“Corona nggak ada di Jogja,” kelakar salah seorang wisatawan yang mampir ke Titik Nol Yogyakarta. Bersama dengan lautan manusia mengisi seluruh arteri Jalan Malioboro. Semua tertawa, bahagia, dan menikmati suasana Jogja yang katanya romantis. Setiap sudut Jogja adalah gelak tawa, bahkan saat pandemi corona.
“Aku setahun sekali, sah-sah saja dong,” kata seorang Ibu yang membawa dua anaknya yang masih balita. Ayah dua balita itu sedang beli sate kloyor di area pedestrian, gang-gang sempit menuju akses parkir Malioboro. “Toh kami pakai masker dan selalu berdoa,” katanya, kemudian berlalu, nggak mau saya wawancarai.
Musim libur bulan Desember, seluruh elemen Kota Jogja bergeliat meningkatkan pendapatannya melalui sektor wisata. Pemerintah DIY menyatakan bahwa pada masa seperti ini, bukan saatnya untuk “kalah” dari pandemi. Entah hal ini kudu disambut secara suka cita atau duka cita—atau malah keduanya?
Dilansir dari Tempo, Sekretaris DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji bilang bahwa kuncinya lancarnya pariwisata ada pada kepatuhan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. “Sekarang sudah tidak mungkin lagi menutup aktivitas yang berpotensi menjadi tempat transmisi Covid-19,” katanya sih begitu.
Saya menangkap, pemerintah DIY ini ingin menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi, dengan usaha-usahanya mempertajam pertumbuhan ekonomi Jogja. Padahal pandemi ini masih belum pindah ke mana-mana. Mereka masih hadir di bumi Jogja dan bisa saja meledak hebat jika sektor wisata dibuka secara besar-besaran.
“Industri pariwisata mengutamakan rasa percaya orang untuk datang ke Yogyakarta,” kembali kata Aji, masih dikutip dari Tempo. Lebih jauh lagi, blio mengatakan bahwa Covid-19 itu muncul bukan karena wisatawan datang lalu menularkan virus. Sebaliknya, menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 dipicu warga Yogyakarta yang bepergian keluar Yogyakarta lalu terpapar.
Hayo, mumet kowe.
“Untuk warga Yogyakarta, sebaiknya tetap di Yogyakarta saja,” begitu tuntasnya. Sebuah gelak tawa memang diperbolehkan menutup kata-katanya. Ini bukan sesat pikir lagi, namun logikanya blas nggak mashoook.
Begini lho, begini. Dimulai dari teorinya yang menyatakan Covid-19 menyebar lantaran warga Yogyakarta yang pergi keluar, bukan karena wisatawan yang lantas menularkan virus, itu saja sudah nggak benar. Dalam kondisi serba terlanjur seperti ini, hal yang paling logis yang memberhentikan akses secara total, alias PSBB.
Seorang Satpol PP yang menggeruduk kerumunan di BasaBasi dekat UIN Sunan Kalijaga, dan kebetulan di sana ada saya, mengatakan dengan gagahnya, “Oh, kalian mau PSBB di Jogja?” Sungguh pertanyaan yang unik sekali.
Ketimbang bertanya kepada sipil yang kebetulan sedang beli mi godhog untuk makan malam, dan nanya mau PSBB apa enggak, mbok ya o nembung langsung sama Gubernur DIY. Lantas Gubernur DIY ngendikan kepada Sultan. Kan hitungannya emang begitu, eh, maksud saya, kan alurnya memang begitu.
Kalau sipil yo pastinya selalu nrimo ing pandum. Mau PSBB, mau UMR naik 80 ribu rupiah, ya pokoknya nrimo. Penghasilan di bawah standar saja nrimo kok, mosok PSBB nggak nrimo.
Pandemi Covid-19 di Jogja, itu bukan hanya berasal dari Jogja saja, Bapak Sekretaris DIY yang terhormat. Bukan juga hanya warga Jogja yang pergi keluar, lantas terjangkit pandemi. Itu logika yang salah. Bahkan anak TK saja logikanya nggak buruk-buruk amat.
Pandemi ini, di Indonesia, sifatnya sudah amat masif. Bukan hanya warga Jogja saja, seluruh daerah di Pulau Jawa masih terus berperang. Bahkan, beberapa daerah di Ibukota masuk zona hitam. Ketika pemerintah DIY sudah ignorant begini, saya sebagai warga sipil ya bisa apa?
Okelah, ada titah agar seluruh lapisan masyarakat yang bekerja di sektor wisata meningkatkan kewaspadaan dan protokol kesehatan, tapi apa langkah pemerintah DIY dalam menanggulangi pandemi yang berasal dari luar Jogja? Pandemi yang akan dibawa oleh para wisatawan?
Fakta di lapangan mengatakan akses masuk Jogja ini mudah, syarat sudah nggak sulit seperti dulu, dan juga wisatawan amat disambut oleh buzzer centang biru. Bukan bermaksud melarang wisata nih, Pak, tapi mbok ya o sadar, pandemi belum usai. Jika pemerintah saja seperti ini, sipil seperti saya ya jadi males menjaga jargon-jargon Anda yang hanya manis di banner.
Sekretaris DIY dalam menyampaikan informasi pun amat rumpang dan cenderung disinformasi. Seakan warga Jogja nggak boleh plesiran dan hanya wisatawan yang boleh datang dan berwisata ria. Warga Jogja wisata di Jogja saja, katanya. Beradu sesak dengan wisatawan luar daerah yang terbius oleh akun-akun romantisme centang biru.
Ealah, semisal kinerja pemerintah DIY masih seperti ini, mementingkan laju ekonomi dan cacat logika dalam penanganan Covid-19, rasanya lagu Didi Kempot sungguh enak untuk didengar. Apa lagi pada bagian, “Wis kebacut ambyar, remuk sing neng ati!” Bedanya bukan untuk kekasih hati, tapi pemerintah yang mulai hilang empati.
Selamat berwisata di Jogja. Kota yang katanya istimewa, bahkan istimewa untuk pandemi corona.
BACA JUGA 4 Stereotip Mahasiswa Jurusan Pertanian dan tulisan Gusti Aditya lainnya.
