Nasib jauh lebih buruk dialami oleh calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), imbas penundaan pengangkatan CPNS-PPPK 2024. Mereka adalah pegawai honorer yang mengupayakan nasib lebih baik, tapi justru tersandung-sandung. Salah satunya yang seorang pegawai honorer Bekasi ini alami.
***
Sedianya pengangkatan CPNS dijadwalkan berlangsung pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sementara peserta PPPK tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025.
Namun, setelah rapat dengan Komisi II DPR, MenPAN-RB, Rini Widyantini menyampaikan pengangkatan CPNS ditunda menjadi serentak pada 1 Oktober 2025, edangkan PPPK pada 1 Maret 2026. Penundaan yang terlampau panjang.
Nasib pegawai honorer: gaji kecil dan kerap nunggak
Merujuk data MenPAN-RB, ada 1.017.11 calon PPPK yang semestinya diangkat dan kini mengalami penundaan. Satu di antaranya adalah Bowo (30), pegawai honorer asal Bekasi, Jawa Barat.
Sebelumnya, Bowo menjadi pegawai honorer bidang administrasi di sebuah instansi pemerintah sejak 2018. Situasi yang dia alami selama menjadi pegawai honorer kurang begitu baik. Itulah kenapa dia mengikuti seleksi PPPK.
“Sejak 2018 itu gaji saya kurang lebih Rp1 jutaan. Kadang nunggak,” ungkap Bowo, Sabtu (15/3/2025) malam WIB.
“Apalagi rekan honorer guru. Gaji Cuma Rp200 ribu per bulan, masih dibayarkan per tiga bulan,” sambung pegawai honorer asal Bekasi tersebut.
Jika mengikuti seleksi CPNS terbilang ketat, maka pilihan rasional Bowo adalah mendafar PPPK. Paling tidak, jika keterima, tetap ada peningkatan kesejahteraan ketimbang menjadi seoranag pegawai honorer.
Dirumahkan imbas efisiensi anggaran
Nasib Bowo makin sulit ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Sebab, gajinya yang tidak besar itu pembayarannya malah dicicil oleh pihak kantornya.
Efisiensi memang berpengaruh pada pelayanan di kantor. Seperti, hanya satu lift yang boleh nyala, kondisi ruangan cukup redup karena beberapa lampu dimatikan, AC mati, hingga WiFi yang terasa lambat.
Namun, tentu saja itu tidak seberapa dengan dampak selanjutnya: sejumlah pegawai honorer—setidaknya di kantor Bowo—terpaksa dirumahkan. Termasuk Bowo sendiri.
“Karena instansi tidak mampu lagi menggaji. Anggarannya terbatas. Walau pemerintah pusat bilang tidak boleh ada PHK honorer, tapi fakta di lapangan berbeda jauh. Efisiensi sangat berpengaruh ke nasib kami,” tuturnya getir.
Merespons Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan tidak ada PHK terhadap pegawai honorer di seluruh kementerian/lembaga. Nyatanya, Bowo dan sejumlah rekannya tetap saja dirumahkan.
Tersandung-sandung menjadi PPPK
Bowo awalnya merasa “aman”. Karena kendati dirumahkan, paling tidak dia sudah terbayang bakal segera diangkat menjadi PPPK. Sialnya, pengangkatan PPPK malah ditunda hingga selama itu.
“(Saat mendengar berita tersebut) Saya pribadi dan keluarga menangis. Karena itu harapan saya satu-satunya setelah sekian tahun. Teman-teman saya saking kagetnya, tidak bisa berkata-kata,” ujar Bowo emosional.
Setelah dirumahkan, Bowo memeras habis energinya untuk mencari pemasukan. Beberapa pekerjaan yang sifatnya freelance dia ambil.
Akan tetapi, tidak banyak orang yang bisa seperti Bowo. Mencari pekerjaan di Indonesia, sekalipun freelance, juga sama sulitnya dengan pekerjaan tetap. Kalau toh dapat, itu pun tidak cukup satu pekerjaan jika urusannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Beberapa rekan saya banyak yang pinjol, gali lubang-tutup lubang untuk susu anak, makan keluarga, apalagi ini mau lebaran. Lebaran nggak pegang uang,” ucap Bowo.
Beberapa teman Bowo, pegawai honorer asal Makassar hingga Batam, bahkan ada yang akhirnya dijemput maut. Mereka belum sempat merasakan peningkatan kesejahteraan hidup gara-gara penundaan pengangkatan tersebut.
Aliansi pegawai honorer akan bergerak ke KemenPAN-RB
Bowo tergabung dalam aliansi pegawai honorer dari berbagai daerah. Terdiri dari guru, tenaga teknis, Satpol PP, petugas Damkar, tenaga kesehatan (nakes), dan lain-lain.
Mereka kini menyiapkan demo nsional tolak penundaan pengangkatan PPPK 2024, menyasar kantor KemenPAN-RB. Rencananya demo akan berlangsung pada Selasa (18/3/2025).
“Massa kami kurang lebih 10.000. Kami sudah berkali-kali diintimidasi agar tidak demo, tapi kami tetap bulat (untuk demo),” tegas Bowo.
Sementara Fadlun, Ketua Umum (Ketum) Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) yang juga akan turun aksi menekankan agar para pegawai honorer tidak takut bersuara untuk memperjuangkan nasibnya.
“Menyalurkan aspirasi lewat demo itu dilindungi Undang-Undang, dengan catatan tidak anarkis. Pemerintah juga jangan alergi untuk dikritik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Mojok dapat.
Pasalnya, bagi para pegawai honorer itu, pemerintah sudah teramat keterlaluan. Menipu mereka berulang kali. Berkali-kali dijanjikan jadi PNS, tapi nyatanya tidak juga. Setelah punya harapan di PPPK, tapi malah tertunda-tunda dengan jangka waktu yang kelewat lama.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Bagi Lulusan UNY, Kerja Sampingan jadi Guru Les Privat Lebih Menjanjikan: 10 Kali Upah Honorer atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
