Konflik para elite: dinamika hubungan istana dengan geng Solo, penyadapan Presiden, hingga Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden (Wapres) tidak seharusnya mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bola panas belakangan bergulir intens di lingkaran kekuasaan. Tidak bisa dimungkiri, kini perhatian publik tersedot ke arus isu tersebut. Karena itu, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, mengingatkan pemerintah—terkhusus Presiden Prabowo—agar tidak larut dalam pusaran persoalan antar-para elite tersebut.
Sebab, menurut Ridho, perhatian pemerintah seharusnya dicurahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik yang belum beres. Mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), persoalan pertambangan, pemberantasan narkoba, belum lagi persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan.
“Pemerintahan tidak boleh terjebak pada konflik-konflik elite yang itu memang menunda isu-isu kebijakan yang jauh lebih penting,” tegas Ridho dalam wawancara di UMY, Kamis (12/11/2026).
Gibran mundur dari Wapres, istana dan geng Solo pisah jalan?
Pengunduran diri Gibran dari kursi Wapres memang menjadi isu panas yang menyedot perhatian. Apalagi memang isu tersebut menjadi salah satu anasir dalam desas-desus konflik elite yang juga tengah berembus kencang: ketegangan antara istana dengan geng Solo yang diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam analisisnya, Ridho melihat adanya perubahan arah hubungan politik kedua kelompok tersebut. Ia mengaitkan pandangannya dengan perkembangan dukungan partai politik dan posisi sejumlah tokoh dalam pemerintahan.
“Sudah berpisah jalan,” ujarnya. Pisah jalan yang puncaknya ditandai dari mundurnya Gibran dari kursi Wapres RI.
Terlebih, sebelum resmi mengundurkan diri, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Evaluasi Program MBG hingga Persoalan Pertambangan Jadi Perhatian
Gibran secara resmi memang telah mengundurkan diri dari jabatan Wapres RI per Kamis (12/11/2026). Situasi tersebut pun langsung memicu dinamika baru: siapa calon penggantinya?
Di tengah dinamika elite politik yang terus bergulir, Ridho menekankan bahwa pemerintah harus menjaga fokus pada kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menyoroti pelaksanaan program MBG, PSN, persoalan pertambangan, serta pemberantasan narkoba sebagai sejumlah agenda yang membutuhkan perhatian dan evaluasi berkelanjutan.
Menurutnya, dinamika hubungan antartokoh dan partai politik tidak seharusnya menghambat pelaksanaan program pemerintah maupun penanganan persoalan masyarakat. “Prabowo harus lebih banyak mendengarkan kepentingan publik dibanding mengurus rumitnya persoalan elit,” ujarnya.
Wakil presiden (Wapres) baru jangan dipilih berdasarkan kepentingan politik
Hingga laporan ini dimuat, bursa calon wakil presiden baru pengganti putra sulung Jokowi tersebut memang masih simpang-siur.
Namun, Ridho memperingatkan, figur yang dipilih perlu memiliki kemampuan untuk mendukung kinerja presiden dan memperkuat pelaksanaan agenda pemerintahan. “Pilihan wapres ini adalah wapres yang benar-benar mendukung kinerja presiden,” tekannya.
Kinerja Presiden yang dimaksud tidak lain adalah penanganan sederet pekerjaan rumah yang belum tuntas, sebagaimana disinggung sebelumnya.
Ridho juga menggarisbawahi, bukan tanpa alasan kenapa secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
“Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik. Akan tetapi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan konstitusi,” terangnya.
Prinsipnya, Ridho berharap dinamika politik nasional dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa menggeser perhatian pemerintah dari persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Sumber: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
BACA JUGA: Mulai Dari AHY Hingga Sufmi Dasco Ahmad, Inilah 5 Tokoh yang Berpotensi Menjadi Calon Wakil Presiden Jika Gibran Resmi Mengundurkan Diri atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
