Di balik kemeriahan festival musik di Jogja, penyelenggara harus berdarah-darah menghadapi krisis venue hingga mahalnya biaya perizinan tak resmi oknum aparat.
***
Ratusan tiket gratis sudah dibagikan ke warga sekitar. Urusan pengelolaan parkir diserahkan sepenuhnya ke mereka. Bahkan, panitia juga menyediakan lapak jualan makanan dan minuman secara cuma-cuma.
Namun, ternyata semua kompromi dan pendekatan itu tidak lantas membuat gelaran Cherrypop 2023 aman dari gangguan.
Bukan tanpa alasan panitia harus jor-joran memberi “jatah” tersebut. Lokasi festival saat itu, Asram Edupark, merupakan kawasan wisata edukasi berbasis alam seluas kurang lebih 11 hektar di Mlati, Sleman.
Wilayahnya membentang melintasi tiga dusun sekaligus. Lahan luas itu mencakup Dusun Jomblang di Desa Sendangadi, serta Dusun Kebon Agung dan Dusun Beran di Desa Tridadi.
Demi bisa memakai tempat ini, penyelenggara ibarat harus menaklukkan warga di tiga wilayah itu terlebih dahulu agar acara bisa berjalan kondusif.
“Sudah jadi rahasia umum. Kalau mau pakai suatu venue buat acara, harus kula nuwun dulu ke warga sekitar, apalagi preman juga. Buat memastikan aman saja,” jelas Creative Director Cherrypop, Arsita Pinandita, saat ditemui di kantornya, Minggu (27/9/2026).
Sialnya, pengorbanan itu tidak berbuah manis. Saat acara berlangsung, sekelompok oknum warga diam-diam menjebol area semak-semak yang menjadi pembatas terluar lokasi. Mereka membuat jalur tembusan sendiri dan meloloskan sekitar 1.000 penonton tanpa tiket ke dalam area festival.
“Kami kecolongan. Kecolongan seribu orang, bisa masuk tanpa tiket. Jelas ini bikin kapok dong,” imbuhnya.
View this post on Instagram
Selain urusan dengan warga yang bikin pusing kepala, pengalaman penonton di dalam venue rupanya juga jauh dari harapan. Luasnya area Asram Edupark ternyata tidak diimbangi dengan tata letak yang nyaman untuk festival musik berpanggung jamak.
Banyak yang mengeluh, jarak antarpanggung terlalu jauh sehingga sangat menguras tenaga saat kudu bolak-balik. Akhirnya, berhadapan dengan masalah-masalah tadi, Asram Edupark resmi dicoret permanen dari daftar pilihan venue Cherrypop di edisi-edisi berikutnya.
Lapangan Kenari sempit, Kridosono kumuh
Bagi Arsita, kejadian di Asram cuma gambaran kecil dari kompleksnya masalah terkait sulitnya mencari tempat konser berskala masif di Jogja. Setelah kapok dengan Asram, peta lokasi di DIY kembali dibongkar.
Sayangnya, satu per satu alternatif tempat yang biasanya jadi andalan, mulai dari lapangan di tengah kota hingga deretan stadion besar, justru berguguran karena kelemahannya masing-masing.
Lapangan Kenari, misalnya, yang dalam dua edisi (2024 dan 2025) dipakai, tak lagi memungkinkan digunakan. Bangunan-bangunan baru yang kini berdiri di sekitarnya membuat pantulan tata suara menjadi liar dan berisiko menghantam permukiman padat penduduk.
Arsita mengenang rumitnya proses negosiasi warga kala itu, di mana panitia sampai harus mengungsikan sekitar 12 kepala keluarga, termasuk lansia, ke hotel terdekat demi menghindari paparan kebisingan. Belum lagi keributan tahunan soal siapa yang berhak mengelola lahan parkir.
“Kalau untuk konser satu panggung, kayaknya masih memungkinkan. Tapi kalau festival, seperti Cherrypop yang multistage dan banyak aktivasi, mustahil bisa.”
