MOJOK.CO – Program Kartu Prakerja ini sepertinya terlalu lekat dengan konflik kepentingan. Setelah Adamas Belva dan Ruangguru, kini muncul Wishnutama dan Tokopedia.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”
Kalimat yang diutarakan oleh John Dalberg-Acton tersebut sepantasnya dipegang erat oleh para pejabat mana pun. Moralitas seseorang akan menipis seiring pertambahan kekuasaan.
Atau, tepatnya kalimat itu sebaiknya diteriakkan ke kuping Wishnutama, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wishnutama masih tercatat sebagai Komisaris PT. Tokopedia. Mengacu pasal 23 huruf b UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, Menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Wishnutama sudah melanggar aturan yang ada.
Berdasarkan data perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Tokopedia yang dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Desember 2019, Wishnutama masih tercatat sebagai Komisaris.
Namun Wishnutama memberikan klarifikasi bahwa proses RUPS itu memang lama. Mengacu pada ketentuan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan, dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
Jadi lumrah saja jika hingga kini Tokopedia belum bisa memberikan update tentang jajaran direksinya. Namun tetap saja orang tidak bisa menghilangkan amis yang tercium dari hubungan Tokopedia dan Wishnutama.
Faktanya, Tokopedia adalah salah satu perusahaan yang jadi mitra resmi Kartu Prakerja. Tokopedia juga punya kerja sama program dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Begini. Keputusan pemerintah menjadikan Tokopedia jadi mitra tetap akan dihubungkan dengan Wishnutama karena ketika datanya masih ada di Tokopedia, sekuat apapun dia menolak. Baiklah, dia memang sudah keluar, tapi mantan perusahaannya digandeng pemerintah, amisnya tercium belum?
Kerja sama Kementerian yang dipegang Wishnutama dengan Tokopedia dalam acara RI Dukung Industri Fesyen Muslim lewat kampanye #RamadanBanggaLokal menjadi bukti. Enak, ya, kalau kenal “orang dalam”. Hehehe….
Meski tak lagi menjabat, konflik kepentingan memang lumrah terjadi. Jika muncul kecurigaan adanya lobi-lobi Tokopedia terhadap Wishnutama, itu wajar saja. Meski masih tetap dalam proses, Wishnutama tetap komisaris Tokopedia. Mudah saja untuk berkata bahwa itu tidak etis, karena memang kenyataannya seperti itu.
Banyak startup yang “para pengelolanya” kini digandeng pemerintah. Jadi wajar kalau banyak orang merasa ada yang tidak wajar. Misalnya Kartu Prakerja, yang bau amisnya terbawa angin dan menyebar kemana-mana.
Pada akhirnya, Jokowi harus menelan pil pahit gagal memeriksa rekam jejak menteri. Uang negara seperti disedot kantong perusahaan yang dipegang (mantan) menterinya dan “pemilik konten digital” untuk urusan Kartu Prakerja.
Ibarat borok yang bernanah, menutupinya dengan perban setebal apa pun sia-saia. Ia akan menguning, lalu copot, memperlihatkan borok yang makin parah.
Maka dari itu Pak Jokowi, mending Kartu Prakerja dibatalkan saja, amisnya sudah keterlaluan. Kecuali masker yang Anda sering copot-pasang tersebut bisa menutupi bau-bau ketidakadilan.
By the way, kalian coba deh masuk ke prakerja.org. Dengan mengakses situs tersebut, kalian menyelamatkan uang negara karena pelatihan kerja di situs tersebut semuanya gratis.
Yah, hitung-hitung sebagai aksi bela negara dengan menyelamatkan uang negara biar nggak cuma bikin gemuk startup dan “segelintir orang”.
BACA JUGA Negara Boleh Goblok, Kita Jangan dan artikel menarik lainnya dari Rizky Prasetya.
