Malaysia sampai memakai Bahasa Jawa, untuk memohon agar pemerintah Indonesia berhenti bergurau soal kabut asap karena karhutla. Sebuah tamparan linguistik yang mendarat dengan telak ke dapuran pemerintah Indonesia yang goblok setengah mati.
Rabu, 21 Oktober 2026. Di Dewan Rakyat Malaysia, Kalam Salan meminta izin berbicara dalam Bahasa Jawa. Kalam Salan mungkin sudah sangat marah, tapi nggak bisa mengekspresikannya secara serampangan. Dia memilih memakai bahasa ibu kita karena tahu ke mana pesan itu harus mendarat:
Sebuah tamparan linguistik yang mendarat dengan manis ke kepala para pemimpin di Jakarta yang, menurutnya, mungkin lebih mendengar kalau orang menyapa mereka dengan bahasa nenek sendiri.
Setelah menanyakan kabar, Kalam Salan menyampaikan satu permintaan yang membuat saya ingin bersembunyi karena super malu:
“Mula, aja malah iki digawe guyonan, digawe luconan, ngomong nek Indonesia wis ngirim oksigen neng Malaysia (Tolong jangan dibuat bercandaan, dibuat lelucon, bilang bahwa Indonesia sudah mengirim oksigen ke Malaysia).”
Bayangkan. Sebuah parlemen negara sahabat memakai rapat anggaran resmi untuk memohon agar pemerintah kita yang super goblok itu berhenti bercanda. Kalau diplomasi punya papan skor untuk keanehan, kita baru saja bikin gol bunuh diri.
Data akibat karhutla itu sama sekali nggak lucu untuk warga Malaysia dan warga dunia pada umumnya
Saya menuliskan angka-angka ini pelan-pelan. Karena rupanya, angka dan tamparan dari Malaysia tidak pernah masuk ke ruang rapat yang penuh tawa.
Kementerian Kehutanan mencatat 202.004,30 hektare lahan hangus karena karhutla sepanjang Januari–Juli 2026, naik 69% dari periode yang sama tahun lalu. MapBiomas Indonesia Fire Monthly menghitung 178.232 hektare hanya pada Januari–Juni, setara tiga kali luas Singapura. MADANI Berkelanjutan menaikkan angka itu menjadi 1,32 juta hektare sampai Agustus, dengan Kalimantan Barat di puncak.
Di Papua Selatan, karhutla melalap 25.838,53 hektare, dan wilayah itu tidak masuk enam provinsi yang rapat Istana bahas pada 12 Oktober. Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota karena karhutla, termasuk 62.400 balita.
Para peneliti memperkirakan kerugian ekonomi karena karhutla menyentuh Rp167 triliun hingga Oktober. Warga Kalimantan Barat menggugat prabowo dan 26 pejabat lewat class action. Menteri Luar Negeri Malaysia menyiapkan berkas untuk KTT ASEAN di Manila, 10–12 November. MAMPUS.
Jadi, ketika Kalam Salan bicara soal sekolah yang tutup dan pekerja kebun yang tidak bisa mengirim uang ke anak-istri di Indonesia, dia tidak sedang berlebihan. Dia sedang membaca laporan yang harusnya menampar para pejabat di Indonesia.
Katalog guyonan resmi ketika karhutla bikin sengsara dan Malaysia menampar kita
Guyonan pejabat Indonesia itu bertingkat, seperti tingkat tutur dalam Bahasa Jawa.
Level pertama, guyonan korporat. Pada 10 Oktober, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menjelaskan bahwa Indonesia bukan cuma mengirim asap:
“Kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kita” (Kompas, 10 Oktober 2026).
Kalimat yang sudah pasti bikin marah Malaysia. Dua hari kemudian, Bakom menjelaskan bahwa pernyataan itu semacam pengingat agar kita menjaga alam. Terima kasih, Pak. Warga Johor yang sekolahnya libur sekarang merasa tercerahkan sekaligus sedikit kekurangan udara.
Level kedua, guyonan meteorologi. Di Istana, 12 Oktober, prabowo berharap pada hujan ketika karhutla sudah membakar begitu luas lahan.
“Saya kira memang benar ujungnya hanya hujan air ya” (BBC News Indonesia, 15 Oktober 2026).
Seminggu kemudian, Menko Polkam Dudung Abdurachman bilang lain: “Pak Presiden bilang jangan tunggu hujan turun” (Kompas, 19 Oktober 2026). Satu kabinet, dua ramalan cuaca.
