DKI Jakarta berhak kesal semisal ada janji Gubernur DKI yang tidak bisa ditepati ketika akhir masa jabatan blio nanti. Sebab, mereka memilih karena janjinya.
Sedangkan hal yang sebaliknya, justru terjadi di DIY. Warga DKI, agaknya, perlu iri kepada warga DIY, sebab, Gubernur DIY tidak mungkin ingkar janji. Lha wong pas diangkat jadi gubernur saja tidak mengumbar janji apa-apa.
Eh, berjanji ding, tapi janjinya bias sekali. Ketika dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berjanji akan menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Janji yang harusnya sudah termaktub dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 107/P/2017. Untuk bentuk konkretnya, ngambang begitu saja seperti debok pisang yang keli di kali.
Maksud saya, menjadi Gubernur DKI itu penuh perjuangan hingga melegimitasi perihal agama segala. Untuk menghancurkan elektivitas calon lainnya, sampai-sampai ada yang bawa isu agama. Semua terasa menjadi halal hanya untuk menjadi nomer satu dalam tampuk kuasa ibu kota. Jogja beda, lebih damai, alami, dan tanpa ketegangan. Mau tegang gimana, wong calonnya saja hanya satu.
Melawan kertas kosong seperti di beberapa daerah? Bagi saya itu adalah hal yang biasa. Warga masih bisa mencoblos kertas kosong sebagai bentuk protes dan menghargai demokrasi. Proses demokrasi masih berjalan walau satu paslon yang bertanding dalam kontestasi pemilihan umum, bisa dibilang tidak sehat.
Lantas bagaimana dengan Gubernur DIY? Melenggang tanpa lawan, yang harusnya aneh, menjadi biasa saja karena label istimewa. Label yang harusnya mulai dipertanyakan dan dikaji ulang itu.
Sejak dilantik menjadi gubernur pada tahun 2017 silam, seakan tak ada transparasi dengan jelas. Ya, transparansi dalam hal apa pun. Jangankan transparasi Dana Istimewa, lha janji konkret ketika mereka dilantik saja kami tidak tahu. “Berlaku adil” ini bisa merujuk ke mana saja. Pun bisa juga kan berbuat adil hanya untuk keluarganya?
Muluk-muluk seperti janji-janji Gubernur DKI, saya rasa tidak sepenuhnya mengesalkan, lho. Selain kita bisa menjadi katrol pengawas janji mana yang realistis dan janji mana yang bisa dinalar dengan otak, warga juga bisa menjadikan janji-janji itu sebagai bahan evaluasi ketika masa jabatan habis.
Apa dampak dari tidak jelasnya janji? Bahaya. Warga tidak tahu sang pemimpin ini ngapain saja. Mereka, pihak pemimpin, bisa saja nggambleh kerja 24/7 atau mendobrak batas work-life balance, namun hal ini amat rancu karena kalau tidak ada janji, apa indikator keberhasilan sang pemimpin?
Janji yang mereka buat, semuanya kondisional semua. Ada masalah, buat janji. Ada masalah, buat janji. Ada masalah, buat lagi janji yang baru.
Masalah klitih belakangan misalnya, menjadi kucing-kucingan dari warga kepada penguasa karena ya memang sejak awal penguasa tidak menjanjikan apa-apa. Aturan yang keluar pascakejadian hanya bersifat kondisional. Tidak ada kreativitas dalam membangun nalar dan wacana. Alih-alih menggali problem lebih dalam, mereka malah menggali alun-alun jadi wahana rekreasi raksasa bagi hewan bernama undur-undur.
Jadi gubernur selamanya, boleh-boleh saja (walau harusnya tidak boleh, sih). Tapi mengembangkan janji seperti layar sebuah kapal itu amat perlu, lho. Supaya warga tidak melulu nrimo, namun juga harus “menerima”apa yang diberikan oleh penguasa.
Ini hanya satu bidang, ya. Belum bidang lainnya seperti ketenagakerjaan, transportasi, sarana publik, gap antara urban, suburban, dan wilayah kota agar tidak njomplang, dan masih banyak lagi. Masih banyak sekali.
Apakah ada orang yang lebih pandai mengurus kota ini? Saya rasa ada. Banyak. Namun jangankan jadi pemimpin, mengusulkan dan menyampaikan aspirasi protes saja sudah dibungkam.
Warga DKI menjadi manusia paling sial masalah menuntut janji pemimpinnya? Coba sekali-kali bayangkan jadi kami, warga DIY, mau menuntut janji, tapi tidak tahu pemimpin kami sebenarnya sedang menjanjikan apa kepada kami.
Penulis: Gusti Aditya
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Jika Saya Jadi Gubernur DIY, Saya Siap Dimarah-marahi oleh Sultan