Opsi memindahkan acara ke Stadion Maguwoharjo, yang selama ini menjadi rumah bagi banyak perhelatan musik, juga mentok. Bentuk area stadion yang menyerupai huruf ‘L’ merusak rencana tata letak panggung.
Bagi Cherrypop, konsep panggung mereka membutuhkan area yang memanjang ke samping dan transparan, agar penonton leluasa melihat aktivitas para musisi saat bersiap di green room. Stadion ini tidak bisa mengakomodasi visi visual tersebut.
Pencarian kemudian bergeser jauh ke arah selatan. Stadion Sultan Agung (SSA) di Bantul sempat masuk dalam radar. Secara fisik, lahan dan kapasitasnya memang sangat besar.
Namun, masalahnya ada pada infrastruktur penunjang di luar stadion. Akses transportasi publik menuju kawasan SSA sangat minim, sehingga bakal sangat menyulitkan pergerakan penonton yang tidak membawa kendaraan pribadi atau yang terbiasa mengandalkan ojek daring.
Sementara itu, Stadion Kridosono yang letaknya sangat strategis di pusat kota dan sering dibanggakan pemerintah sebagai monumen sejarah musik rock Jogja, bagi Arsita justru merupakan wujud nyata pembiaran fasilitas publik.
“Pemerintah itu cuma gemar membanggakan histori, tapi enggan merawat. Kondisi Kridosono itu kumuh, kotor, berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan, serta melumpuhkan lalu lintas kota ketika ada acara besar,” keluhnya. “Itu sama sekali nggak masuk opsi kami.”
Karakter audiens festival sudah bergeser, venue yang luas dan nyaman harga mati
Karena semua opsi di pusat dan pinggiran Jogja sudah mentok, keputusan menjatuhkan pilihan pada Candi Prambanan sebagai arena Cherrypop menjadi jalan terakhir yang harus diambil, meski menuntut penyesuaian anggaran yang tak sedikit.
Pencarian venue berkapasitas raksasa bukan tanpa dasar. Menurut Arsita, ada pergeseran mendasar pada karakter audiens festival musik hari ini yang memaksa panitia berpikir dalam skala makro.
“Saat ini, festival musik tidak lagi diisi oleh penonton yang sekadar datang untuk menonton satu atau dua musisi. Bagi saya, festival telah bertransformasi wujud menjadi sarana rekreasi, ruang reuni, tempat berburu konten media sosial,” jelasnya.
Menariknya, 50 hingga 60 persen pengunjung Cherrypop justru berasal dari luar Jogja. Sebagai turis yang memadukan agenda menonton konser dengan liburan, mereka menuntut standard kelayakan fasilitas yang sangat tinggi.
Apalagi, audiens zaman sekarang sangat kritis dan tak segan melayangkan protes keras di media sosial terkait panjangnya antrean masuk, kebersihan dan ketersediaan toilet, kejelasan rundown acara, kualitas sound system, dan khususnya kenyamanan venue.
“Mau tidak mau, karena kebutuhan tadi, venue kudu proper. Nggak cuma soal luas, tapi juga kudu bersih, aksesibel untu transportasi publik, penginapan terdekat juga banyak.”
Sialnya, tuntutan fasilitas yang serba nyaman ini berbenturan langsung dengan tingginya biaya produksi. Penyelenggara festival di Jogja harus menanggung beban pengeluaran ekstra untuk mendatangkan musisi dari Jakarta.
Biaya tiket pesawat, transportasi lokal harian, hingga hotel berbintang membengkakkan biaya produksi hingga dua kali lipat jika dibandingkan dengan menggelar konser di ibu kota.
Di sisi lain, harga tiket masuk tidak bisa dinaikkan sembarangan. Panitia harus menyesuaikan harga jual dengan daya beli masyarakat lokal yang berpatokan pada standar UMR Jogja.
Jika tiket dijual terlalu mahal, penonton lokal akan tersingkir. Untuk mendanai acara, sponsor rupanya hanya mampu menopang sekitar 20 hingga 30 persen dari total anggaran. Artinya, penjualan tiket harus dipatok sedemikian rupa untuk bisa menutupi 70 persen sisa biaya produksi.
