Sejumlah pengamat mendorong Badan Pusat Statistika (BPS) lebih jujur dalam melaporkan data kelompok miskin di Indonesia. Pasalnya, data itu jauh berbeda dengan standar perhitungan batas garis kemiskinan dari World Bank. Jika data itu dipaksakan, kelompok menengah ke bawah akan lebih menderita.
Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan, seseorang dikatakan miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp535.547 per bulan. Perhitungan garis kemiskinan ini dinilai tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Menurut standar perhitungan dan laporan World Bank, ada lebih dari 190 juta warga miskin di Indonesia. Sementara, data BPS menyebut hanya ada 24 juta kelompok miskin di Indonesia pada tahun 2024.
Kelompok miskin butuh bansos, tapi…
Kemiskinan memang menjadi masalah pelik. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di ASEAN. Pakar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair, Bagong Suyanto menilai selama ini pendekatan karitatif yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat belum cukup.
Pendekatan karitatif adalah bantuan yang didasarkan pada rasa belah kasih. Dalam hal ini, pemerintah hanya memberikan bantuan berupa materi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Bantuan semacam itu dampaknya hanya jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Di mana, masyarakat atau kelompok miskin jadi tidak bisa mandiri.
“Program seperti itu hanya memperpanjang nafas, bukan memberdayakan masyarakat atau kelompok miskin untuk mandiri,” ujar Bagong dikutip dari laman resmi Unair, Senin (23/6/2025).
Belum lagi, jika program tersebut tidak tepat sasaran. Linda (22), anak bungsu dari enam bersaudara mengaku pernah menjumpai keluarga yang kesulitan mencari bantuan sosial.
Beruntung kepala RT di kampungnya masih baik hati memberikan Linda surat keterangan tidak mampu untuk kuliah. Sebab, kata dia, tidak semua orang diberi. Bukan karena kepala RT itu selektif tapi kuotanya justru dibagi-bagi ke kerabat dekat.
“Menurut pengamatanku bansos di kampungku ini kurang merata. Kebanyakan yang menerima adalah saudara atau kerabat dari RT/RW,” kata Linda, Senin (23/6/2025).
Linda sendiri memang mengaku berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Ayahnya sudah meninggal saat dia berusia 12 tahun. Sedangkan ibunya harus banting tulang guna mencukupi kebutuhan keluarga.
Pekerjaan apapun, akan ibunya lakoni, seperti berjualan baju, tempe penyet, hingga sembako. Di usianya yang semakin tua, Linda pun harus membantu ibunya.
Pelan-pelan mengentas kemiskinan
Sementara itu, menurut Bagong, pemerintah dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, alih-alih hanya memberi modal usaha. Selain pengetahuan, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk aset produksi.
“Contohnya, tukang becak yang diberi becak sendiri atau penjahit yang diberi mesin jahit, itu akan menaikkan pendapatan mereka secara signifikan,” jelasnya.
Baca Halaman Selanjutnya
Kemiskinan adalah persoalan multidimensi
Lebih dari itu, kemiskinan memang menjadi persoalan multidimensi yang tak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Faktor ekonomi hanyalah 20 persen masalah yang berhubungan dengan kemiskinan. Selebihnya menyangkut aspek sosial, pendidikan, informasi, bahkan diskriminasi struktural.
“Bila hanya fokus pada pertumbuhan usaha besar, maka orang miskin dipaksa berkompetisi dengan kelas menengah ke atas, dan itu tidak adil,” kata Bagong.
Negara nggak perlu malu mengakui kelompok miskin
Di sisi lain, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Rossanto Dwi Handoyo sepakat jika perhitungan BPS memang sudah kuno. Mengingat, kebutuhan dasar masyarakat yang sudah berubah. Kebutuhan itu seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Misalnya, kata Rossanto, BPS masih menetapkan kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori yang jika direlevansikan dengan kondisi sekarang, angka tersebut tidaklah layak. Atau kebutuhan non-makanan seperti paket data internet yang saat ini menjadi kebutuhan primer.
“Harusnya, bagaimana menghitung garis kemiskinan itu? Ya tentang bagaimana hidup dengan layak.” kata Rossanto dikutip dari laman resmi Unair, Senin (23/6/2025).
Ia menjelaskan, alih-alih menghitung dengan cara seminimal mungkin, pemerintah seharusnya menetapkan kelompok “miskin” dengan standar yang manusiawi dan adil. Jadi, ketika seseorang dikategorikan kelompok miskin, artinya mereka masih bisa hidup dalam kondisi layak.
“Ya (kalau) miskin, tapi nggak layak sama saja menuju pada kematian,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rossanto berharap pemerintah dapat mengubah perhitungan garis kemiskinan yang sesuai dengan standar hidup layak di masa kini. Tidak perlu malu mengakuinya, agar kebijakan yang dikeluarkan juga tepat.
“Kalau kita memang ingin menjadikan negara kita negara yang berkeadilan sosial maka treatment kita, spektrumnya harus lebih luas lagi. Jangan sampai kita bangga menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, tapi memperlakukan warga seperti negara berpendapatan rendah,” kata Rossanto.
Nasib kelompok menengah yang dianaktirikan
Standar perhitungan garis miskin yang tidak tepat juga berdampak pada kelompok menengah. Terlahir sebagai kelompok kelas menengah, Ihza (23), mengaku harus mengkis-mengkis. Anak pertama dari dua bersaudara itu terbiasa mengandalkan tabungan pribadi, alih-alih menerima bantuan dari pemerintah.
Lagi-lagi, sebagai kelompok menengah, ia dikatakan tidak layak menerima bantuan. Namanya tidak terdaftar di pangkalan data utama Kementerian Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Alias, standar hidupnya masih dikatakan belum miskin.
“Perlu disadari, dengan kita bisa survive, belum tentu aman. Banyak yang bisa survive tapi tetep menggos-menggos (sesak nafas),” ujar Ihza.
Ihza bukannya kurang bersyukur karena tidak tergolong kelompok miskin, tapi ia merasa seperti dianak tirikan oleh negara. Bagaimana tidak, kebanyakan bantuan dari pemerintah memang ditujukan kepada kelompok miskin. Padahal, kalau mau dikatakan butuh, keluarganya juga butuh.
Apalagi, ibunya baru saja terkena PHK dan baru membuka laundry kecil-kecilan. Tak hanya ibunya, ia juga sudah kena PHK dua kali. Rezekinya baru saja terbuka saat ia diterima kerja di Jogja. Dengan gaji keduanya yang pas-pasan, bukan berarti mereka tidak perlu bantuan.
“Ya, rasanya kayak dianaktirikan. Padahal kalau dibilang butuh, ya butuh. Tapi kami juga merasa (kondisi ekonomi) tidak separah itu,” ucapnya.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Kelas Menengah Dipaksa Terima Nasib Saat Kelas Bawah Dianakemaskan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.