Geger Kemkominfo harusnya mengajarkan satu hal: sudah seharusnya staf kementerian atau ASN tak kebal pecat
Pada 2018 saya pernah mencoba peruntungan menjadi ASN. Sebenarnya malas juga ikut rangkaian tes bersama jutaan muda-mudi Indonesia ini. Tapi orang tua menawarkan berbagai privilese sebagai ASN. Dari uang pensiun, tunjangan beragam, sampai mimpi, “Kalau kamu di swasta, kamu lebih mudah dipecat.”
Dan geger Kemkominfo membuat saya teringat tawaran ini. Terutama ketika banyak yang membela Johnny G. Plate. Banyak yang menyebut Kemkominfo tidak 100 persen salah saat usil memblokir berbagai aplikasi seperti Steam dan Paypal kemarin. Mereka menyalahkan staf kementerian.
Menurut mereka, mau ganti menteri berkali-kali akan sama saja. Alasannya, staf kementerian tetap akan sama seperti menteri sebelumnya. Diistilahkan sebagai fosil, staf ini akan tetap membawa mindset dan kinerja yang itu-itu saja.
Lho he?
Berarti sudah jelas kan solusinya? Jika reshuffle kabinet tidak menghasilkan perubahan, berarti harus ada perombakan staf kementerian. Harus ada audit besar-besaran untuk memperbaiki kinerja kementerian. Dan harus ada gebrakan sehingga mitos “kebal pecat” dalam kementerian ini berakhir.
Sek, sek. Untuk staf kementerian atau Kemkominfo yang baca ini jangan marah dulu. Tapi kalaupun marah, saya juga tidak peduli.
Sebagai negara presidensial, presiden menjadi kepala negara sekaligus pemerintahan. Bagi rakyat, seluruh dosa dan pencapaian pemerintahan dibebankan pada presiden. Turun sedikit, ada menteri. Nah, setiap ada masalah yang melibatkan kementerian, pasti yang dituntut adalah reshuffle kabinet. Ini wajar, karena rakyat melihat kepala dan bukan ekor. Efek budaya feodal sih.
Tapi, tidak ada wacana untuk perombakan kementerian. Rakyat juga tidak pernah, atau jarang, menuntut audit di dalam kementerian. Solusi yang diharapkan selalu ganti kepala. Seolah dengan mengganti kepala akan menyelesaikan masalah. Mbok pikir sulapan?
Bukan bermaksud membela presiden dan menteri. Mereka semua juga perlu diaudit, apalagi yang milih rakyat baik langsung maupun tidak langsung. Tapi, gini lho ndan. Seperti menyiangi rumput, percuma mencabut pucuk daun ketika akarnya masih merajalela. Percuma gonta-ganti kepala tapi bawahannya masih fosil.
Mau dipimpin oleh Elon Musk sekalipun, Kemkominfo tidak akan berbeda dengan hari ini. Dan ini berlaku untuk semua kementerian. Kinerja kementerian ini akan tetap dimotori oleh staf yang out of the touch. Paling perubahan yang terasa sekadar tidak ada opini menteri yang ndlogok saja.
Tentu audit dan reshuffle ini berbeda dengan logika perusahaan swasta. Perusahaan swasta melakukan audit dan reshuffle karyawan untuk memastikan profit mereka terjaga. Sedangkan selevel kementerian sudah jelas: memastikan pemerintah bisa melayani rakyat dengan optimal. Jadi jangan juga dibayangkan pemecatan gila-gilaan.
Wong ko ngene ojo dibandingne, yo mesti kalah.
Saya mencoba mencari skema pemberhentian staf kementerian. Memang ada sih, dengan birokrasi panjang untuk itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan sekelas menteri mosok tidak bisa mengganti staf mereka. Lalu apa fungsi menteri selain jadi pion yang tidak bisa bekerja optimal? Mosok menteri kalah sigap, tegas, dan bijak dari bos toko kelontong?
Ngene lho, Buos, biar lebih mudah memahami. Kan menteri harusnya punya power untuk mengganti staf deadwood atau nggak kompeten. Kalau menterinya nggak kepikiran itu, ya nggak bisa bilang “bukan salah menteri doang, stafnya juga”. Ha wong udah ngerti nggak kompeten, kok tetep dipake? Yo menterine melu salah. Dari masalah Kemkominfo ini harusnya sudah bisa bikin kita berpikir ke situ.
Saya tahu menteri itu jabatan politis. Partai yang menang, punya jatah menteri banyak. Tapi, mosok nggak bisa sih politis, tapi tetep kompeten? Ya harusnya bisa dong. Partai punya kader banyak, mosok nggak bisa milih satu gitu yang paling kompeten di bidangnya?
Kalau sistem audit atau reshuffle yang pas, ya itu bisa dipikirkan mereka. Mosok aku sing mikir? Kecuali saya digaji untuk itu, aku mangkat ngarep dewe! Nggak digaji, suruh mikir. Ra sisan kon mikirne cicilanmu, Buos?
Mungkin artikel saya ini terkesan merendahkan staf kementerian atau ASN secara luas. Tidak kok. Selama kinerja baik, tulisan ini bukan untuk Anda. Tapi, jika memang anda merasa tulisan ini menyerang, kembali pada diri sendiri saja. Karena staf kementerian digaji untuk memastikan negara berjalan dengan baik. Dan negara berjalan dengan baik jika kebutuhan dan aspirasi rakyatnya terpenuhi.
Jika memang tidak mungkin dilakukan audit dan reshuffle staf, bisa kita lihat betapa memuakkan sistem pemerintahan. Atas dasar menjaga staf, kebutuhan rakyat yang jadi korban. Keputusan yang dikerjakan serampangan tidak lain akan merugikan rakyat.
Mosok rakyat sudah patungan membayar pemerintah, tapi outputnya sering ndlogok seperti sekarang? Bintang satu, tidak merakyat!
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Steam Diblokir, Judi Slot Bebas Merdeka, Kemkominfo Mikir Apa?
