Sekolah Kekurangan Murid, Apa yang Salah?

Ada yang menarik dari tayangan Mojok Mentok edisi minggu lalu (20/7) yang dipandu Mas Agus Mulyadi. Bukan pembahasan tentang Citayam Fashion Week seperti thumbnail video, melainkan pembahasan sekolah kekurangan murid.

Informasi itu seketika mengingatkan saya pada obrolan dengan beberapa orang di rumah nun jauh di sana. Ternyata sambatan sekolah kekurangan murid itu bukan terjadi secara lokal di Malang atau Tulungagung saja. Bahkan ada daerah-daerah lain yang mengalami kondisi lebih parah. Itu masih di Pulau Jawa, lho, di luar Pulau Jawa yang jauh dari jangkauan media kondisinya pun nggak lebih baik.

Banyak yang percaya bahwa maraknya fenomena sekolah kekurangan murid itu adalah dampak turunnya angka kelahiran karena suksesnya program KB. Tapi, ada juga yang dibarengi kepercayaan pada teori konspirasi tingginya angka melahirkan lewat jalur operasi caesar di zaman modern sehingga ibu-ibu nggak bisa punya anak lebih dari dua. Namun menurut saya, turunnya angka kelahiran adalah hal yang patut dirayakan, bukannya dipermasalahkan mengingat jumlah penududuk Indonesia memang perlu dikendalikan.

Justru dinas pendidikan lah yang perlu menyesuaikan diri dengan fluktuasi angka kelahiran penduduk Indonesia. Keterdapatan sekolah perlu dipetakan ulang agar seimbang dengan jumlah penduduk di daerah. Sebab selama ini keterdapatan sekolah terutama jenjang SD di suatu kelurahan/desa sudah terlalu padat.

Sekolah peninggalan puluhan tahun lalu di mana jumlah penduduk saat itu memang sedang banyak-banyaknya sudah nggak relevan lagi untuk zaman sekarang. Pemetaan ulang ini menjadi kebutuhan mendesak yang perlu digarap sesegera mungkin mengingat beberapa tahun belakangan fenomena sekolah kekurangan murid masih terus berulang di setiap tahun ajaran baru.

Berbekal dari hasil pemetaan sebaran sekolah itu kemudian bisa ditentukan sekolah mana saja yang perlu ditutup karena sepi penduduk usia sekolah dan mana yang perlu dipertahankan. Pada akhirnya, menempuh perjalanan yang lebih jauh dari biasanya adalah konsekuensi yang harus diterima. Menurut saya, itu masih lebih baik daripada kegiatan belajar mengajar nggak berjalan dengan maksimal karena sekolah sepi pendaftar.

Bagaimanapun sekolah bukan cuma soal belajar dengan guru di kelas, melainkan juga belajar bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman. Betapa kasihannya anak yang mendaftar di sekolah seorang diri, bukan? Benar kata Mas Agus Mulyadi, adik-adik ini nantinya nggak akan bisa merasakan serunya main bola voli atau permainan grup lainnya.

Masalah kekurangan murid karena padatnya jumlah sekolah ini masih diperburuk dengan invasi sekolah swasta. Zaman dulu, para orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri karena prestisenya cukup tinggi. Namun, saat ini sekolah negeri bukan lagi menjadi satu-satunya unggulan di mata masyarakat. Banyak sekolah swasta baru yang menawarkan program-program menarik semacam menambah porsi pendidikan agama sehingga anak-anak bisa sekolah sekalian mengaji ala TPQ.

Menurut testimoni para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta (terutama jenjang SD) menyatakan bahwa sekolah swasta banyak mengimprovisasi diri dengan mengadaptasi sistem pendidikan negara maju. Ada yang menerapkan pembelajaran bilingual, hubungan guru dengan siswa yang lebih cair, proses pembelajaran dua arah yang nggak kaku, dan sebagainya. Bahkan banyak yang mengadakan makan siang ala kyushoku di Jepang untuk menanamkan doktrin pola diet sehat kepada anak.

Lagi pula sekolah swasta lebih fleksibel ketimbang sekolah negeri yang terikat aturan zonasi. Setidaknya sekolah swasta nggak pilih-pilih murid selagi mereka mampu membayar. Walaupun biaya yang dikeluarkan lebih mahal, nyatanya banyak orang tua yang nggak keberatan karena merasa kualitas yang didapatkan sebanding dengan harga yang dibayarkan, bahkan jauh lebih layak.

Saya jadi ingat cerita tante saya. Dulu di kampung halaman ibu saya, ada sebuah sekolah swasta berbasis pendidikan islam yang selalu kekurangan murid. Sekolah ini sudah berdiri belasan bahkan mungkin puluhan tahun lamanya. Bahkan sering terdengar rumor bahwa sekolah tersebut akan ditutup. Tapi, sang pemilik yayasan dan para staf pengajarnya tak henti-hentinya melakukan manuver beberapa tahun belakangan yang terbukti ampuh menyelamatkan sekolah dari penutupan.

Para pengajar nggak henti-hentinya mempromosikan sekolahnya di berbagai forum ibu-ibu. Strategi itu terbukti manjur, banyak ibu muda—termasuk tante saya—yang tergiur memasukkan anaknya ke sekolah itu karena merasa sudah mendapat paket lengkap pendidikan formal dan agama yang nggak sekadarnya.

Saat ini kondisi berbalik, sekolah negeri jadi kekurangan murid karena para orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di sekolah swasta tersebut. Bukan berarti saya menghendaki kewajiban sekolah berbasis agama tertentu. Poin yang saya sorot adalah upaya keras sekolah swasta untuk berinovasi dengan mengadaptasi hal-hal baik dari pendidikan di negara maju di samping tetap memenuhi tuntutan kurikulum Kemendikbud sebagai pakem. Hasilnya pun bisa dibilang memuaskan.

Sungguh suatu upaya berliku yang hanya akan guru-guru sekolah swasta rasakan. Sekolah negeri sering kali merasa di atas angin karena segalanya terjamin pemerintah. Sayangnya, peraturan yang diterapkan pemerintah melalui Kemendikbud sering kali terkesan kaku dan ketinggalan zaman. Pemerataan kualitas sumber daya pengajar dan fasilitas penunjang KBM bahkan menjadi masalah tersendiri yang menuai kritik atas pemberlakuan sistem zonasi. Nggak heran jika orang tua rela merogoh kocek lebih dalam demi pendidikan yang terbaik dan lebih pasti untuk anaknya. Lha, buat anak kok coba-coba?

Naiknya popularitas sekolah swasta seyogianya bisa menjadi peringatan bagi institusi pendidikan plat merah bahwa sistem yang mereka terapkan sedang nggak baik-baik saja. Nggak perlu angkuh mempertahankan sistem kuno yang sudah berumur puluhan tahun lamanya dengan dalih menjaga tradisi. Akui saja jika memang kita sedang malas berinovasi.

Penulis: Erma Kumala Dewi
Editor: Intan Ekapratiwi