Wacana menaikkan harga pertalite dan solar subsidi sebenarnya sangat wajar. Sudah berbulan-bulan pemerintah sambat membengkaknya subsidi BBM. Hingga kemudian disusul kenaikan harga BBM non-subsidi. Lalu menyusul pula pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi. Lha, apa lagi selanjutnya kalau bukan kenaikan harga BBM kesayangan rakyat ini? Mosok kenaikan taraf hidup rakyat Indonesia? Yo ngimpi.
Suara penolakan jelas santer terdengar. Kalaupun ada yang mendukung kenaikan ini, paling karena ide ndakik-ndakik tentang stabilitas ekonomi. Biasa laaah, biar kelihatan si paling educated dan patriot.
Yang menolak jelas berargumen tentang situasi ekonomi akar rumput. Setiap harga BBM subsidi naik, pasti akan disusul kenaikan harga sembako. Kenaikan harga sembako akan memicu kenaikan harga kebutuhan lain. Tapi, upah pekerja akan anyep tanpa ikut menyesuaikan harga kebutuhan pokok.
Meskipun demikian, rakyat diminta memaklumi. Pokoknya, rencana pemerintah ini adalah demi kebaikan bersama. APBN yang selama ini banyak terserap sebagai subsidi diharapkan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain? Kebutuhan apa ini? Apakah percepatan pembangunan IKN?
Yang jadi pertanyaan adalah: apakah memangkas subsidi adalah solusi terbaik? Jawabannya tentu “ya”, kalau dilihat dari kacamata pemerintah. Tapi, bagaimana dengan masyarakat? Tentu akan diberatkan dengan kenaikan harga BBM ini. Jika tidak berat, kemungkinan mereka adalah kelompok 1% yang tidak pernah mendapat upah UMR.
Selama ini yang dibahas hanya masalah pembengkakan konsumsi BBM subsidi. Distribusi yang tidak tepat sasaran menjadi satu-satunya kambing hitam. Tapi, pemerintah tidak pernah membahas cara untuk menekan konsumsi ini. Tidak pernah ada kajian tentang menghemat subsidi BBM selain memangkas subsidi dan mengajak (baca: memaksa halus) masyarakat memakai BBM non-subsidi.
Mosok pemerintah hanya menawarkan solusi seperti di atas? Mosok menawarkan solusi yang bisa diambil anak SMP yang baru belajar ekonomi? Pemerintah kan digaji untuk menemukan win-win solution, baik untuk kesehatan neraca pemerintah dan untuk dompet rakyat.
BBM subsidi memiliki sasaran untuk mobilitas masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Berarti sumber masalahnya adalah mobilitas ini. Mengapa masyarakat harus mengonsumsi BBM subsidi dengan jumlah tidak efisien? Tentu karena moda transportasi hari ini tidak efisien. Berarti, ada kebutuhan untuk moda transportasi umum yang layak.
Layak di sini tidak hanya masalah kendaraan baru, tapi juga cakupan area serta waktu tempuh. Jujur saja, transportasi umum hari ini belum memenuhi kebutuhan ini. Daripada berdesak-desakan dan telat sampai tujuan, rakyat memilih kendaraan pribadi. Jangan salahkan rakyat atas keengganan ini. Telat sampai tujuan bisa menjadi hilangnya nafkah.
Kemacetan juga ikut menyedot BBM subsidi. Entah berapa liter BBM kita yang terbuang percuma karena antre macet di perempatan sambil plonga-plongo. Maka, peningkatan kualitas jalan ikut menekan konsumsi BBM subsidi secara tidak langsung. Kendaraan yang lancar melenggang di jalan jelas lebih irit daripada kendaraan yang sedikit-sedikit berhenti karena macet atau polisi tidur yang desainnya kelewat goblok.
Ini baru dari urusan mobilitas. Urusan konsumsi BBM subsidi untuk industri kecil juga tidak pernah dibahas. Dari nelayan sampai petani membutuhkan solar subsidi. Dan sudah jadi rahasia umum, biaya produksi mereka sudah kelewat tinggi. Kalau digoyang kenaikan harga, yo jelas rakuat tho, Boskuuu!
Maka yang perlu dikaji adalah efisiensi konsumsi industri kecil ini. Saya sepakat dengan cuitan Dandhy Laksono tentang konsumsi solar subsidi oleh nelayan. Hari ini nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapat ikan. Akibatnya, kebutuhan solar menjadi lebih banyak.
Reboisasi hutan bakau bisa menjadi solusi. Lantaran dengan reboisasi ini, habitat ikan akan lebih dekat dengan bibir pantai. Nelayan bisa melaut lebih dekat, dan konsumsi solar bisa ditekan. Jadi efektif dan efisien, kan?
Lini pertanian juga punya logika sama. Kebutuhan solar untuk mesin pompa dan mesin giling memang tinggi. Maka yang harus diperbaiki adalah sistem irigasi yang minim penggunaan mesin. Untuk menekan konsumsi solar dari mesin giling, maka sistem panen raya perlu digalakkan kembali. Tentu pemerintah harus memastikan distribusi pupuk serta benih mudah dijangkau petani.
Jika solusinya selalu kenaikan harga BBM, mau sampai kapan rakyat terdampak? Memang, kita telah beradaptasi dari harga bensin subsidi yang dari 4 ribuan jadi 7 ribuan. Tapi, adaptasi atas dampak kenaikan harga BBM ini tidak pernah cepat tercapai. Berapa banyak orang yang akan jadi korban proses adaptasi ini?
Sebenarnya ada banyak faktor untuk menekan konsumsi BBM subsidi, tapi mosok aku sing mikir? Lha, saya saja tidak dibayar untuk memikirkan ini. Pemerintah digaji melalui pajak untuk menemukan solusi semacam ini. Solusi yang tepat guna serta berpihak pada rakyat, bukan asal pangkas subsidi, dong.
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Sesat Logika Pertamina: Subsidi BBM kok Indikatornya CC Mobil?
