Wajah Jeremiah (20) menegang ketika obrolan saya dengannya menyinggung program pemerintah di tanah kelahirannya, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jere, begitu ia akrab dipanggil, saat ini tengah kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta.
Sudah jadi rahasia umum jika pemerintah Indonesia menjadikan Papua Selatan sebagai salah satu prioritas utama dalam pengembangan lumbung pangan nasional. Hal ini membuat orang-orang luar Papua beranggapan bahwa tempat tinggalnya akan menjadi daerah maju. Rupanya ini yang membuatnya tampak emosi.
Yang nyata dan yang fana soal Papua di dunia maya
Belakangan ini, tiap kali saya scroll TikTok atau Instagram dan mencari video tentang Papua, yang sering muncul di layar ponsel adalah gambar megahnya Jembatan Youtefa di Jayapura atau jalan aspal mulus yang membelah perbukitan.
Saya lalu membaca kolom komentarnya. Puluhan netizen, yang mayoritas tinggal di luar Papua, ramai-ramai menulis pujian. “Wah, Papua sekarang sudah maju, ya,” atau “Fasilitasnya ternyata tidak kalah sama Jakarta,” tulis mereka.
Saya paham, komentar-komentar itu mungkin ditulis dengan niat baik. Namun, saya juga sadar betul bahwa pandangan tersebut sangat salah kaprah karena tidak mewakili kenyataan di Papua secara keseluruhan. Ini yang membuat Jere tampak emosi.
“Biasanya, mereka dengan polos bilang: ‘Bagus dong ada proyek lumbung pangan raksasa, itu kan buat majuin daerah kalian juga’,” ucap Jeremiah saat saya ngobrol dengannya, Senin (2/3/2026) lalu.
Ia tampak emosi karena apa yang orang katakan itu justru menyesakkan dada. Saat malam tiba di kamar kos, ia sering menatap layar ponsel dengan perasaan cemas menunggu kabar dari kampung halaman. Sinyal telepon dan internet di pelosok sangat sulit. Ketika jaringan sesekali muncul dan pesan WhatsApp dari keluarga masuk, isinya jarang berupa kabar bahagia.
“Keluarga di Papua bahkan sering mengirim foto atau video singkat yang memperlihatkan alat-alat berat sedang membabat habis hutan adat. Hutan itu dulunya tempat kami bermain saat kecil, tempat orang tua kami mencari makan,” imbuhnya sembari mengunyah pinang.
Ada perasaan tidak berdaya yang luar biasa di kalangan mahasiswa ini. Jere, dan ribuan mahasiswa lain, rela pergi jauh menyeberang pulau untuk kuliah, dengan harapan kelak bisa pulang dan membangun kampung halamannya.
Namun, belum sempat mereka membawa pulang ijazah, lanskap tanah kelahiran mereka sudah lebih dulu beralih rupa atas nama mega-proyek pembukaan lahan.
Keresahan mahasiswa di perantauan ini bukanlah ketakutan yang mengada-ada. Apa yang mereka saksikan lewat layar ponsel di Yogyakarta adalah realitas memilukan yang kini harus dihadapi keluarga mereka secara langsung di Merauke.
Kabar buruk di kamar kos mahasiswa Papua di Jogja
Jarak antara pujian di media sosial dan kenyataan di lapangan ini paling dirasakan oleh para mahasiswa Papua yang sedang merantau. Di kota-kota pendidikan seperti Yogyakarta, misalnya, mereka sering terjebak dalam situasi yang serba salah. Di kampus, teman-teman dari luar Papua sering kali ikut memuji program tersebut.
“Biasanya, mereka dengan polos bilang: ‘Bagus dong ada proyek lumbung pangan raksasa, itu kan buat majuin daerah kalian juga’,” ucap Jeremiah, salah satu mahasiswa Papua yang kini menimba ilmu di Yogyakarta, Senin (2/3/2026) lalu.
Bagi mahasiswa asal Papua Selatan, seperti Jeremiah, ucapan itu justru menyesakkan dada. Saat malam tiba di kamar kos, ia sering menatap layar ponsel dengan perasaan cemas menunggu kabar dari kampung halaman. Sinyal telepon dan internet di pelosok sangat sulit. Ketika jaringan sesekali muncul dan pesan WhatsApp dari keluarga masuk, isinya jarang berupa kabar bahagia.
“Keluarga di Papua bahkan sering mengirim foto atau video singkat yang memperlihatkan alat-alat berat sedang membabat habis hutan adat. Hutan itu dulunya tempat kami bermain saat kecil, tempat orang tua kami mencari makan,” imbuhnya.
Ada perasaan tidak berdaya yang luar biasa di kalangan mahasiswa ini. Jere, dan ribuan mahasiswa lain, rela pergi jauh menyeberang pulau untuk kuliah, dengan harapan kelak bisa pulang dan membangun kampung halamannya. Namun, belum sempat mereka membawa pulang ijazah, lanskap tanah kelahiran mereka sudah lebih dulu beralih rupa atas nama mega-proyek pembukaan lahan.
