Gagal menerima LPDP, bisa jadi bukan karena kompetensi pelamar yang nggak mumpuni. Salah satu eks pelamar percaya, ada yang salah terhadap pola pikir pewawancara dari beasiswa Kementerian Keuangan tersebut.
***
Beasiswa LPDP seharusnya ditujukan sebagai investasi negara guna membangun sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, agar lebih berkualitas dan punya daya saing secara global. Standar ini pula yang harus diperhatikan pelamar sebelum mendaftar, sekaligus sebagai persiapan dalam membuat motivation letter.
Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, penerima LPDP diharapkan mampu menjadi pemimpin, profesional, akademisi, peneliti, hingga inovator yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
“Calon mahasiswa magister maupun doktor dituntut mampu memahami informasi secara komprehensif, menyusun argumentasi yang logis, serta mempertanggungjawabkan setiap gagasan yang disampaikan,” begitu opini dari Kemenkeu yang dikutip pada Kamis (17/9/2026).
Standar itu pula yang mestinya dipakai oleh pewawancara LPDP kepada pelamar saat interview. Namun nyatanya, apa yang dialami Hanifah (bukan nama sebenarnya) justru sebaliknya. Ia merasa terjebak dalam perdebatan kusir.
Argumen lewat riset berujung gagal LPDP
Hanifah pernah gagal mendapatkan beasiswa LPDP dalam proses wawancara tahun 2024. Alumnus S1 Ilmu Komunikasi tersebut berujar ingin melanjutkan S2 dengan LPDP.
“Saya punya pilihan 3 jurusan, satu berhubungan dengan public policy (ini yang non linear), sementara dua lainnya berhubungan dengan komunikasi,” jelas
Namun, Hanifah merasa argumennya dibabat habis oleh salah satu pewawancara karena pilihannya di bidang public policy. Si pewawancara menganggap pemikiran Hanifah tidak sesuai dengan standar penerima LPDP. Malahan, harus melebihi standar tersebut.
“Pemikiran saya sederhana, sebagai lulusan S1 Ilmu Komunikasi saya punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat awam di Indonesia, tentang cara pembacaan yang benar dan publikasi kebijakan negara di era post-modern, post-truth, hoax, dan AI,” tutur Hanifah saat dikonfirmasi Mojok, Selasa (15/9/2026).
Penjelasan itu juga disampaikan Hanifah ke pewawancara LPDP, termasuk keresahannya saat melihat realitas komunikasi publik saat ini. Hanifah menilai apa yang disampaikan pejabat pemerintah dalam merespons suatu kejadian terkesan blunder, alias tak sesuai dengan pengambilan keputusan yang mereka buat untuk masyarakat.
Tak hanya cuap-cuap belaka, realitas itu dia lihat dari banyaknya data demonstrasi di Indonesia sepanjang periode 2025 hingga 2026. Mulai dari Aksi Indonesia Gelap, Protes Revisi UU TNI dan Buruh, Prahara Tunjangan DPR, Reformasi Jilid 2, Aksi RUU Perampasan Aset, hingga Aksi Tolak MBG.
“Saya menilai demo-demo di atas menunjukkan inkompetensi pemerintah sekarang pada banyak aspek. Kalau tata kelola negaranya buruk, maka neraka juga bagi warganya,” tegas Hanifah.
Dapat pewawancara yang apatis
“Dari situ, muncullah motivasi saya mau kuliah sampai S3 atau minimal S2 yang berhubungan dengan public policy atau komunikasi, agar saya bisa punya ilmunya. Jadi kalau punya channel edukasi di media sosial nggak asal cuap-cuap saja tapi miskin esensi,” kata Hanifah.
Namun, semangat itu malah dipatahkan oleh pewawancara LPDP. Menurut si pewawancara, edukasi soal kebijakan publik cukup dilakukan lewat YouTube dengan gelar sarjananya. Dengan kata lain, Hanifah tak layak mendapatkan beasiswa LPDP untuk sekolah tinggi.
“Saya ditanya (interviewer), ‘kenapa harus sekolah sampai S3? Coba saja buka YouTube. Di sana sudah banyak konten seperti itu’,” cerita Hanifah.
Tapi waktu itu, Hanifah terlalu syok sampai tidak bisa menjawab. Bahkan dirinya jadi inferior untuk memupuk mimpi kembali. Berkali-kali ia menuding dirinya sendiri bodoh dalam berimajinasi dan menganggap cita-citanya terlalu naif.
Sampai kemudian, muncul fenomena blunder di YouTube dari orang-orang yang berpendidikan. Sebagai contoh, konten berjudul “Mindfulness in the age of bad news” dari Maudy Ayunda yang juga penerima beasiswa LPDP.
Konten tersebut viral dan mendapat kritikan tajam dari warganet. Sebelumnya, juga ada fenomena cancel culture di masyarakat terhadap akun YouTube Pancatera yang mengalami kasus serupa.
Berbagai peristiwa itu mengingatkan Hanifah kembali soal perspektif si pewawancara LPDP. Kini, Hanifah bisa bilang bahwa sekolah tinggi saja rupanya tidak menjamin orang bisa berargumen di media sosial.
“Yang sekolah tinggi saja bisa blunder, apalagi yang nggak sekolah. Di luar negeri pun sekarang ada jurusan khusus influencer loh. Ya sudahlah, mungkin WNI memang lagi dipaksa menikmati tren populisme dan matinya kepakaran,” kata Hanifah.
Sejak saat itu, Hanifah mulai berpikir, barangkali bukan karena argumennya yang tidak logis melainkan cara pikir interviewer yang di luar batas nalar. Padahal, lewat fenomena influencer yang blunder itu, kebutuhan akan ilmu kebijakan publik makin mendesak di media sosial.
Lebih dari itu, jika dia ingat-ingat lagi, ada pertanyaan tidak filosofis dan cenderung intimidatif yang dilakukan oleh pewawancara LPDP sehingga dia gagal.
BACA JUGA: Niat Daftar LPDP Berujung Kena Mental, Malah Diserang Personal oleh Pewawancara dan Tak Diberi Kesempatan Bicara atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
