MOJOK.CO – Jokowi sudah meminta diadakan tes massal Covid-19 sejak 19 Maret atau dua minggu setelah kasus pertama diumumkan. Kenapa hingga hari ini sebagian besar warga belum dites juga?
Jika Anda sempat berharap kelak ke-260 juta warga Indonesia akan dites corona, sepertinya Anda salah menangkap pernyataan Presiden Jokowi.
“Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar,” kata Presiden Jokowi pada 19 Maret, “Agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan.”
Sudah hampir dua bulan sejak instruksi disampaikan, angka orang yang dites jauh lebih baik, kini sebanyak 490 orang tiap 1 juta penduduk. Artinya, tiap 10 ribu populasi, ada 1 orang yang dites. Tapi 1 dari 10 ribu berarti cuma sebagian populasi, bukan semuanya. Sekarang kita mengerti apa maksud “tes massal”. Ialah tes dalam jumlah besar, tapi bukan untuk semua orang. Sejak awal memang sudah demikian.
Jubir penanganan virus corona di Indonesia Achmad Yurianto pernah menyebutkan tiga kategori kelompok yang diutamakan untuk mendapat tes, yakni:
- Kelompok hasil tracing pasien positif corona,
- petugas kesehatan yang tiap hari melakukan kontak dengan pasien corona, dan
- orang-orang di wilayah dengan kasus positif tinggi.
Yuri juga mengatakan pada 8 April, sebanyak 450 ribu alat rapid test Covid-19 sudah disebarkan ke seluruh Indonesia.
Buang harapan itu jauh-jauh
Memang indah membayangkan semua orang bisa dites cepat. Ketika kita tahu siapa yang sakit, orang tersebut akan diminta karantina, sedangkan orang yang sehat kembali bekerja untuk memulihkan ekonomi yang sedang tersengal-sengal.
Tapi harapan tinggal harapan. Kita setengah maklum, alat tes memang langka. Semua negara mengeluhkan suplainya terbatas karena produksi < permintaan.
Setengah lagi kita jadi susah maklum. Pada 13 April Jokowi pernah minta ke jajarannya agar ada 10 ribu tes PCR per hari. Ini tes dengan metode swab, varian selain rapid test yang menggunakan darah. Kenyataannya, Tirto melaporkan, selama 12 April-4 Mei rata-rata hanya ada 1.100 sampai 5.200 tes per harinya. Per 2 Mei 2020, jumlah spesimen yang sudah dites corona di Indonesia “hanya” sebesar 108 ribu buah.
Dari mana target 10 ribu itu datang? Kita tak tahu. Ketidaktahuan ini bikin curiga. Apakah pemerintah memang seperti biasa, lamban dan alon-alon kelakon? (Masih syukur kalau pelan-pelan tapi kelakon alias terjadi, ini bau-baunya banyak yang tidak kelakon blas.)
Pemerintah lamban dan gampang terdistraksi
Jika lamban karena pemerintah sibuk mengurusi hal lain yang sama krusialnya, rasanya orang bisa maklum juga. Orang Indonesia itu, apa sih yang tidak dimaklumi. Namun, karena pemerintah sejak awal susah sekali disuruh transparan, dulu bahkan pakai alibi “biar nggak bikin panik”, kita sulit percaya bahwa pemerintah kita memang sudah bekerja keras.
Debat soal lockdown, PSBB, istilah mudik dan pulang kampung, drama stafsus milenial, patroli siber polisi untuk menangkapi penghina pejabat, rekayasa isu anarko merampok Pulau Jawa, kasus kelaparan dan munculnya gelandangan korban PSBB, angka kriminalitas naik, sampai yang paling gila, skandal Kartu Prakerja yang anggarannya mencapai Rp20 triliun…
(saya ulangi: Rp20 triliun)
…membuat kita skeptis ini negara bisa punya etos seperti Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang ada, masalah sudah banyak, masalah baru, blunder demi blunder terus dibikin.