Keresahan mahasiswa di perantauan ini bukanlah ketakutan yang mengada-ada. Apa yang mereka saksikan lewat layar ponsel di Yogyakarta adalah realitas memilukan yang kini harus dihadapi keluarga mereka secara langsung di Merauke.
Hutan rimbun Papua diratakan alat berat
Kenyataan pahit ini dibenarkan oleh Kepala Advokasi LBH Papua Merauke, Arnold Anda. Ia melukiskan situasi di ujung timur Indonesia itu dengan satu kesimpulan yang menyedihkan: kondisi masyarakat adat di Merauke saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Sejak awal tahun 2024, warga dikejutkan oleh datangnya sekitar 2.000 alat berat (ekskavator) yang tiba-tiba merusak keheningan di Distrik Ilwayab, Kampung Wogekel, dan Kampung Wanam.
“Dulu, proyek itu dijanjikan akan membuat Merauke jadi lumbung pangan nasional, tapi ujungnya justru merampas tanah warga dan merusak alam,” kata Arnold yang juga merupakan putra asli Marind, Papua Selatan, kepada Mojok, Rabu (4/3/2026).
Kini, kekhawatiran serupa datang lagi lewat inisiatif baru dalam bentuk mega-proyek agrikultur terpadu. Melalui perluasan ini, terdapat rancangan untuk membuka lahan pertanian tebu dan sawah seluas lebih dari 2 juta hektare.
“Tapi alih-alih membawa kesejahteraan, proyek ini malah mengancam ruang hidup masyarakat adat secara besar-besaran,” imbuh Arnold.
Aturan adat dirusak seketika
Bagi masyarakat adat di Papua Selatan, seperti suku Marind, Yei, Maklew, dan Khimaima, tanah dan hutan bukanlah barang dagangan. Hutan juga bukan “lahan kosong” atau “lahan tidur” yang bisa dibagi-bagi begitu saja oleh pihak-pihak luar tidak bertanggung jawab.
Arnold menegaskan, hutan adalah tempat hidup yang utuh. Hutan adalah “supermarket” gratis, apotek, dan tempat ibadah mereka.
“Bagi korporasi, hutan itu lahan tidur. Bagi kami, hutan tempat menggantungkan hidup,” jelasnya.
Sejak zaman nenek moyang, batas-batas wilayah setiap marga sudah ditandai oleh alam, seperti aliran sungai kecil atau pohon besar. Jati diri orang asli di Papua Selatan juga sangat terikat pada tumbuhan dan hewan di dalam hutan.
Misalnya, pohon kelapa untuk marga Gebze, burung kasuari untuk marga Ndiken, kangguru untuk marga Samkakai, dan burung elang untuk marga Yolmen.
“Jadi, membongkar rawa dan meratakan hutan sama saja dengan mencabut paksa akar budaya dan jati diri orang Papua.”
Kepemilikan tanah ini juga sangat rinci. Kasus yang dialami oleh Mama Yasinta di Wanam, misalnya, menjadi contoh nyata. Meski dia berasal dari marga Moyen, tanah tersebut punya pembagian khusus antar keluarga yang tidak bisa saling klaim sembarangan.
Aturan adat yang sudah ada ratusan tahun ini sekarang terancam terkoyak karena penguasaan tanah tersebut dialihkan secara sepihak, tanpa ada musyawarah menyeluruh dan persetujuan dari warga.
Mitos lahan kosong dan ancaman lingkungan bagi tanah Papua
Cerita kemajuan yang dibawa dari Ibu Kota terus menabrak kenyataan di lapangan. Narasi yang sering beredar menyebutkan proyek ini hanya memakai lahan kosong yang tidak terpakai. Namun, penjelasan dari Juru Kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia Dewi, membantah keras klaim tersebut.
Riezcy menjelaskan, dari pantauan satelit pada awal tahun 2026 saja terlihat jelas bahwa proyek-proyek atas nama pembangunan di Papua membersihkan hutan alam asli dan lahan gambut yang sangat penting untuk lingkungan.
Merujuk data yang dihimpun Satya Bumi, terang Reizcy, tercatat lebih dari 15.000 hektare hutan–setara lima kali luas Kota Yogyakarta–telah dibuka oleh perusahaan agrikultur. Sementara itu, inisiatif cetak sawah juga sudah mengalihfungsikan lebih dari 7.000 hektare lahan.
“Kita harus tahu bahwa Merauke dipenuhi oleh rawa dan tanah gambut. Ketika rawa dan gambut ini dikeringkan dengan cara dibuat parit-parit demi menanam tebu dan padi, dampaknya sangat mengerikan,” jelas Riezcy, Rabu (4/3/2026).
Lahan gambut, jelas Riezcy, bisa menyimpan gas karbon jauh lebih banyak daripada hutan biasa. Merusaknya sama dengan melepaskan polusi masif ke udara, yang justru membuat bumi semakin panas.
Kerusakan alam ini juga langsung berimbas pada kehidupan warga lokal. Hutan sagu yang dulunya jadi sumber makanan utama kini tergusur. Karena lanskap berubah, hewan buruan seperti rusa lari menjauh, dan ikan di rawa makin sulit dicari.
