Beberapa bulan terakhir, kepala Safiq (28) terasa seperti mau pecah. Saat ditemui di sebuah warung kopi di kawasan Nologaten, Selasa (13/10/2026), pekerja Jogja ini sedang merangkai kata demi kata. Membuang jauh-jauh ego dan rasa malunya demi meminjam uang ke beberapa teman.
“Kalau udah kepepet gini, udah nggak ada lah malu-malu segala. Daripada utang di pinjol kan,” kata pekerja Jogja ini.
Semua itu terpaksa ia lakukan karena desakan kondisi di kampung halaman. Ayahnya jatuh sakit dan membutuhkan biaya kontrol rutin setiap bulan.
Bagi Safiq, tidak masalah jika akhirnya ia harus menjadi bahan omongan atau dicap suka berutang oleh teman-temannya. Asalkan uang pinjaman itu ia dapatkan, tanpa bunga.
Kapok terjerat pinjol
Bagi Safiq, keputusan meminjam uang kepada teman adalah pilihan pahit tapi terbaik, yang harus ia ambil karena trauma masa lalu. Ia bercerita bahwa pernah merasakan langsung bagaimana kejamnya jeratan pinjaman online (pinjol).
Mimpi buruk itu bermula pascapandemi Covid-19 lalu. Memang, Safiq berunung tidak terkena badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, tempat kerjanya melakukan efisiensi besar-besaran, salah satunya dengan memotong gaji karyawan secara signifikan.
“Gaji yang nggak seberapa itu dipotong nyaris 30 persen. Dalihnya efisiensi. Tapi itu kantor lama ya,” jelasnya.
Gaji yang menyusut tajam itu harus berhadapan dengan biaya hidup yang tidak pernah turun. Alhasil, untuk menutup kebutuhan hidup dan mengirim uang untuk orang tuanya di desa, Safiq nekat mencoba pinjol.
Awalnya hanya meminjam sesekali karena syaratnya mudah. Namun, lama-kelamaan, utang itu menumpuk. Bunga pinjol yang mencekik memaksanya merelakan beberapa aset pribadi dijual murah hanya agar ia bisa lepas dari teror penagih utang.
“Jual sepatu, tap. Apa aja deh buat bayar utang.”
Sepuluh tahun kerja di Jogja cuma gini-gini aja
Safiq sendiri bukanlah pendatang baru di Jogja. Ia sudah membanting tulang di kota ini selama 10 tahun, tepatnya sejak lulus SMK pada 2016 lalu.
Sadar bahwa ijazah SMK tidak cukup untuk mendongkrak karier, ia bekerja sambil kuliah mengejar gelar diploma.
Dalam kurun satu dekade tersebut, Safiq sudah tiga kali berpindah tempat kerja. Dua kali ia bekerja di daerah Sleman, dan sejak 2022 hingga hari ini ia menetap di sebuah perusahaan di pusat Kota Jogja.
Sayangnya, loyalitas dan pengalaman kerjanya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraannya.
Ia merasakan bahwa lonjakan harga kebutuhan sehari-hari jauh meninggalkan gajinya yang merangkak layaknya siput. Kalaupun ada kenaikan gaji tiap tahun, jumlahnya tak seberapa. Sama sekali tidak cukup untuk mengejar liarnya laju inflasi biaya hidup di Jogja.
Jurang upah yang tak seberapa dan biaya hidup yang besar
Apa yang dialami Safiq adalah potret dari ketimpangan struktural yang parah di Kota Jogja. Berdasarkan rilis data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Yogyakarta sudah menembus angka Rp4.604.982 per bulan.
Angka ini mencakup kebutuhan dasar makanan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
Ironisnya, UMK Kota Jogja tahun ini hanya berada di angka Rp2.827.593–bahkan tidak menyentuh batas tiga juta rupiah. Artinya, ada jurang defisit hampir dua juta rupiah setiap bulannya.
Pakar Ekonomi Pembangunan Wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie, menilai kondisi ini sangat mencerminkan ketidakseimbangan antara kebijakan pengupahan dan biaya hidup riil.
“UMK Kota Jogja yang tertinggi di DIY saja masih sangat jauh di bawah Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya. Padahal, jika dilihat dari sisi biaya hidup, pengeluaran masyarakat relatif hampir sama dengan kota-kota tersebut,” ujar Dessy.
Kenaikan upah dalam beberapa tahun terakhir tidak mampu mengimbangi harga kebutuhan pokok dan perumahan yang terus meroket.
Dampaknya sangat fatal. Berdasarkan data BPS DIY tahun 2024, angka kemiskinan di DIY menembus 10,40 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 8,57 persen. Secara absolut, ada sekitar 430 ribu orang miskin di DIY.
“Walaupun secara persentase menunjukkan tren penurunan, jumlah absolut penduduk miskin di DIY masih cukup besar dan di atas rata-rata nasional. Ini pekerjaan rumah serius, terutama jika dikaitkan dengan upah minimum yang belum mencerminkan kondisi faktual masyarakat,” tegasnya.
Kos murah di Semaki, saksi bisu hidup yang gini-gini aja
Data ekonomi makro yang suram itu menemukan bentuk aslinya di sebuah kamar sepetak kawasan Semaki. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jogja pada 2016, Safiq tak pernah beranjak dari kos sederhana berharga Rp350 ribu per bulan.
Menurutnya, kamar kos itu sudah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Safiq sudah melihat bangunan kos itu berganti rupa karena direnovasi. Ia sudah melihat puluhan mahasiswa silih berganti; datang sebagai maba, lulus sarjana, lalu pergi meninggalkan Jogja.
“Sementara aku sendiri hidupnya masih stuck. Sampai detik ini, nggak ada tabungan, malah masih ada sisa utang,” jelas Safiq. “Makanya buat situasi kayak gini, kayaknya emang mending nggak usah nikah aja.”
Kemewahan terakhir pekerja Jogja bergaji pas-pasan
Kamar kos Safiq di Semaki memang jauh dari kata ideal. Saya sendiri beberapa kali melawat ke sana. Bangunannya menyatu dengan rumah sang induk semang. Kasurnya tipis, sirkulasi udaranya seadanya, dan privasinya sangat terbatas.
Saking “apa adanya” kondisi kos tersebut, Safiq sering merasa sungkan dan malu jika ada teman yang ingin mampir. Ia akan berusaha mencari seribu alasan untuk mengalihkan tongkrongan ke tempat lain.
Namun, baginya, mengeluh bukanlah kemewahan yang bisa dimiliki. Tak ada alasan baginya untuk pergi dari kamar sepetak itu.
Di tengah Jogja yang harga tanah dan biaya hidupnya semakin tak masuk akal, memiliki tempat singgah yang murah adalah kemewahan terakhirnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Pekerja Jogja Pulang ke Jakarta setelah Sekian Lama, malah Diledek Ibu Saat Kumpul Keluarga karena Tak Bisa Sukses seperti Saudara Lainnya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