“Bahkan, Cherrypop menjalankan strategi subsidi silang melalui penjualan merchandise bulanan. Penjualan kaos dan pernak-pernik ini menyumbang 30 hingga 40 persen pendapatan demi menahan harga tiket agar tetap terjangkau oleh mahasiswa dan pekerja lokal,” jelas Arsita.
Alhasil, untuk menutup semua kalkulasi produksi yang membengkak tersebut, tidak ada jalan pintas selain menjaring kuota penonton sebanyak-banyaknya. Menampung belasan ribu orang inilah yang membuat kebutuhan akan venue yang super luas menjadi harga mati.
Venue sudah ditentukan, masalah berikutnya soal perizinan yang ribet dan mahal
Namun, menyediakan venue luas rupanya hanyalah babak awal dari rentetan masalah berikutnya. Ujian yang tak kalah menguras energi adalah berhadapan dengan perizinan kepolisian dan negosiasi warga lokal–seperti dalam kasus Asram Edupark.
Secara aturan tertulis, regulasi resmi menyatakan bahwa biaya perizinan keramaian untuk sebuah acara sejatinya sangat kecil, atau bahkan nyaris nol rupiah. Hal ini ditegaskan oleh Kasi Yanmin Ditintelkam Polda DIY, Siswanto.
Di atas kertas, alur birokrasi perizinan ini sebenarnya cukup runtut dan berjenjang. Penyelenggara harus memulainya dari tingkat Polsek setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi. Berbekal surat tersebut, proses perizinan naik ke tingkat Polres, sebelum akhirnya bermuara di meja Polda DIY.
Saat pengajuan tiba di tingkat Polda, penyelenggara wajib membedah substansi festival mereka. Berkas pendukung yang disetor pun harus merinci segalanya, mulai dari proposal acara, target jumlah penonton, harga tiket, detail lokasi, tata letak panggung, hingga simulasi rekayasa lalu lintas.
Urusan perizinan ini juga tidak bisa dilakukan dengan sistem kebut semalam. Siswanto menjelaskan, pengajuan izin memiliki tenggat waktu maksimal 31 hari, atau setidaknya paling lambat 21 hari sebelum acara digelar.
“Kalau dari berkas dan skema keamanan dari penyelenggara sudah clear, kami akan izinkan. Namun, kalau dirasa dari pihak penyelenggara tidak beres, ya tidak kami izinkan,” tegas Siswanto, saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (22/9/2026).
Ia juga menggarisbawahi satu hal penting yang sering menjadi momok para promotor: institusi kepolisian sama sekali tidak memungut biaya perizinan sepeser pun. Kalaupun ada penyelenggara yang dimintai sejumlah uang, maka itu bukan berasal dari instruksi resmi dari “atas”.
Sayangnya, jaminan bebas biaya resmi itu kerap berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Justru “pungutan tak resmi” dari oknum aparat di lapangan inilah yang sering membentur penyelenggara.
Pengalaman pahit semacam ini diakui oleh Founder dan CEO Hectic Creative, Gervian Riandra. Sebagai promotor yang rutin menghidupkan panggung musik di Jogja–mulai dari gigs bulanan Simak Siar hingga festival tahunan lintas genre Saemen Fest–Gervian sudah hafal betul tabiat aparat soal perizinan ini.
Menurut pengalamannya, oknum polisi biasanya punya cara sendiri untuk “berhitung”. Tolok ukurnya, biasanya seputar jumlah talent atau musisi yang tampil di poster. Jika deretan pengisi acaranya banyak dan mentereng, oknum aparat otomatis berasumsi bahwa penyelenggara punya kantong tebal.
“Ujung-ujungnya, tarif ‘izin’ pun ditarik setinggi langit,” ujarnya, saat mengisahkan pengalamannya itu kepada Mojok.
Siasat menekan biaya perizinan
Kondisi ini tak jarang memaksa Gervian memutar otak. Untuk menyiasati biaya tak terduga itu, ia kadang harus mengubah haluan konsep acara. Dari yang awalnya direncanakan sebagai festival, diubah menjadi intimate atau special show yang hanya menampilkan satu artis dengan batas maksimal 2.000 penonton. Lewat penyusutan skala acara ini, biaya perizinan gelap tersebut baru bisa ditekan drastis.
