Warga Jawa Timur jauh lebih nrimo ing pandum daripada Jogja akibat kuatnya budaya feodal dan pengkultusan tokoh. Di sini, demo disebut perusuh dan biang macet, serta mengkritik dianggap dosa.
***
Selama bertahun-tahun, predikat wilayah dengan tingkat kepasrahan tertinggi di Indonesia selalu disematkan pada Jogja. Warganya dianggap paling totalitas dalam mempraktikkan filosofi nrimo ing pandum.
Diberi upah murah, terima. Dijejali kebijakan publik yang berantakan, mereka memilih pasrah dengan dalih menjaga ketenteraman hidup dan keharmonisan sosial.
Namun, predikat ini mulai dipertanyakan oleh Mahardika (29). Sebagai perantau asal Jawa Timur yang sudah cukup lama menetap di Jogja, pemuda ini justru menemukan realitas yang berkebalikan. Di matanya, masyarakat Jawa Timur jauh lebih nrimo ing pandum ketimbang Jogja.
Orang Jawa Timur kayak hidup di dunianya sendiri
Keresahan Dika memuncak belakangan ini, setiap kali ia menggulir linimasa media sosial. Ketika hampir seluruh kota besar di Indonesia bergejolak melakukan perlawanan terhadap rezim, warganet Jawa Timur justru terasa sangat adem ayem.
Di saat daerah lain turun ke jalan memprotes biaya hidup yang semakin mencekik, karhutla yang tak kunjung teratasi, hingga kebijakan pemerintah pusat yang semakin antikritik, warga Jawa Timur seolah hidup di “dunianya sendiri”.
Negara dianggap sedang baik-baik saja dan tidak ada kebijakan merugikan yang perlu diributkan.
“Jakarta dan Jogja udah se-chaos itu, infonya kayak nggak nyampe di akar rumput sana. Jawa Timur yaudah kayak adem ayem aja,” ujar Dika, Minggu (1/11/2026).
Kepasrahan ini semakin terlihat ketika muncul seruan pergerakan di dunia maya. Dika mendapati banyak informasi ajakan demonstrasi di berbagai kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Kediri justru dihujat habis-habisan oleh warganya sendiri.
Kolom komentar unggahan tersebut penuh dengan sentimen negatif yang melabeli para pemrotes sebagai biang kerusuhan. Gerakan massa yang bertujuan menuntut keadilan bagi publik direduksi maknanya sekadar menjadi aktivitas mengganggu orang bekerja dan penyebab jalanan macet.
“Dibilang ganggu orang kerja. Bikin macet lah. Padahal demo-demo itu ya buat membela mereka ini,” tegasnya.
Mengajak demo malah diserang, dibilang biang kerusuhan
Reaksi penolakan semacam itu nyatanya bukan barang baru bagi Dika. Lima tahun lalu, saat masih berstatus mahasiswa di Jogja dengan jiwa pergerakan yang menggebu, ia pernah mengalaminya sendiri.
Kala itu, ia merasa resah melihat suatu isu ketimpangan di Jawa Timur dan mencoba menginisiasi ajakan aksi lapangan melalui media sosial. Bukannya mendapat dukungan, DM Instagram-nya malah dibanjiri amarah dari sesama warga Jawa Timur.
“Mereka banyak mempertanyakan ‘untuk apa melakukan demonstrasi?’. Malah menyuruh diam agar tidak memperkeruh suasana,” jelas Dika.
Baginya, gaya pembungkaman yang ia terima memiliki kemiripan dengan apa yang sering terjadi di Jogja, tapi dengan tingkat bahaya yang jauh lebih parah. Jika di Jogja para pengkritik kebijakan sering dibalas dengan sentimen kedaerahan layaknya pertanyaan “KTP-mu ngendi?”, pembungkaman di Jawa Timur langsung menabrak ranah yang sangat sakral.
Kritik kekerasan seksual di pesantren Jawa Timur dibilang penistaan
Dika memberikan satu contoh nyata yang dialami rekannya. Suatu ketika, teman Dika bersuara di media sosial untuk meramaikan isu kekerasan seksual yang terjadi di dalam sebuah lingkungan pesantren di Jawa Timur.
Alih-alih mendapatkan dukungan agar kasus tersebut diinvestigasi secara tuntas, teman Dika justru diserang balik oleh masyarakat. Ia dituduh anti-agama, melakukan penistaan, hingga dituding sengaja menyerang marwah kiai.
Dari peristiwa itulah Dika menyadari bahwa kepatuhan di Jawa Timur telah menembus batas nalar, di mana sesuatu yang secara hukum dan moral terbukti salah pun tetap dibela mati-matian.
“Dalihnya melawan agama. Kan parah ya? Padahal agama juga mengajarkan soal melawan kezaliman.”
Budaya kepatuhan gara-gara feodalisme dan gus-gusan
Dika menduga, bahwa sikap antikritik ini berakar pada kuatnya doktrin keagamaan yang kerap dipelintir, serta budaya gus-gusan yang terlalu mengkultuskan sosok tertentu.
Dugaannya ini, sejalan dengan temuan riset akademis kiwari. Jati Pamungkas dan Ahmad R. Muzakki, peneliti dari UIN Syekh Wasil Kediri, mempublikasikan riset pada tahun 2026 yang membedah anatomi sosial tersebut.
Menurut penelitian mereka, budaya gus-gusan di Jawa Timur secara tidak langsung menguatkan pola pikir feodal di tengah masyarakat modern. Budaya ini menghasilkan struktur sosial yang sangat hierarkis, di mana tokoh agama tidak lagi sekadar berperan sebagai pendidik.
Tokoh-tokoh tersebut telah menjelma menjadi pemegang wacana tunggal, pengatur norma, dan simbol moral komunitas yang posisinya tak tersentuh. Apa pun yang keluar dari mulut mereka dianggap sebagai titah yang tak boleh dibantah.
Konstruksi sosial ini perlahan tapi pasti menciptakan budaya kepatuhan buta yang berhasil melemahkan daya kritis warga terhadap ketidakadilan.
Pembacaan akademis ini mempertegas pandangan Martin van Bruinessen. Sosiolog dan orientalis asal Belanda tersebut telah lama memetakan bahwa budaya kepatuhan yang mengakar di Jawa Timur memang tidak berdiri sendiri.
Baginya, watak tersebut tumbuh subur dari kombinasi kultural antara karakter religio-paternalistik dan tradisi kepesantrenan yang usianya sudah berabad-abad. Kombinasi warisan inilah yang kini membentuk sebuah masyarakat yang memilih menunduk dan menjaga harmoni semu, meskipun realitas di sekeliling mereka sedang dihantam berbagai krisis struktural.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Derita Orang Jawa Timur, Mau Hidup Ayem tapi Kena Cap Jelek karena Ulah Pencak Silat hingga Sound Horeg atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
