Tentang beasiswa LPDP lagi-lagi trending di Twitter. Masih nggak jauh-jauh soal alumni yang nggak balik ke Indonesia. Lebih dramatis kini dengan skenario suami selesai studi, gantian istri yang lanjut studi, anak bisa sekolah gratis di luar negeri. Dan netizen dapat bahan gunjingan lagi.
Saya sendiri alumni awardee beasiswa LPDP. Dan saya selalu mangkel setiap LPDP jadi bahan bakar pergunjingan jagat twitwor yang selalu itu-itu saja.
Bukan karena setiap trending pada akhirnya citra LPDP jadi makin buruk di mata warga maya Indonesia, tetapi justru disebabkan oleh pertanyaan retorik “Kenapa awardee yang biasa-biasa saja, studi lanjut di dalam negeri seperti saya dan ribuan lainnya tidak pernah masuk dalam tuntutan publik?”
Tuntut juga dong kami. Kami ini iri, Bos. Tagih janji kami untuk “mengabdi pada negeri”. Apa kami, para awardee dalam negeri, sebegitu tidak pentingnya?
Padahal saya yakin jumlah kami ini ribuan dibanding satu atau dua awardee populer yang kuliah di Oxford, Harvard, atau MIT. Ke mana uang pajak yang dihamburkan untuk membiayai para awardee dalam negeri ini? Apa nggak penting jumlahnya bagi kalian para pemirsa dan netizen budiman?
Oke, sebentar, mari saya ceritakan in chronological order.
Perdebatan menjemukan soal beasiswa LPDP
Jadi, pada seputaran akhir Februari 2022 ini, pendaftaran beasiswa LPDP kembali dibuka. Seperti biasa, pembahasan di bilik media sosial nggak jauh-jauh dari “pada ke mana awardee luar negeri yang di Indonesia”. Nah, biasanya, habis itu, melebar ke topik banyaknya talenta Indonesia yang punya expertise di luar negeri dan pulang ke Indonesia tanpa menjadi apa-apa karena tidak ada lembaga pemerintah yang cocok untuk kepakarannya.
Pembahasan menjadi lebih liar dan luas. Para netizen yang nirnalar terus menuntut bahwa mestinya alumni awardee beasiswa LPDP ya punya basic entrepreneurship. Pandangan yang lebih luas kemudian menjalar pada topik Ainun Najib yang tempo hari diminta pulang oleh Bapak Presiden, hingga Ricky Elson yang selalu dibawa-bawa sebagai contoh “nelangsanya talenta diaspora yang pulang ke Indonesia”.
Sebagai mantan penerima beasiswa LPDP yang selalu diulang-ulang oleh warga dunia maya berasal dari uang pajak, saya terkadang merasa bahwa ini tidak adil. Dan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan dong.
Masyarakat kita kayaknya terlalu cemburuan, terlalu posesif, atau bahkan terlalu megalomania pada prestasi yang didapat putra sebangsanya, apalagi di bidang akademik. Wes pokoke ora mutu blas.
Dikira kuliah di luar negeri itu prestasi. Ngawur!
Banyak kampus luar negeri yang kualitasnya kalah dibandingkan UGM, IPB, UI, dan ITB. Mbok ya mending nuntut kami-kami ini yang kuliah dalam negeri (DN), hitung-hitungannya nggak kalah dalam “menggunakan uang pajak” kok. Saya tahu biaya kuliah S2 di UGM kira-kira Rp12 sampai Rp15 juta per semester, tentu saja tergantung program studinya.
Biaya yang ditanggung pemerintah
Begini analoginya. Kalau ada 1.000 awardee dalam negeri, artinya, ada sekitar Rp30 miliar per tahun uang LPDP yang kami gunakan. Itu baru biaya kuliah. Belum biaya buku kurang lebih Rp10 miliar per tahun, biaya hidup bulanannya bahkan bisa mencapai Rp40 miliar per tahun. Udah, genepin aja jadi Rp100 miliar, barangkali sebesar itulah biaya yang dikeluarkan dari “dana abadi” pendidikan untuk awardee LPDP DN. Masak kami nggak ditagih juga, sih? Kan nggak adil dong.
Tuntutlah kami, para penerima beasiswa LPDP, meski nggak pintar-pintar amat, kami paham bahwa Indonesia masih negara demokrasi. Yang menang kan yang banyak, bukan yang pinter. Makanya kalau dari yang banyak ini, mayoritas merupakan orang baik, warga negara yang serius meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat sekitarnya, kan ya akhirnya ngefek juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Justru dengan jumlah kami yang ribuan tetapi biasa-biasa saja inilah, punya peluang yang lebih besar untuk memajukan bangsa. Masa nggak belajar dari sejarah? Butuh kurang lebih 32 tahun Mbah Harto berkuasa sampai Eyang Habibie masuk ke jajaran penentu kebijakan negara, lho. Yakin nggak bosen dengerin Pak Presiden Indonesia nanya-nanya nama ikan dan bagi-bagi sepeda selama seperempat abad?
Biar pemimpin itu makin pinter
Indonesia punya sejarah yang “kejam dan kelam” untuk para individu dengan prestasi akademik yang moncer. Kalah kaya ketimbang lulusan jurusan sosial yang lebih meyakinkan dalam hal jual-menjual. Kalah kesempatan ketimbang anak para taipan yang tentu saja juga bisa kuliah di kampus-kampus terbaik Amerika dan Eropa.
Dan kalian para netizen yang paling sopan berharap Indonesia punya pemimpin negeri dengan prestasi akademik atau keterampilan teknik kelas dunia? Nonsense. Ingat, Ukraina yang sedang jadi magnet heroisme dunia saja, presidennya merupakan mantan orang media.
Jadi ya, jangan heran kalau nanti saat 100 tahun merdeka, presiden kita juga masih itu-itu saja. Yang paling sering muncul di media, yang paling banyak buzzernya. Bedanya, barangkali pada saat itu popularitasnya ganti genre, bukan lagi televisi atau sosial media, tetapi metaverse yang makin ngawang-awang wujudnya.
Penulis: Adi Sutakwa
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Pengalaman Jadi Emak-emak Penerima Beasiswa Monbukagakusho (MEXT) dari Pemerintah Jepang.
