Ontran-ontran yang terjadi menyangkut Partai Demokrat menuju eskalasi yang lebih tinggi. Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Ketua Kepala Staf Presiden menerimanya. Hal ini membawa babak baru bagi Partai Demokrat dan menambah tingginya tensi politik di negeri ini.

Ketika beberapa minggu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat mengumumkan bahwa ada upaya “kudeta” alias pengambilalihan partai dari oknum internal PD bekerjasama dengan pihak eksternal, ada beberapa narasi yang yang mungkin terjadi. Publik dan para pakar politik masih meraba-raba hal tersebut.

Narasi pertama adalah bisa saja sebetulnya yang terjadi adalah konflik internal PD, yang kemudian salah satu kubu lalu mengundang orang luar yang dalam hal ini adalah Moeldoko untuk ikut serta ambil bagian di kubu mereka.

Narasi kedua, memang ada upaya yang serius dari salah satu kubu di PD dengan Moeldoko, entah itu dalam konteks menyelamatkan PD dari jurang degradasi pada pemilu legislatif 2024 atau memang menjadi tunggangan penting bagi Moeldoko untuk mencalonkan diri sebagai Capres/Cawapres 2024.

Narasi ketiga, ada upaya kekuasaan yang dalam hal ini dituduhkan kepada rezim Jokowi untuk mengacaukan partai-partai yang tidak sedang dalam satu biduk dengan mereka, supaya tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tentu narasi itu bisa ditambah lagi. Intinya adalah belum jelas benar apa yang sebetulnya terjadi.

Baca juga:  Dipilih Secara Sah, Dilindungi dengan Fitnah

Lalu perdebatan panas mulai bergulir di hampir semua saluran televisi, dan dikabarkan di berbagai media cetak maupun digital. Situasi tambah tidak jelas. Namun harus diakui, banyak pihak yang meragukan kalau KLB bisa digelar karena konon, pemilik suara sah yakni DPC-DPC dan DPD-DPD PD ada di bawah konsolidasi AHY.

Namun sebagaimana yang kita saksikan, ternyata KLB digelar juga, dengan klaim diikuti pemegang suara sah PD, dengan diikuti 1500 peserta. Hampir terjadi antiklimaks ketika sosok yang disebut salah satu aktor utama yakni Moeldoko tidak hadir.

Dan lagi-lagi, yang mengejutkan, lewat aklamasi dan lewat saluran telepon, Moeldoko menyatakan siap memimpin Partai Demokrat.

Bagi banyak kalangan, tindakan Moeldoko ini mengejutkan. Benar, bahwa sebagai salah satu sosok menteri yang moncer di kabinet Jokowi, Moeldoko punya peluang untuk maju sebagai salah satu kandidat Capres/cawapres. Tapi di luar dugaan, jalan yang diambil Moeldoko adalah dengan ‘mengakuisisi’ Partai Demokrat.

Ini sebuah langkah yang mengejutkan dan di luar dugaan. Mengingat kuatnya otoritas SBY dan Cikeas pada partai berlambang mercy ini.

Dengan tampil legalnya Moeldoko sebagai Ketum versi KLB PD, maka geger geden bakal mewarnai dunia politik Indonesia. Ini adalah perang panjang, maraton, yang mungin akan menguras energi bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Dan sangat mungkin keduanya justru akan melemah karena pertikaian itu akan menyerap semua sumber daya dan energi yang mereka miliki.

Baca juga:  Soal Sengketa Tanah Yerusalem, Trump Harus Belajar Dari Jokowi

Hal pertama, pastilah mereka akan bertarung secara legal lewat jalur hukum. Saling tuntut dan naik banding, bakal terus mereka lakukan. Satu pertandingan ini saja sudah tentu menguras tenaga.

Hal kedua, mereka akan bertarung merebut simpati dan legitimasi politik publik. Bagaimanapun, Partai Demokrat masih punya poin perolehan suara 7,7%. Itu bukan angka yang sedikit. Pertikaian itu bisa merembet ke arus bawah partai. Anda bisa bayangkan, di banyak daerah nanti akan ada pengurus DPC versi AHY dan versi Moeldoko.

Bukan tidak mungkin pula, akan terjadi saling berebut kantor atau saling ganggu antarmereka. Sialnya, mau tidak mau, suka tidak suka, bakal melibatkan massa. Kekerasan fisik bisa tidak terhindarkan.

Hal ketiga, di kancah elite politik, ini tentu akan mempengaruhi peta politik nasional. Sebagaimana kita ketahui, partai-partai lain sudah mulai melakukan manuver politik.

Manuver termutakhir yang perlu dicatat adalah pertemuan antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto, di mana mereka sudah sejak awal berupaya menggalang koalisi yang naga-naganya untuk menghadang dua kekuatan besar yang kemungkinannya akan berkoalisi yaitu PDIP dan Gerindra.

Geger geden di PD ini tentu akan melemahkan daya tawar partai ini, tentu ini untuk kedua kubu. Nilai tawar PD di bawah kepemimpinan AHY dan Moeldoko, akan sama-sama lemah di depan partai-partai lain. Sehingga angka 7,7% yang mestinya bisa punya andil dalam sebuah koalisi, bisa sama sekali tidak berarti.

Baca juga:  Seorang Anak Tak Harus Cocok dengan Bapaknya

Hal keempat yang tak kalah pentingnya, apa pun yang dilakukan Moeldoko pasti berimbas pada Jokowi. Jika dia sibuk bermanuver dan melakukan perang panjang dengan kubu AHY, maka kerja-kerjanya di KSP bakal tidak optimal.

Dan bisa jadi, justru mengganggu “brand” Jokowi, karena seolah-olah dia membiarkan orang dekatnya melakukan manuver politik dengan risiko panjang. Bisa jadi, supaya Jokowi tidak ingin marwah politiknya terganggu, dia akan mengganti Moeldoko.

Tentu dengan melepas Moeldoko, bukan hanya menyelamatkan muka Jokowi, sekaligus menguji apakah Moeldoko punya kapasitas politik yang mumpuni untuk memenangi pertandingan.

Bagi kita rakyat biasa, yang jelas ke depan akan disuguhi perdebatan yang makin panas di berbagai media, manuver yang lebih keras, dan kita lihat saja siapa yang bakal menang. Namun jangan lupa, pertikaian dalam politik kadang tidak berakhir menang atau kalah. Ada kemungkinan lain: sama-sama kalah.

BACA JUGA Moeldoko Dipilih lewat KLB 40 Menit, Voting 5 Menit, dan Tak Hadir saat Pemilihan dan tulisan KEPALA SUKU lainnya.