Saya sempat takjub sewaktu mengetahui ada huru-hara di Twitter ihwal aturan baru pencairan JHT yang ditetapkan oleh Menaker. Sejauh penelusuran saya melalui semesta Twitter dan diskusi dengan rekan kerja, hampir tidak ada yang sepakat dengan aturan teranyar ini.
Sekadar informasi, fasilitas JHT dari BPJSTK bisa dicairkan terhitung tepat satu bulan setelah karyawan mengundurkan diri dengan melampirkan beberapa berkas yang sudah ditetapkan. Sementara dalam aturan baru, karyawan baru bisa menikmati fasilitas tersebut pada usia 56 tahun.
Yakin, saya. Karyawan yang sudah mengetahui aturan baru ini—termasuk klean—bawaannya mesti pengin ngamuk sambil ngacak-ngacak lini masa Twitter, sedih, sekaligus kecewa. Pokoknya dibikin ramai dulu, lah. Ya, gimana ya. Fasilitas JHT ini kan termasuk hak karyawan. Bahkan, iurannya pun sudah jelas dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya. Masa masih mau diatur sebegitunya juga, sih, Ibu Menaker yang terhormat?
Alhasil, untuk sementara, selain mencak-mencak di lini masa, banyak khalayak yang hanya bisa pasrah. Paling nggak, sampai ada aturan baru yang nantinya akan ditetapkan kembali (itu pun semisal ada, sih).
Setelah merasa cukup menikmati amarah khalayak secara online di Twitter, saya coba memikirkan bagaimana efek laten dari aturan baru tentang pencairan JHT ini dari ruang lingkup HRD atau perusahaan. Setidaknya, efek dalam beberapa bulan ke depan. Sebab, aturan ini akan mulai diberlakukan mendekati pertengahan tahun (sekira per-Mei 2022).
Sudah jelas bahwa info mengenai aturan baru ini membikin banyak karyawan aktif di berbagai perusahaan mencak-mencak sekaligus kebakaran jenggot. Nggak peduli apakah mereka berstatus karyawan senior atau masih junior. Nah, aturan ini mulai diaplikasikan menjelang Lebaran. Sudah mulai dapat gambaran atau arahnya ke mana? Kalau belum, biar saya perjelas.
Begini. Di ruang lingkup pekerjaan, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar karyawan yang berniat resign, menunggu hingga momen Lebaran tiba. Paling tidak sampai mendapatkan THR. Kemudian memutuskan resign—ada yang notice satu bulan, nggak sedikit juga yang main kabur begitu saja. Lah, celakanya, aturan ini diberlakukan bertepatan dengan momen tersebut.
Kebayang nggak, Bu Menaker yang terhormat? Ada kemungkinan, banyak karyawan yang memanfaatkan momen ini atau panik dalam waktu bersamaan karena aturan teranyar tentang pencairan JHT ini?
Gelombang resign karyawan yang cukup tinggi bisa terjadi dengan diberlakukannya aturan baru ini. Pasalnya, mereka nggak mau terkena imbas aturan pencairan JHT terbaru di bulan Mei mendatang. Apalagi sampai harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk menikmati hak mereka selama bekerja. Sehingga, dalam periode Februari-April 2022, mau nggak mau, HRD atau perusahaan harus melakukan langkah preventif dan memikirkan bagaimana agar efek laten yang mengerikan itu tidak sampai terjadi.
Ya, gimana ya. Disadari atau tidak, aturan teranyar ini juga punya potensi menjadi celah yang cukup besar dengan dasar pemikiran, “Aduh, harus segera resign sebelum bulan Mei 2022, nih. Biar bisa segera cairin JHT sebelum aturan terbaru diberlakukan. Toh, nanti kalau udah dapat pekerjaan baru, dapat fasilitas BPJSTK lagi dari perusahaan, kok. Nah, BPJSTK yang baru nanti, dicairkan pas usia 56 tahun aja. Ide yang bagus.”
Pertanyaan saya, apakah efek laten semacam ini sudah diantisipasi juga? Sebab, jika sampai benar-benar terjadi, ini perlu diperhitungkan. Apakah yang memutuskan resign akan segera mendapatkan pekerjaan kembali? Jika tidak, tentu akan menambah tingkat pengangguran/pencari kerja.
Oke, lah. Barangkali, apa yang saya utarakan terlalu bersifat subjektif dan tidak melalui sudut pandang yang luas. Ini hanya dari sudut pandang saya sebagai karyawan yang bekerja di ruang lingkup HRD. Bahkan, boleh jadi, ini terlalu sepele dan remeh. Ini nggak ada urgensinya sama sekali dibanding buru-buru menetapkan aturan terbaru soal dana JHT yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun.
Namun, sekali lagi, bagaimana jadinya jika hal tersebut berimbas juga kepada tingkat pengangguran yang semakin meningkat di masa pandemi yang juga belum usai? Apa nantinya nggak malah nambah beban pikiran juga, Bu?
Penulis: Seto Wicaksono
Editor: Audian Laili