Beban perizinan ini ternyata bukan sekadar rahasia umum. Beberapa narasumber Mojok yang juga bergelut di industri ini membisikkan bahwa praktik “hitung-hitungan” biaya keamanan tersebut memang acap kali terjadi dan dengan todongan nominal besar.
Saking besarnya nominal yang diminta “oknum”, ada kalanya pos anggaran untuk uang pelicin perizinan ini nilainya setara dengan gabungan honor manggung lima artis lokal ditambah satu musisi papan atas dari ibu kota.
Angka siluman yang kelewat batas ini jelas membuat banyak penyelenggara menjerit. Namun, pertunjukan harus tetap berjalan. Jika Gervian menyiasatinya dengan menyusutkan skala acara, Arsita punya cara yang sedikit berbeda.
Ia mengaku sengaja “merangkul” personel kepolisian yang memiliki usaha sampingan di bidang pengamanan acara sejak awal perancangan festival. Polisi ini dilibatkan langsung dalam rapat koordinasi panitia dan diterjunkan untuk ikut melakukan pendekatan ke tokoh warga setempat.
Strategi “orang dalam” ini terbukti ampuh. Kehadiran mereka mampu memangkas biaya perizinan tak resmi hingga 50 sampai 70 persen, sekaligus menjadi tameng dari intimidasi oknum aparat luar wilayah maupun organisasi masyarakat yang kerap mencari celah keuntungan.
“Soalnya kan sama aja, ya, bakal keluar biaya besar juga buat mereka (polisi). Jadi, mending kami libatkan saja. Biar kami nggak repot, dikasih segini udah biar mereka yang urus tetek bengek perizinannya,” tegas Arsita.
Atas laporan dan keluhan dari para penyelenggara tersebut, para pemangku kepentingan di kepolisian telah memberikan detail gambaran proses perizinan secara resmi dan jawaban atas desas-deasus “uang perizinan”, yang bisa dibaca di Suara Bawah Tanah edisi “Belakang Panggung Festival Musik Jogja” edisi ketiga berikutnya.
Ada opsi venue ideal di selatan Jogja
Di tengah karut-marut persoalan lahan yang terbatas dan birokrasi yang memusingkan di pusat kota, Arsita sebenarnya melihat titik terang di kawasan selatan Jogja. Ada tanah Sultan Ground (SG) di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di area yang berdekatan dengan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
“Itu tanah kosong, sama sekali nggak dikelola,” jelasnya.
Padahal, menurut Arsita, lahan seluas puluhan hektar di sana dinilai sangat ideal untuk dikembangkan menjadi kawasan festival terpadu, layaknya kawasan JIExpo Kemayoran di Jakarta.
“Kalau dikelola, itu bisa jadi semacam ‘Kemayoran-nya Jogja’,” imbuhnya.
Lokasi di Kulon Progo ini juga didukung penuh oleh konektivitas Kereta Bandara, pertumbuhan fasilitas hotel yang mulai menjamur di sekitarnya–setelah pembangunan YIA, serta memiliki potensi besar untuk meratakan perputaran ekonomi kreatif agar tidak hanya menumpuk dan bikin macet di pusat Kota Jogja saja.
“Kalau itu dikelola dengan baik, bisa menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah), menguntungkan buat Jogja. Ekonomi juga lebih merata, biar nggak di pusat saja berputarnya, tapi di daerah juga merasakan pembangunannya.”
Sayangnya, opsi yang sangat strategis ini belum dilirik, apalagi difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Tulisan ini merupakan bagian pertama dari Reportase Khusus Mojok.co Suara Bawah Tanah edisi “Belakang Panggung Festival Musik Jogja”
Reporter: Ahmad Effendi, Janu Wisnanto
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA: Magisnya Festival Musik di Jogja sekaligus Ujian bagi Penyelenggara atau reportase khusus Mojok lainnya di rubrik Suara Bawah Tanah