“Akibatnya, warga dipaksa berubah. Mereka kehilangan sagu gratis dari alam dan kini harus bergantung pada beras yang harus dibeli dengan uang,” tambahnya.
Di Kampung Sowa, rawa dan sungai yang dulunya sangat jernih untuk minum, mencari sagu, dan tempat anak-anak berenang, kini berubah keruh kecokelatan. Air itu dipenuhi sisa tebangan pohon dan zat besi tinggi.
“Gara-gara air kotor ini, anak-anak di sana sekarang banyak yang menderita infeksi kulit kemerahan dan gatal-gatal parah.”
Pengamanan berlapis dan tragedi kemanusiaan di Papua
Proses transisi lahan ini sayangnya diwarnai ketegangan. Proyek raksasa di Merauke ini melibatkan pengamanan aparat yang berlapis, yang justru memicu kekhawatiran dan trauma warga lokal.
Arnold, yang sejak awal 2024 lalu mengadvokasi masyarakat terdampak, menceritakan bagaimana pos-pos pengamanan baru dibangun di sekitar area proyek, seperti di Wanam, Jagebob, dan Sermayam. Di beberapa titik pembangunan jalan, presensi aparat keamanan bahkan sangat mencolok dibandingkan jumlah warga biasa di kampung tersebut.
“Banyaknya aparat ini berujung pada ancaman ketakutan. Warga yang menolak tanahnya digusur sering kali dilaporkan ke polisi oleh perusahaan, atau rumahnya didatangi aparat untuk menakut-nakuti,” jelasnya.
Puncak dari eskalasi ini terjadi pada 11 Februari 2026 di Wanam. Seorang warga dilaporkan menjadi korban dugaan tindak kekerasan berat. Ia mengalami cedera fisik serius akibat insiden tersebut.
Kejadian memilukan ini bermula dari insiden salah tangkap di dekat pos aparat yang juga menjadi tempat penjualan minuman keras. Ini menjadi catatan kelam perlindungan masyarakat asli Papua di tengah ambisi proyek raksasa tersebut.
Situasi makin kompleks karena beberapa tokoh politik lokal, seperti John Gluba Gebze–tokoh Otsus Papua–hingga Bupati Merauke, justru mendukung inisiatif berskala masif ini. Padahal mereka punya ikatan keluarga di Wanam.
“Sikap ini secara sengaja membuat warga adat saling bertengkar dan terpecah belah.”
Benturan aturan dan perlawanan “Salib Merah”
Secara hukum, masyarakat adat Papua seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Aturan ini dibuat agar suara orang asli Papua dihargai paling tinggi dan bisa menolak kebijakan yang merugikan mereka.
Namun, kenyataannya, instrumen lokal ini tidak berdaya melawan kepentingan pemodal besar dan kebijakan sektoral berskala nasional. Aturan khusus ini dengan mudah tereskalasi oleh regulasi dari kementerian terkait.
“Para pejabat daerah pun hanya bisa tunduk dan membiarkan proyek berjalan tanpa mendengarkan tangisan warganya,” kata Arnold.
Lebih peliknya lagi, kebebasan berekspresi anak-anak muda Papua juga tertekan. Mahasiswa Papua yang kuliah di kota seperti Yogyakarta kerap menerima tekanan psikologis. Beredar kekhawatiran bahwa beasiswa mereka berisiko dicabut jika terlalu vokal mengkritik kebijakan tersebut. Akibatnya, suara calon penerus bangsa ini terpaksa ditahan dalam ketakutan.
Namun, di tengah tekanan situasi, lanskap yang berubah, dan hukum yang dirasa tidak memihak, masyarakat adat menolak untuk diam. Mereka membuat gerakan perlawanan kultural tanpa kekerasan yang sangat menyentuh hati: mereka menancapkan sekitar 1.800 buah “Salib Merah” di area-area hutan yang diklaim sebagai lokasi proyek.
Aksi yang didukung penuh oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) ini sekaligus membantah stigma negatif di media sosial yang sering melabeli penolak proyek sebagai kelompok separatis.
“Salib Merah ini tidak ada urusannya dengan gerakan Papua Merdeka. Salib itu adalah jeritan minta tolong dan pesan moral agar negara mau memanusiakan mereka dan menghargai tanah warisan nenek moyang mereka,”kata Arnold.
Pada akhirnya, apa yang disampaikan oleh LBH Papua dan Satya Bumi berujung pada satu pesan penting untuk kita semua yang tinggal di kota besar. Tolok ukur kemajuan sebuah negara tidak selamanya bisa dilihat dari seberapa banyak aspal yang digelar, mal yang dibangun, atau angka panen yang dilaporkan ke pusat.
Kata Arnold, jika kemajuan itu harus dibayar dengan menebang jutaan hektar hutan, merampas identitas budaya orang asli, menghilangkan sumber makanan lokal, dan melukai warga tak bersalah demi keuntungan perusahaan besar, maka yang terjadi di Merauke bukanlah pembangunan, tetapi perampasan masa depan.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Pembangunan Masif Rusak Hutan Papua, Belasan Spesies Satwa Terancam Punah atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan