KANDHANINEWS/MOJOK.CO, SOLO – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menganugerahkan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia 2017. Penghargaan untuk Jateng terasa spesial karena diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Ganjar Pranowo.
Presiden Jokowi mengatakan, penghargaan diberikan kepada daerah yang memiliki kepedulian HAM tinggi. Ia meminta penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terus ditingkatkan. Selain hak sipil dan hak politik, hak-hak sosial serta ekonomi yang akan memengaruhi hak politik warga negara juga mesti terjamin, tentu saja kecuali untuk orang Papua.
Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta para pejabat, politisi, birokrat, dan para pengusaha agar bisa melihat keadaan dan kondisi rakyat, terutama masyarakat kalangan bawah, tentu saja kecuali orang Papua, Ahmadiyah, dan Syiah.
Penghargaan yang diterima Gubernur Ganjar sontak membuat masyarakat korban konflik Agraria di Jawa Tengah gembira. Bagaimana tidak, penanganan kasus agraria yang merebut ruang hidup mereka ternyata direspons sebagai komitmen terhadap penegakan HAM.
Park Chanyeol, koordinator Paguyuban Korban Konflik Agraria Jawa Tengah yang biasa disingkat EXOL, menyebut bahwa ini adalah preseden baik.
“Sudah merupaken kebanggaan bagi kami saat tahu Pak Ganjar menerima penghargaan. Blio emang jelas komitmennya terhadap penggusuran di Jawa Tengah,” kata Park Chanyeol.
Seperti yang diketahui komitmen pak Ganjar terhadap konflik agraria dan sengketa tanah demikian total. Mulai dari konflik, Urutsewu di Kebumen, PLTU Batang, PLTG di Baturaden, pabrik semen di Rembang dan Pati, hingga kriminalisasi yang dialami petani Surokonto Wetan di Kendal. Secara konsisten dicuekin oleh pak Ganjar.
Sebagai respons terhadap penghargaan itu. EXOL berencana memberikan Penghargaan Pejuang Nasionalisme terhadap HTI (Himpunan Tani Indonesia). EXOL menganggap, seperti Ganjar yang berkomitmen pada penegakkan HAM di Jawa Tengah, HTI oleh para korban konflik agraria, dianggap punya komitmen terhadap nasionalisme.
“Kami merasa bahwa sosok organisasi HTI seperti Pak Ganjar. Beliau sangat berjasa dalam menjaga nasionalisme bangsa, bahkan rela membela Pancasila dari ideologi lain. Pak Ganjar kan pembela wong cilik, nah HTI ini pembela UUD 45,” kata Do Kyung-soo, petani kecipir asal Urutsewu.
Jika Pak Ganjar dianggap sukses menjamin hak sosial, kultural, serta hak ekonomi masyarakat Jawa Tengah, HTI dianggap memiliki komitmen terhadap persatuan bangsa, pejuang Pancasila, dan pengemban amanat konstitusi dalam hal nasionalisme.
Jika Presiden Jokowi mengapreasiasi upaya pemerintah, para gubernur, bupati, dan wali kota yang mengembangkan daerah kawasan HAM, para EXOL dan korban konflik agraria merasa bahwa HTI punya peran dalam membangun kecintaan umat terhadap nasionalisme, NKRI, dan cinta tanah air.
“Saya tahu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki HTI agar seluruh lapisan masyarakat punya semangat cinta dan bela tanah air. Kami percaya HTI akan bisa menjadi lembaga yang menjaga merah putih dari apa pun,” kata Sehun, petani pare asal Rembang.
Saat diwawancara, Ganjar Pranowo menyebut, sekarang banyak daerah baik kabupaten maupun kota yang peduli dan perhatian terhadap HAM. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi, terutama media sosial, di kalangan masyarakat. “Maka mau tidak mau, suka tidak suka, hampir seluruh kebijakan melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Felix Siauw. “Sebab cinta Indonesia, maka kita menyeru pada penegakan hukum Allah, inilah yang mengalir di dalam darah dan nadi para pejuang dan ulama pendahulu kita. Islam menjadi roh perjuangan mereka dan kita. Karena Allah mereka dan kita berjuang, dan kepada Allah mereka dan kita mohon pertolongan,” kata beliau.
Bersamaan dengan itu, di Jateng saat ini sedang merebak kembali pembentukaan forum warga sebagai ruang atau wadah komunikasi. Forum semacam rembuk desa maupun rembuk komunitas rupanya telah menjelma wadah yang efektif dalam menyampaikan aspirasi dan sarana mengambil kebijakan.
“Dengan adanya hak-hak masyarakat yang perlu ditampung dan diselesaikan bersama maka mudah-mudahan menjadi sebuah musyawarah mufakat yang bsia diambil untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat,” kata Ganjar.
Hal serupa juga sedang diupayakan oleh EXOL dan korban konflik agraria. HTI berencana akan membentuk pusat forum bela tanah air yang berupaya melindungi Syiah, Ahmadiyah, dan Papua. Mereka berupaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta nasionalisme.
“Alhamdulillah. Kami merasa bahwa nasionalisme ini penting. Kita harus melawan ekstremisme dan isu asing seperti khilafah dan sebagainya. Karena Pancasila sudah final,” kata Gong Yoo, Ketua HTI cabang Brebes.