Sekitar 200-an ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menggelar aksi damai pada Jumat (26/06/2025) sore di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogja. Mereka menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara, menyusul rentetan kasus keracunan massal yang justru muncul dari program yang mestinya bikin sehat itu.
Kasus terbaru terjadi di Bandung Barat. Puluhan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor pada (24/09/2025) dilaporkan mengalami mual, muntah, sakit perut, hingga lemas setelah menyantap paket MBG.
Jumlah korban kian bertambah hingga lebih dari 1.000 pelajar. Sebagian bahkan harus dirawat intensif. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sampai menetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Dentuman panci di Bundaran UGM Jogja
Di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM),Jogja, para ibu dari kalangan aktivis, pegiat sosial, hingga akademisi. Mereka membawa panci dan poster kritik, membunyikannya bersahut-sahutan sejak pukul 16.00 sampai 18.00 WIB.
Dentuman panci tak berhenti dibunyikan sepanjang aksi. Suaranya bersahut-sahutan, bercampur dengan teriakan tuntutan agar program MBG dihentikan.
Di antara kelimun ibu-ibu itu, dibentangkan poster-poster sederhana tapi dengan pesan kelewat penting: “Stop MBG sekarang juga”, “Masakan ibuku lebih enak”, “Guru itu tugasnya mengajar bukan nyinom dadakan”, “kembalikan daulat pangan ke dapur ibu”, “6.618 Bukan Sekedar Angka. 6.618 Anak telah Kau Racuni Pakai Duit Kami”.
“Tata kelola yang buruk menjadi persoalan utama yang ada di sini; grusa-grusu, program yang dibuat tidak jelas, tidak ada perencanaan yang jelas. Seolah-olah yang dipakai adalah uang yang turun dari langit. Ini adalah uang rakyat,” ujar aktivis sosial, Wasingatu Zakiyah dalam orasinya.
“Yang dipakai untuk meracuni anak-anak ini adalah uang rakyat, bukan uang pejabat. Harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Maka hari ini di Jogjakarta, ibu-ibu menuntut: stop Makan Bergizi Gratis,” sambungnya.
MBG harusnya dikerjakan ahli gizi, bukan TNI
Wasingatu menambahkan, program MBG ini seharusnya dikerjakan oleh ahli gizi, bukan TNI. Selain itu, aksi tersebut juga menyoroti bahwa program MBG hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah politik.
Hanya elite politik yang meraup untung. Sementara anak-anak justru terancam kesehatannya.
Salah seorang peserta demo, Ninik (42) ikut aksi karena rasa prihatinnya terhadap kebijakan MBG. Ibu asal Sleman ini mengatakan, baru beberapa hari yang lalu ia mendapat kabar dari kampung halaman di Kebumen kalau ada siswa di kampungnya yang keracunan MBG.
“Dengar kalau ada tetangga saya sendiri yang keracunan itu rasanya marah sama kebijakan MBG, ini yang kebijakan ngawur,” kata ibu empat anak ini. Meski keempat anaknya sekolah di sekolah non-formal dan nggak terpapar program MBG, tetap saja dia sebagai ibu merasakan kemarahan karena kebijakan yang nggak jelas.
Di tengah berbagai orasi, saya bertemu dengan Rakyan. Salah seorang siswa dari sebuah SMP di Jogja yang kebetulan sedang melihat aksi tersebut.
Ia bercerita bahwa di sekolahnya kasus makanan basi dan tidak layak makan sangat sering kali terjadi. Mulai dari ayam goreng yang basi, tahu yang asam, hingga nasi yang benyek dan berbau.
MBG tak lebih enak, kasihan guru juga
Rakyan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan program MBG, karena pada akhirnya ia pun tetap akan makan siang sendiri dan bahkan bisa jauh lebih sehat karena makanan tersebut segar.
Namun, ia berpendapat bahwa program MBG sebaiknya dihentikan karena lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Yang paling ia soroti, ia sangat prihatin terhadap guru-guru di berbagai sekolah yang justru sangat direpotkan karena harus mengurusi urusan MBG di samping mengajar dan mengurus administrasi.
“Kasihan guru-guru juga, Mas, harus ngurus makan juga. Kadang bahkan mengganggu pelajaran di kelas. Meskipun memang ada petugas yang mengurus makan itu, tapi kebanyakan ya masih mengandalkan guru-guru. Saya kasihan,” jelas Rakyan.
Hentikan saja!
Pandangan Rakyan yang mewakili keresahan di tingkat siswa dan guru itu sejalan dengan apa yang disuarakan para ibu dalam aksi di Bundaran UGM itu, antara lain:
- Menghentikan program prioritas MBG yang sentralistik dan militeristik.
- Pertanggungjawaban presiden, BGN, SPPG, dan dapur penyelenggara MBG, yang menyebabkan ribuan keracunan anak-anak sepanjang Januari-September 2025.
- BGN membentuk tim pencari fakta mengusut kasus keracunan massal ini, menuntut transparansi pengungkapan kasus (sesuai mandat UU Kesehatan), dan memberikan hak pemulihan kepada korban.
- Pemerintah mengusut praktek pemburu rente dan korupsi dalam program MBG yang dibiayai negara, dan menghentikan praktek tersebut.
- Pengembalian peran pemenuhan gizi anak ke komunitas dan daerah.
Tulisan ini diproduksi oleh mahasiswa program Sekolah Vokasi Mojok periode Juli-September 2025.
Penulis: Khatibul Azizy Alfairuz
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Catatan Suram Dunia Pendidikan Indonesia Kala Pemerintahnya Lebih Sibuk Mengurus Program MBG atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
