Sekretariat Kabinet menyodorkan hasil survei bahwa mayoritas Rakyat Indonesia puas dan optimis dengan kinerja pemerintahan Prabowo dan Gibran. Namun, sejumlah survei lain justru menunjukkan temuan berbeda.
***
Menjelang 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diwarnai aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan massa aksi dari berbagai daerah. Hari ini, Selasa (20/10/2026), demonstrasi terpantau terjadi Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Massa aksi memberikan rapor merah atas kinerja 2 tahun Prabowo dan Gibran.
Sementara di Kaltim, demonstrasi juga terjadi sebagai reaksi atas persoalan karhutla dan asap pekat yang tidak kunjung teratasi. Sementara dilaporkan, korban terutama dari kalangan anak-anak, telah berjatuhan karena kepungan asap yang mengganggu pernapasan.
Dua hari sebelum demonstrasi berlangsung di Yogyakarta hingga Jakarta, Sekretariat Kabinet RI merilis ulang hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menunjukkan bahwa kepuasan dan optimisme masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo dan Gibran masih tinggi.
65 persen masyarakat puas, 75 optimis dengan pemerintahan Prabowo Subianto
Merujuk hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI): tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,4 persen.
Survei juga memperlihatkan optimisme masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebanyak 67 persen responden menyatakan optimistis pemerintah akan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik.
Selain itu, survei PPI juga mencatat sebanyak 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo secara khusus. Rinciannya, 62,3 persen menjawab puas dan 2,9 persen sangat puas.
Program-program yang diterima masyarakat, termasuk MBG
Dalam survei yang berlangsung pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 tersebut, PPI juga memetakan sejumlah program yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Dari peringkat teratas, berikut urutan program-program tersebut:
- Program bantuan sosial (bansos)
- Sekolah Rakyat
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Program sekolah gratis hingga perguruan tinggi
- Program cek kesehatan gratis.
“Temuan tersebut menunjukkan bahwa program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan menjadi sejumlah program pemerintah yang mendapat penilaian positif dari masyarakat,” demikian tulis Sekretariat Kabinet RI merespons hasil survei tersebut.
Sebagai informasi, survei PPI melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 desa/kelurahan, dan 120 rumah tangga yang dipilih secara acak. Responden merupakan penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Adapun Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face-to-face interview). Dalam rilisnya, PPI menyebut survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
Namun, PPI bukan satu-satunya lembaga survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Lembaga Poltracking Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan CELIOS juga merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan berbeda.
Survei Poltracking: kepuasan ke pemerintah Prabowo Subianto stagnan
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, dalam siaran di kanal YouTube Poltracking pada Senin (19/10/2026) menyebut: tren survei selama setahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah cenderung stagnan. Menurutnya, pemerintah berhasil mempertahankan tingkat kepuasan, tetapi masih perlu mencari terobosan untuk meningkatkannya.
Hasil survei yang terlaksana pada 30 September-7 Oktober 2026 itu mencatat sebanyak 55,3 persen responden merasa puas dan 40,9 persen mengaku tidak puas. Sementara 3,8 persen lainnya mengaku tidak tahu dan tidak jawab.
Khusus penilaian terhadap Prabowo Subianto secara personal, sebesar 52,3 persen mengaku tidak puas, sedangkan 45,4 persen lainnya merasa tidak puas. Kemudian tingkat kepuasan personal terhadap Gibran menunjukkan 50,9 persen puas dan kelompok tidak puas sebesar 44,7 persen.
Kepuasan terhadap kinerja pemerintah Prabowo dan Gibran mengacu pada program-program yang dinilai tepat sasaran. 16,5 persen responden puas terhadap bantuan pemerintah dan 15,0 responden puas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Adapun di antara responden yang tidak puas, alasan terbanyak adalah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil sebesar 18,9%. Berikutnya, harga kebutuhan pokok yang dinilai mahal sebesar 15,4% dan bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 14,3%.
Sebagai informasi, survei Poltracking ini menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka yang menyasar 1.220 responden. Responden merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih (berusia lebih dari sama dengan 17 tahun atau sudah menikah). Poltracking pun menegaskan, tingkat kepercayaan terhadap surveinya sebesar 95% dengan margin of error +/-2,9 persen.
