Sejak dilantik, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terus jadi perbincangan. Meski gajinya lumayan, petugas KPPS di Bantul mengaku lebih khawatir dengan saksi galak hingga kelelahan selama kerja di TPS yang menantang.
Pada Kamis (25/1/2024) lalu, KPU melantik secara serentak 5,7 juta anggota KPPS di 71 ribu titik seluruh Indonesia. Syamsi (25) adalah satu dari jutaan anggota KPPS tersebut.
Mulanya, ia mendapat tawaran Pantarlih untuk menjadi anggota KPPS. Bersama teman-teman pemuda di kampungnya yang dapat tawaran sama, akhirnya ia memilih untuk bergabung.
Tawaran langsung itu membuatnya langsung lolos. Hanya tinggal mempersiapkan berkas berupa surat pernyataan, keterangan tidak aktif partai politik, cv, ijazah, surat kesehatan, hingga pas foto.
“Pokoknya praktis yang agar ribet cuma mengurus surat kesehatan di Puskesmas,” katanya kepada Mojok Selasa (6/2/2024).
Selain karena banyak temannya yang ikut, alasan Syamsi mantap bergabung adalah tawaran gajinya. Iming-iming kerja sehari dengan gaji Rp1,1 juta baginya memang terbilang lumayan.
“Ya lumayan lah ya. Sampai bikin iri beberapa pemuda kampung yang nggak dapat dari Pantarlih,” kelakarnya.
Bahkan, gaji belum turun saja ia sudah terpikir hendak belanja. Sebagai pemuda penghobi bulu tangkis ia sudah terpikir untuk memperbarui raket usangnya dengan raket baru seharga sejuta.
Drama pelantikan KPPS terjadi di berbagai tempat
Seperti banyak petugas KPPS lain, Syamsi juga rela mengajukan cuti kerja demi bisa ikut pelantikan. Di hari pelantikan itu, ia mengaku tak henti-hentinya tertawa melihat meme yang beredar di media sosial.
“Sebenarnya pelantikannya biasa aja. Tapi gara-gara sejak sehari sebelumnya sudah ramai candaan di media sosial, malah jadi ikut terbawa suasana seolah ikut pelantikan abdi negara,” ujarnya tertawa.
Namun, seperti pelantikan KPPS di berbagai tempat lain, Syamsi juga merasakan persoalan saat acara di Bantul. Ia datang sejak setengah delapan pagi, menunggu hingga acara mulai jam sembilan tanpa ada snack.
Beruntungnya, ia mengaku mendapat amplop berisi uang akomodasi. Meskipun, nominalnya ternyata Rp35 ribu.
“Nggak tahu apakah standarnya segitu selain di Bantul. Tapi temanku di tempat lain ada yang amplopnya berisi Rp50 ribu,” tuturnya.
Selanjutnya, awalnya ia mengira urusan snack hanya terlambat sebentar. Selepas prosesi pelantikan, ada seremonial menanam pohon bagi KPPS Bantul. Namun, hingga semua rangkaian acara pelantikan KPPS di desanya usai, makanan untuk para petugas tak kunjung datang.
“Bu Lurah minta maaf karena vendor snack terlambat. Tapi ternyata baru datang setelah acara selesai, anggota yang sudah pulang suruh kembali cuma untuk ambil itu saja. Akhirnya ya mayoritas nggak ambil itu,” terangnya.
Baca halaman selanjutnya…
Gajinya nggak terasa kalau mengingat tantangan saat bekerja
Gajinya nggak terasa kalau mengingat tantangan saat bekerja
Sebenarnya, gaji Rp1,1 juta pada praktiknya tidak hanya untuk kerja sehari saja. Sejak pelantikan, sudah ada beberapa kegiatan yang Syamsi ikuti. Mulai dari Bimtek hingga beberapa persiapan teknis di TPS.
Selain itu, tantangan saat hari Pemilu 14 Februari 2024 mendatang juga tak kalah membuat khawatir. Selain lelah yang membayangi karena harus kerja seharian, mereka tak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun mengingat pentingnya setiap suara yang masuk di TPS.
“Di 2019 aku pernah jadi saksi, jadi terbayang bagaimana capeknya proses awal sampai akhir pencobolosan,” curhatnya.
Belum lagi, mereka bekerja dengan pengawasan penuh berbagai pihak. Salah satunya dari kalangan saksi. Sebagai pemuda yang pernah jadi saksi, Syamsi paham betul bahwa KPPS akan disoroti selama bekerja. Teledor sedikit bisa kena tegur.
Selain persiapan tenaga, para petugas KPPS harus siap secara mental. “Saksi pasti bakal galak karena memastikan semua berjalan dengan benar. Ini wajar. Nah bagi para KPPS ini harus siap mental. Jaga stamina karena kerjanya juga pakai otak,” kelakarnya.
Tugas berat itu membuat Syamsi terbayang mengapa pada 2019 banyak petugas KPPS yang meninggal. Mengenai kematian ratusan petugas KPPS pada 2019 lalu, Komnas HAM menilai ada tiga faktor penyebab utama.
Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubain Tanthowi mengungkap tiga faktor utama penyebab kematian yakni faktor komorbid atau penyakit penyerta, lemahnya manajemen risiko, dan beban kerja yang terlalu berat. Saat itu yang meinggal mayoritas berusia 46-67 tahun.
“Beban kerja petugas KPPS yang sangat tinggi dan disertai dengan durasi kerja yang sangat panjang, dapat mencapai 48 jam tanpa henti sejak persiapan pendirian TPS,” kata Pramono dalam jump apers di kantor Bawaslu RI, Selasa (25/7/2023) silam.
Selain itu, Pramono juga menyoroti kondisi psikologis seperti stres dan kecemasan petugas KPPS saat bertugas. Ini sejalan dengan kekhatiran Syamsi, bahwa kerja mereka memang penuh tekanan.
Penulis: Hammam Izzuddin
Editor: Agung Purwandono
Cek berita dan artikel Mojok lainnya di Google News