Merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, pemerintah langsung mencanangkan tiga prinsip utama. Namun, aksinya belum terlihat hingga satu bulan lamanya. Sementara, dampak karhutla masih terasa, anak-anak dan para guru di Palangka Raya harus bertaruh nyawa saat perusahaan-perusahaan rakus merusak alam.
***
Beberapa minggu terakhir, saya sempat menahan diri untuk tidak scrolling media sosial lagi, karena tak tega melihat orang tua bahkan anak-anak tersiksa akibat karhutla di Kalimantan. Begitu pula nasib hewan-hewan yang tak bersalah.
Apalagi, kita semua tahu bahwa karhutla di Kalimantan adalah ulah tangan-tangan tak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil pengawasan Kemenhut, ada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang saat ini sudah dikenai sanksi administratif dengan tingkat berbeda.
Melalui sanksi tersebut, perusahaan wajib memperbaiki sistem pengendalian kebakaran sekaligus memulihkan areal yang terdampak. Namun, upaya itu tak bisa dilakukan hanya dalam semalam. Berhari-hari pula masyarakat harus menanggung dampaknya.
Karhutla di Kalimantan mengancam semua makhluk hidup
Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata IPB, Abdul Haris Mustari, menyatakan dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh satwa yang kehilangan tempat tinggal, melainkan juga manusia. Akibat paparan kabut asap yang terlalu sering, manusia dapat mengalami gangguan kualitas udara, pangan, dan air.
“Kerusakan habitat tersebut menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati karena fungsi ekologis ekosistem dapat hilang dalam waktu singkat,” ucapnya dikutip dari laman resmi IPB, Rabu (2/8/2026).
Meski dampaknya sudah jelas di depan mata, karhutla di Kalimantan belum juga teratasi. Memikirkan hal tersebut, saya jadi kesal sendiri sehingga memutuskan rehat sejenak untuk melewatkan berita karhutla di Kalimantan.
Namun, begitu melihat status teman saya yang tinggal di Palangka Raya, saya jadi sadar bahwa memilih bersikap tone deaf adalah tindakan salah.
Dalam sebuah status WhatsApp, teman saya tidak memberikan caption yang muluk-muluk. Dia hanya mengunggah sebuah tangkapan layar yang menunjukkan status kualitas udara di Kota Palangka Raya, Kalimantan pada Minggu (30/8/2026).
Berdasarkan pemantauan IQAir pada gambar tersebut, tertulis bahwa kualitas udara di sana jauh berada di atas ambang kategori berbahaya akibat karhutla. Kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak pun tak terhindar dari bahaya Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA.
Karenanya, tak lama setelah melihat status tersebut, saya langsung mengirim pesan kepada teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) saya itu. Berharap dia dan murid-muridnya baik-baik saja di sana.
Karhutla di Kalimantan tak menyurutkan semangat pembelajar
Sekar, nama teman saya itu, kini menjadi guru Matematika di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Palangka Raya. Dia berujar, tetap memilih profesi tersebut, meski dewasa ini menyadari bahwa kehidupan sebagai guru jauh dari kata sejahtera.
Pada tahun 2022, kami pernah satu kelompok dan melakukan pengabdian bersama, salah satunya mengajar di salah satu sekolah yang ada di Maliku Baru, Kalimantan Tengah. Di sana, minat dan kemampuannya memang sudah terlihat.
Namun jujur saja, saya selalu getir melihat Sekar. Bagaimana tidak, guru, profesi yang sering diremehkan karena kemuliaannya itu harus mengorbankan kesejahteraannya demi mencerdaskan anak bangsa. Belum selesai dengan upah dan beban kerja yang tak layak, mereka harus mencari solusi agar bisa mengajar di tengah situasi karhutla di Kalimantan.
“Kondisi di daerahku dari pagi sampai malam masih berasap. Akibatnya sulit untuk beraktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau aku paksa, rasanya pusing, mata juga perih,” kata Sekar, Minggu (30/8/2026).
Boro-boro mau mengajar, jarak pandang saat berkendara saja hanya tampak jelas sekitar 3 sampai 4 meter. Alhasil, pembelajaran hanya berlangsung saat siang ketika kabut asap mulai berkurang. Selain itu, jam pelajaran terpaksa dikurangi, ekstrakurikuler pun ditiadakan.
“Jam masuk sekolah sudah diubah dari yang mulanya pukul 06.30 WIB, sekarang jadi 7.30 WIB untuk mengurangi paparan asap yang tebal di pagi hari,” tutur Sekar.
Belum ada bantuan selain imbauan
Menurut Sekar, sejauh ini pemerintah hanya memberikan imbauan kepada warga untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Dirinya mengaku tak ada bantuan sama sekali yang masuk di daerahnya, selain imbauan tersebut.
Begitu pula yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 5 Menteng, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sri Muliati selaku kepala sekolah tersebut mengaku hingga saat ini belum ada bantuan apa pun dari pemerintah.
“Sudah 1 bulan kondisi di sini berkabut dan akhir-akhir ini semakin parah. Kami merasa sesak napas dan pusing,” ungkap Sri.
Oleh karena itu, baik Sri maupun Sekar berharap pemerintah dapat segera mengatasi karhutla dengan maksimal. Pemerintah juga bisa memberikan layanan kesehatan gratis atau mengevakuasi warga jika kondisi karhutla di Kalimantan sudah terlalu parah.
Lebih dari itu, Sekar khawatir proses belajar mengajar di sekolah jadi tertinggal sehingga anak-anak kurang mendapatkan haknya.
“Memang sudah ada kabupaten yang menerapkan pembelajaran dari rumah bagi siswa guna mengantisipasi dampak dari karhutla, tapi saya berharap pemerintah dapat segera mengatasi bencana ini agar proses pembelajaran tidak tertunda,” tegas Sekar.
Menunggu janji usai sebulan karhutla di Kalimantan
Prioritas kesehatan demi keselamatan siswa dan guru memang penting, tapi perlu diingat ada konsekuensi yang mengekor. Ketika siswa diwajibkan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) misalnya, siswa dengan keterbatasan perangkat maupun jaringan internet pasti kesulitan.
Saya pun mempertanyakan aksi nyata dari tiga prinsip yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dalam merespons peristiwa karhutla di Kalimantan.
Tiga prinsip itu berbunyi, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama, hak belajar murid tidak berhenti, pemulihan pascabencana harus terencana sejak awal. Namun, yang dialami Sekar dan Sri justru sebaliknya.
Jangankan layanan kesehatan gratis, untuk mendapatkan modul pembelajaran, ruang kelas aman asap di sekolah rujukan tiap kecamatan terdampak, hingga pelayanan psikososial pun mereka belum merasakannya. Padahal, pemerintah telah mencanangkannya sejak 22 Agustus 2026, melalui dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kebutuhan darurat asap.
Meski belum mendapat bantuan, dedikasi para guru seperti Sekar tetap menyala. Oleh karena itu, ketangguhan mereka tidak seharusnya dikhianati oleh pemerintah yang lamban mencari solusi.
Sebab harapan Sekar adalah harapan kita semua untuk berhenti merusak alam. Dengan begitu, proses mencerdaskan anak bangsa tak lagi harus bertaruh nyawa.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: 9 Taman Nasional Ditutup Imbas Karhutla: Dari Semeru Hingga Gede Pangrango Dilarang untuk Pendakian atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
