Bagi orang-orang haven’t, seperti pekerja bergaji pas-pasan, slow living di Jogja cuma menjadi mimpi basah. Kerja keras saja tak cukup buat mencukupi kebutuhan, apalagi cuma dengan nrimo ing pandum.
***
Sebelum menikah dan memiliki anak, David (28) masih sempat mengira bahwa hidup di Jogja itu menyenangkan dan serba cukup. Sebagai pekerja kantoran di daerah Sleman, gajinya saat itu masih bisa menopang gaya hidup ala kelas menengah yang lumayan santai.
Seperti, ia masih bisa rutin nongkrong di kedai kopi, menonton bioskop, atau sekadar self-reward bersama pasangannya di akhir pekan.
Namun, bayangan financial freedom itu cuma menjadi “mimpi basah” begitu menikah dan anaknya lahir. David baru benar-benar tersadar betapa besarnya kebutuhan rumah tangga.
“Harga popok, belum lagi susu dan tetek bengek lainnya, ternyata benar-benar nguras gaji. Dulu nggak kebayang kalau bakal sebrutal ini,” kata David, Sabtu (19/9/2026).
Kondisi ini memaksanya membuang jauh-jauh sisa gaya hidup lamanya. Demi menutup kekurangan, sepulang kerja dari kantor, David kini harus merelakan waktu istirahatnya untuk kembali turun ke jalan mencari penumpang sebagai driver ojol.
Harga kebutuhan pokok di Jogja sama dengan Jakarta, UMR beda
Banyak pendatang dan wisatawan memuja Jogja karena dianggap sebagai “surga” karena biaya hidup murah. Kenyataannya, bagi David, mitos itu sangat menyesatkan bagi kelas pekerja seperti dirinya.
“Enak bagi orang have. Kalau orang-orang haven’t kayak aku mah, adanya cuma ngelus dengkul,” ujar David sambil tertawa.
Bagi David, yang murah di Jogja hanyalah nasi kucing di angkringan atau makanan di warung rumahan yang tersembunyi di dalam gang-gang sempit. Di luar itu, hitung-hitungan bertahan hidup sangatlah timpang jika disandingkan UMR Jogja yang bahkan tidak menyentuh angka tiga juta rupiah.
David menjelaskan, biaya hidup esensial tidak pernah peduli dengan rendahnya UMR lokal. Harga popok anak, misalnya, tetap mengikuti standard harga pasar nasional. Begitu juga kalau bicara biaya pendidikan, perawatan medis, hingga cicilan kendaraan bermotor dan barang elektronik.
“Kan harga-harga di sini ngikutin Jakarta, jadi nggak ada bedanya,” katanya.
Bagi David, gaji bulanannya sebagai pekerja kantoran sering kali sudah ludes hanya dalam dua minggu pertama. Sisa hari di bulan itu dihabiskan murni dalam mode bertahan hidup.
Tidak ada lagi pikiran self reward. Ia harus hidup sangat prihatin, melakukan apa pun yang penting kebutuhan dasar anak dan istrinya tercukupi hingga gajian berikutnya tiba.
Harga properti di Jogja nggak ngotak, bahkan akamsi pun ikut tercekik
Masalah para pekerja Jogja tidak berhenti pada urusan dapur. Mereka juga perlahan tersingkir dari tanah kelahirannya sendiri akibat krisis properti. Hal ini ikut dirasakan betul oleh David.
“Bahkan aku yang asli Jogja pun merasakan hal ini,” jelasnya.
Selama bertahun-tahun, Jogja terus menjadi magnet investasi bagi pensiunan berduit dan investor dari luar daerah. Arus modal ini datang dalam wujud pembangunan perumahan komersial, guesthouse, hingga vila, yang secara langsung memicu lonjakan harga tanah menjadi gila-gilaan.
Lonjakan harga ini sama sekali tidak masuk akal jika dihadapkan dengan daya beli pekerja lokal. David dan istrinya adalah orang asli Jogja, tetapi hingga hari ini mereka tidak memiliki aset dan terpaksa hidup menumpang di bawah atap rumah mertua.
“Makanya, nyicil KPR pun juga mimpi basah, Mas.”
Bahkan, untuk sekadar mencari kontrakan rumah petak yang murah saja mereka harus berpikir panjang.
Slow living cuma buat orang have
Di media sosial, Jogja sering kali diromantisasi sebagai panggung paling ideal untuk mempraktikkan slow living. Menikmati ngopag (ngopi pagi), bersepeda santai, ongkang-ongkang tak perlu memikirkan beratnya kehidupan.
Namun, kata David, menikmati ritme hidup lambat semacam itu menuntut satu syarat utama, yakni waktu luang yang terbebas dari kecemasan finansial.
Bagi kelas pekerja dengan gaji pas-pasan seperti David, waktu luang adalah barang yang sangat mewah. Pekerja UMR di Jogja rata-rata harus bekerja enam hari dalam seminggu dengan jam kerja yang panjang.
Di sisa waktu istirahat yang terbatas, mereka justru terpaksa menukarnya dengan rentetan pekerjaan sampingan demi menjaga asap dapur tetap mengepul.
David melihat sendiri banyak teman-temannya yang terpaksa melakoni pekerjaan sambilan serupa. Rutinitas ini sama sekali tidak menyisakan ruang untuk menikmati estetika kota.
“Nrimo ing Pandum” yang keblinger
Kondisi ekonomi yang serba mencekik ini pada akhirnya memunculkan ironi. Masyarakat Jogja lekat dengan falsafah nrimo ing pandum, yakni sebuah nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan rasa syukur dalam menerima pembagian rezeki.
Sialnya, nilai luhur ini sering kali dibajak oleh sistem ekonomi untuk mempertahankan dan menormalisasi rezim upah murah.
Narasi bahwa “orang Jogja itu santai, ramah, dan bahagia dengan apa adanya” diubah menjadi tameng ampuh bagi para pemilik modal agar tidak perlu menaikkan standard kesejahteraan pekerja.
David merasakan betul dampak buruk dari pembajakan budaya ini. Hal yang paling menyedihkan, beberapa teman David yang bekerja penuh waktu di sektor informal, seperti driver ojol, justru mengamini falsafah ini secara melenceng.
Mereka yang hidupnya jauh lebih sulit seolah menggunakan nrimo ing pandum semata-mata sebagai peredam rasa sakit, sebuah alasan untuk memaklumi nasib buruk dan menyerah pada sistem yang terus mengeksploitasi mereka.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: UMKM “Perintis” di Jogja yang Memberdayakan Masyarakat Harus Melawan Premanisme Jalanan dan Digital atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan lainnya di rubrik Liputan