Survei SMRC: mayoritas publik kurang puas bahkan tidak puas sama sekali
Sementara berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan pembaruan data pada 1-10 Oktober 2026, ditemukan hasil bahwa mayoritas publik menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Prabowo.
Proporsi responden yang tidak puas mencapai 53,4 persen, sedangkan yang menyatakan sangat puas atau cukup puas sebesar 44,5 persen. Lalu 2,1 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Dalam survei tersebut, SMRC juga menemukan adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo secara khusus. Untuk diketahui, pada survei November 2025, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden masih mencapai 81,2 persen, sementara responden yang kurang puas atau tidak puas sebesar ada di angka 16 persen.
Akan tetapi, pada survei Februari-Maret 2026, tingkat kepuasan turun menjadi 66,4 persen. Di sisi lain, proporsi ketidakpuasan meningkat menjadi 31,7 persen
Tren penurunan kepuasan tersebut berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Pada Juli 2026, SMRC mencatat tingkat kepuasan ada di angka 46,9 persen, sedangkan ketidakpuasan naik mencapai 51,1 persen. Kemudian pada Oktober 2026, kepuasan kembali menurun menjadi 44,5 persen, sementara ketidakpuasan meningkat menjadi 53,4 persen.
Dengan kata lain, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo turun 36,7 poin jika dibandingkan dengan November 2025.
Persoalan ekonomi hingga penegakan hukum dinilai buruk
Jika dipetakan, ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran berkenaan dengan kondisi di sejumlah sektor yang dinilai memburuk.
Sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, hanya 17,4 persen yang menilainya baik atau sangat baik, sedangkan 31 persen menilai kondisi ekonomi berada pada kategori sedang.
Kemudian 44,1 persen responden menilai kondisi politik nasional buruk atau sangat buruk. Seiring itu, 40,6 persen responden menilai penegakan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk.
Belum lagi persoalan harga kebutuhan pokok. Sebanyak 30 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang perlu segera diselesaikan pemerintah. Disusul masalah untuk pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disorot 26,8 persen responden dan pengurangan kemiskinan dari 14,7 persen.
Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan terhadap 1.213 responden yang memiliki hak pilih di Indonesia. Pengumpulan data berlangsung melalui wawancara telepon dan tatap muka. SMRC mengklaim tingkat kepercayaan surveinya ada di angka 95 persen dengan margin of error sebesar ±2,9 persen.
Survei CELIOS: 75 persen masyarakat stres dengan kebijakan pemerintah
Kalau merujuk hasil survei CELIOS, bahkan 75 persen masyarakat yang menjadi responden bahkan mengaku merasa stres terhadap kebijakan pemerintah. Adapun yang menyatakan tidak stres sebanyak 17 persen, sementara 8 persen lainnya menjawab tidak tahu.
Tidak berhenti di situ, survei CELIO mencatat 67 persen responden mengaku mengalami stres akibat perilaku Presiden, 23 persen tidak merasakan stres, dan 9 persen menjawab tidak tahu.
Publik juga memberi penilaian rendah terhadap kinerja pemerintah dalam Kabinet Merah Putih. Kabinet era Prabowo dan Gibran itu mendapat nilai rata-rata 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum dan 2,9 dari 10 menurut kelompok ahli.
CELIOS pun merinci sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius masyarakat, antara lain:
- Sebanyak 82% responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat
- Sebanyak 53% mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk dibandingkan setahun sebelumnya
- Di sektor ketenagakerjaan, 62 persen responden memberikan penilaian buruk atau sangat buruk terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja.
- Sebanyak 78 persen responden menempatkan tingginya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan mendesak
- Sebanyak 58 persen responden memberi sorotan seerius persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.
Sebagai infomrasi, survei CELIOS yang dilaksanakan pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 ini melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli.
Metode yang digunakan untuk kelompok masyarakat umum adalah non-probability sampling melalui Meta Ads, disertai pembobotan (weighting) untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi acuan. Sedangkan survei pada kelompok ahli menggunakan metode snowball sampling..
***
Jika kamu menjadi salah satu responden yang disurvei, jawaban mana yang akan kamu berikan untuk pemerintahan Prabowo dan Gibran: puas, sangat puas, atau tidak puas?
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Ujian Jadi Guru dan Siswa di Palangka Raya: Jauh dari Kata Sejahtera, Kini Dipaksa Menghirup Asap Karhutla atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
