Beberapa waktu yang lalu, media sosial Threads diramaikan oleh postingan seseorang yang mencari perumahan one gate system di Kota Jogja. Kriterianya sangat spesifik: harus masuk zonasi SMPN 5 Yogyakarta dan SMAN 3 Yogyakarta. Dari isinya, hampir dipastikan pembuat utas adalah orang dari luar kota yang ingin anaknya menempuh pendidikan di sekolah favorit di Kota Pelajar.
Respons dari warga Jogja pun beragam. Mulai dari yang menginformasikan bahwa tidak ada perumahan kluster di kawasan elite tersebut, hingga berseloroh ada rumah dijual seharga Rp35 miliar di area sana.
Ada pula yang berbaik hati membagikan tautan situs resmi untuk mengecek peta kelurahan secara presisi. Namun, informasi yang paling menohok bagi sang pendatang adalah kenyataan bahwa sistem zonasi di Jogja berbeda dari kota lain; aturan di sini tidak murni mendasarkan pada jarak terdekat rumah ke sekolah, melainkan tetap memperhitungkan nilai ujian lokal.
Pada utas yang lain, cerita dari para alumni sekolah Jogja justru mengonfirmasi bahwa urusan pendidikan di kota ini memiliki kompetisi yang luar biasa ketat. Ibarat drakor Sky Castle, perjalanan akademis seorang anak sejak SD hingga SMA tidak pernah lepas dari kepungan jadwal les.
Rutinitas harian anak sekolah di Jogja kerap diisi dengan bimbingan belajar setelah bel pulang berbunyi, kelas tambahan dari sekolah, hingga les privat di malam hari. Bahkan di akhir pekan pun, waktu bermain diganti dengan kelas intensif persiapan ujian.
Saking ketatnya persaingan memperebutkan kursi sekolah impian, urusan informasi tempat les yang dinilai bagus pun kerap menjadi rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh sesama orang tua demi mengurangi saingan. Semua pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya ini dilakukan atas satu nama yang dikeramatkan: masa depan.
Jogja punya ASPD dan fenomena inden kursi sekolah sejak balita
Mencari sekolah di Jogja memang bukan sekadar perkara administratif biasa. Sejak pemerintah pusat resmi menghapus Ujian Nasional (UN), Daerah Istimewa Yogyakarta melahirkan ASPD (Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah).
Instrumen ujian lokal mandiri inilah yang menjadi penentu akhir nasib para siswa. Nilai ASPD memegang porsi sangat besar dalam proses seleksi PPDB ke jenjang SMP dan SMA/SMK Negeri favorit.
Bahkan pada jalur zonasi sekalipun, jika kuota daya tampung sekolah favorit penuh, sistem akan menyaring kembali para pendaftar menggunakan kombinasi nilai ASPD ini. Kebijakan inilah yang pada akhirnya memaksa ekosistem pendidikan di Jogja bertransformasi menjadi arena kompetisi nilai yang super ketat sejak usia dini.
Akibatnya, tak sedikit orang tua yang sudah merancang cetak biru pendidikan anak-anak mereka dengan sangat matang. Perburuan ini pun tidak lagi memonopoli sekolah negeri. Sekolah dasar swasta favorit ikut menjadi buruan utama untuk menyiapkan masa depan.
Di salah satu SD swasta di Jogja, antrean pendaftaran calon peserta didik bahkan telah mencapai kuota inden hingga tahun ajaran 2032! Sebuah kenyataan absurd di mana seorang anak sudah dipastikan tempat sekolah dasarnya bahkan ketika ia baru belajar tengkurap.
Ambisi orang tua, pilihan anak, atau jebakan lingkungan untuk dapat sekolah favorit?
Orang tua yang ambis (ambisius) ini tentu tidak sepenuhnya salah. Mereka hanya menginginkan masa depan terbaik bagi anak-anaknya.
Berada di lingkungan sekolah favorit (berkualitas) dipercaya memberikan jaminan masa depan yang lebih cerah. Banyak yang beralasan bahwa ambisi ini sejalan dengan keinginan anak itu sendiri.
Sistem kompetitif di Jogja secara organik menyeret anak-anak untuk ikut berlari dalam ritme yang sama. Bagi anak-anak yang punya jiwa kompetitif, belajar keras hingga mengorbankan akhir pekan dianggap sebagai risiko logis demi meraih cita-cita menembus sekolah idaman. Sebelum nantinya melanjutkan estafet ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit atau universitas luar negeri.
Namun, tentu tidak semua orang tua dan pelajar di Jogja memilih masuk ke dalam pusaran arus yang melelahkan ini. Ada banyak juga orang tua yang justru karena pernah mengalami tekanan hebat saat bersekolah di sekolah favorit dulu, memilih jalan sebaliknya untuk anak-anak mereka.
Mereka memilih membebaskan anak menentukan sekolah, sembari memberi ruang untuk mengembangkan aktivitas non-akademik. Begitu pula dengan beberapa pelajar yang memilih sekolah bukan demi gengsi nilai, melainkan karena ingin mengeksplorasi minat dan kemampuan lain yang lebih bisa mereka gali.
Pelajar jadi kelompok rentan kesehatan mental di Jogja
Di balik ambisi prestasi yang menggebu-gebu itu, Jogja sebenarnya sedang menghadapi lampu kuning. Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat ribuan kasus gangguan jiwa, di mana kelompok remaja menjadi sektor yang paling rentan, sejalan dengan tingginya prevalensi depresi nasional pada usia 15–24 tahun berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia.
Tingginya tekanan akademik untuk menembus sekolah unggulan, minimnya dukungan emosional keluarga, serta intensnya fenomena self-comparison di media sosial menjadi pemicu utama yang pelan-pelan merontokkan resiliensi psikologis para pelajar.
Kondisi stres kronis hingga depresi ini merefleksikan perlunya perubahan paradigma radikal dalam dunia pendidikan agar keberhasilan tidak lagi diukur melulu dari angka capaian akademis. Mengejar prestasi tentu bernilai positif, namun jika ruang belajar berubah menjadi inkubator tekanan yang menghancurkan masa depan psikologis anak, maka keseimbangan mental wajib dijadikan prioritas utama.
Menyadari tingginya tekanan tersebut, Kota Yogyakarta sebenarnya telah mulai melakukan langkah antisipasi melalui Pilot Project Sekolah Sehat Jiwa (SSJ) yang digagas Dinas Kesehatan untuk pencegahan dini gangguan jiwa di lingkungan sekolah. Namun, lingkungan keluarga juga peran penting dalam hal psikologis anak.
Bulan Mei-Juni adalah waktu sibuk orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Jogja. Apapun pilihan sekolahnya, orang tua harus melihat dan mengenali batas kemampuan buah hatinya. Jangan sampai masa depan yang diidam-idamkan, justru runtuh menjadi bumerang yang menghancurkan jiwa anak itu sendiri. (*)