Level ketiga, guyonan statistik. Pada 12 Oktober, setelah mendengar laporan BNPB bahwa sisa 639,23 hektare, prabowo terkejut:
“Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya.” Ia juga mengumumkan karhutla “turun drastis karena pemerintah turun tangan besar-besaran” (Kompas, 13 Oktober 2026). Saya kagum pada sebuah negara yang bisa kaget karena apinya padam.
Level keempat, guyonan daerah. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menjawab pertanyaan soal asap dengan plesetan:
“Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” (Detik, 13 Oktober 2026).
Daniel Johan dari PKB mengingatkan soal empati; Ahmad Irawan dari Golkar menyebut guyonan itu tidak pada tempatnya. Bagus. Sayangnya, karhutla nggak paham plesetan, njing.
Level kelima, guyonan geopolitik. Ketika Malaysia dan negara tetangga mulai protes, prabowo menjawab:
“Ada beberapa negara yang mengolok-olok kita… kita cool aja” (Detik, 22 Oktober 2026).
Kita cool aja. Sementara 60.177 personel bergulat dengan lahan gambut yang terus membara.
Jadi kenapa yang salah soal karhutla justru yang paling lucu padahal kagak?
Alissa Wahid menulis di Kompas.id (22 Oktober 2026) bahwa sikap defensif muncul “karena mekanisme pertahanan ego manusia berusaha melindungi martabat diri dengan mencari-cari penjelasan, memindahkan kesalahan kepada pihak-pihak lain, atau membangun konteks lain”. DIa menyambungkannya ke shame culture Ruth Benedict: dalam masyarakat yang paling takut pada rasa malu, orang lebih sibuk membuktikan bahwa penyebab persoalan bukan dirinya.
Dia juga mengutip Koentjaraningrat soal ciri suka melimpahkan kesalahan kepada orang lain, dan Mochtar Lubis soal watak munafik.
Humor masuk ke celah itu dengan sangat rapi. Humor tidak membantah data, tapi cuma memindahkan panggung.
Begitu prabowo atau menteri melempar lelucon, percakapan berubah dari “berapa hektare lahan hangus karena karhutla” menjadi “kamu terlalu serius”.
Penonton tertawa, kamera merekam, klip menyebar, substansi menguap. Andang Subaharianto menyebut pola ini politik tontonan. prabowo mengubah podium menjadi panggung monolog, dan warga berubah dari pengawas menjadi penonton (Kompas, 21 Oktober 2026).
Masduki, akademisi komunikasi, menamai ciri pertama komunikasi politik pemerintahan ini dengan satu kata: denial.
“Tidak mengakui adanya kesalahan-kesalahan, tidak ada minta maaf,” katanya (Suara, 21 Agustus 2026).
LAB 45 memberi angka: 303 blunder komunikasi pejabat dalam dua tahun, 80 di antaranya berasal dari prabowo, naik dari 32 menjadi 48 pada tahun kedua. Jaleswari Pramodhawardani merumuskan obatnya dalam satu kalimat yang seharusnya nangkring di setiap ruang rapat: “Kepercayaan tumbuh dari kesediaan pejabat mengakui keadaan sebelum menjelaskannya.”
Sementara survei Saiful Mujani Research and Consulting mencatat kepuasan publik pada kinerja prabowo merosot ke 44,5% pada Oktober 2026, dari 81,2% pada November 2025.
Jadi, guyonan bukan pelarian spontan. Guyonan jadi alat kampanye paling murah. Ia menunda akuntabilitas, menguji loyalitas hadirin, dan menghukum orang yang tidak ikut tertawa. Sementara negara tetangga seperti Malaysia mulai bergerak di ranah hukum.
Siapa sebenarnya yang jadi bahan tertawaan
Kalam Salan menutup pesannya dengan pertanyaan sederhana. Apakah hutan Malaysia cuma pohon plastik sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen? Dia juga menyoroti klaim oksigen itu, padahal 700 tabung oksigen yang benar-benar kita kirim berlabuh di Riau untuk petugas pemadam yang sesak napas karena karhutla di garis api (Detik, 24 Agustus 2026). Ironi terakhir ini gratis, tidak perlu impor.
Dua tahun pemerintahan ini memproduksi 80 blunder komunikasi, 202.004 hektare lahan hangus karena karhutla, 277.075 kasus ISPA, dan satu kalimat dari seorang warga Malaysia yang seharusnya menjadi tamparan linguistik paling megah yang akan terus kita dengar: “Mula, aja malah iki digawe guyonan.”
BACA JUGA Kenapa Karhutla Tak Kunjung Bisa Dipadamkan hingga Berdampak di Malaysia-Singapura? Efektivitas Teknologi dan Metode Pemadaman Jadi Sorotan dan artikel menarik lainnya di rubrik POJOKAN.