Harapan palsu bahkan sempat muncul. Kemarin beredar di WhatsApp dan media sosial, rencana Kemenko Perekonomian untuk memulihkan ekonomi yang terdiri dari 4 fase:
Fase 1 (1 Juni)
– Industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan Covid-19
– Mal belum boleh beroperasi, kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan
Fase 2 (8 Juni)
– Mal boleh beroperasi seperti semula (toko-toko boleh buka), namun dengan protokol kesehatan Covid-19
– Toko atau usaha yang berpotensi terjadi kontak fisik (salon, spa, dan lainnya) belum boleh beroperasi
Fase 3 (15 Juni)
– Mall tetap beroperasi seperti fase 2, namun ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya. Tetap dengan protokol kesehatan Covid-19
– Sekolah dibuka namun dengan sistem sif
Fase 4 (6 Juli)
– Evaluasi pembukaan kegiatan ekonomi, mulai dari operasional restoran, kafe, gym, industri travel, hingga kegiatan ibadah diperbolehkan (dengan jumlah jamaah dibatasi)
Fase 5 (20 & 27 Juli)
– Evaluasi pembukaan kegiatan sosial dalam skala besar
– Akhir Juli atau awal Agustus 2020, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka.
Membaca ini, orang bisa punya ilusi palsu bahwa per awal Juni corona di Indonesia telah mereda. Siapa yang tak suka diberi janji begini ketika sudah muak terkurung di rumah begini? Namun, Kemenko Perekonomian buru-buru mengklarifikasi, rencana di atas cuma usulan, bukan ketetapan.
Di hari yang sama ketika rencana itu viral, Presiden Jokowi mengajak kita untuk hidup berdampingan dengan corona. Jadi, meski corona belum reda, kita akan kembali ke rutinitas normal? Jadi akhirnya kita akan memakai skema herd immunity? Semoga tenaga kesehatan bisa sabar mendengar ini.
Setelah tes semua penduduk tak mungkin, lalu apa?
Pemerintah mending jujur apa yang tidak bisa mereka lakukan dan mereka butuh dibantu apa. Semua dibuka sehingga orang percaya dan bisa memahami beban pemerintah.
Harusnya pejabat sudah melihat bahwa solidaritas masyarakat terbukti kuat. Per 10 April, ada 18 ribu relawan yang sudah membantu pemerintah sebagai tenaga medis dan nonmedis. Belum lagi relawan model kampung yang sukarela menjaga portal masuk kampung dan meronda tiap malam.
Masih ada lagi penggalangan donasi-donasi yang terpencar-pencar, termasuk yang diikuti Almarhum Didi Kempot, yang berhasil mengumpulkan 9 miliar. Ayo dong para camat dan kades, kerahkan wargamu untuk saling bantu warga yang lebih lemah biar tidak ada keluhan semacam di Jakarta, ketika pemprov sampai tak kuat menalangi ongkos bansos selama PSBB.
Orang nyinyir pasti ada, tapi saya kira, fokus mayoritas penduduk saat ini adalah agar bisa keluar rumah dan bekerja seperti semula. Mau kemudian ada mekanisme jaga jarak, tak masalah. Yang penting apa pun rencana pemerintah, teknisnya jelas.
Soal tes, dengan alat tes yang terbatas (tapi kita benar-benar pasti apa alasannya), ada kelompok lain yang perlu dites selain tiga kategori di atas. Selain untuk merawat yang sakit dan tidak membuat yang sehat jadi sakit, tes berguna untuk melokalisir klaster yang sebelumnya tak diketahui. Mereka yang perlu dites adalah:
- Orang yang tak bisa kerja dari rumah. Mereka perlu dipastikan sehat agar bisa yakin untuk tetap bekerja.
- Para orang berusia tua. Mereka adalah populasi yang paling rentan.
- Orang yang tinggal bersama orang yang sakit.
Kalau gaya pemerintah masih gini-gini aja, saya sendiri sudah tak paham apa makna kekuasaan bagi mereka sekarang. Mau korupsi, APBN ya minus. Mau jadi tukang perintah, kok kayaknya anak buahnya nggak ada yang nurut semua. Padahal untuk duduk di tampuk kuasa perjuangannya berat sekali. Aneh. Seaneh Amien Rais yang di situasi begini masih kepikiran 2024 dan pengin bikin partai baru. Siapa yang bakal milih kalau orang mati semua.
Jadi gitu ya, pemerintah. Cukup Amien Rais aja yang aneh, kalian jangan nambah-nambahin lagi.
BACA JUGA Utang Indonesia Buat Pandemi Corona Dianggarkan Rp1.439 Triliun, Bisa Buat Apa Aja, Ya? dan artikel Rizky Prasetya lainnya.
