Ekspansi industri pariwisata yang kian masif di kawasan pesisir Gunungkidul memantik sorotan tajam dari dunia internasional. Sedikitnya 120 aktivis dan delegasi lintas negara yang tergabung dalam Friends of the Earth (FoE) mendesak penghentian segera perusakan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu.
Dukungan solidaritas ini menggema dalam forum Asia Pacific System Change Convergence yang digelar di Yogyakarta pada 17-21 Oktober 2026. Forum ini menghimpun peserta dari delapan negara Asia-Pasifik, serta perwakilan jaringan aktivis lingkungan dari Afrika, Amerika, dan Eropa.
Mereka sepakat berdiri bersama warga pesisir Gunungkidul yang kini tengah berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari gempuran investasi pariwisata.
Ambisi pertumbuhan ekonomi memicu krisis
Perwakilan WALHI Yogyakarta, Egit Andre Kelana, membeberkan bagaimana ambisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pariwisata telah memicu krisis ganda.
Di satu sisi, aktivitas tersebut menghancurkan fungsi ekologis karst Gunungsewu yang sangat vital bagi cadangan air. Di sisi lain, ekspansi ini menciptakan ketimpangan penguasaan lahan yang secara sistematis menyingkirkan masyarakat lokal.
“Masyarakat di kawasan Pantai Sanglen dan Pantai Watu Bolong adalah contoh nyata dari warga yang ruang hidupnya saat ini terancam oleh ekspansi industri pariwisata tersebut,” ungkap Egit, dalam keterangan tertulis WALHI Yogyakarta yang diterima Mojok, Kamis (29/10/2026).
Perkawinan pemilik modal, pemerintah, dan institusi feodal
Forum global ini secara khusus menyoroti akar struktural di balik krisis ekologi di pesisir selatan Yogyakarta. Kerusakan kawasan karst dinilai tidak akan bisa dihentikan tanpa membongkar relasi kuasa yang selama ini mengorbankan hak warga demi karpet merah investasi.
Secara tajam, WALHI dan jaringan FoE mengkritik praktik “perkawinan” antara pemilik modal, lemahnya keberpihakan pemerintah, dan dominasi kewenangan institusi feodal. Klaim atas tanah melalui dalih Sultan Ground (tanah Keraton Yogyakarta) kerap menjadi bagian dari mekanisme perampasan ruang hidup yang selama ini dikelola turun-temurun oleh masyarakat.
“Kita tidak bisa menghentikan perusakan terhadap ekosistem karst dari aktivitas industri pariwisata yang ekstraktif jika pranata feodal dan legitimasi politiknya atas tanah dibiarkan tetap ada. Karena itu, sistemnya memang harus diubah!” tegas Egit.
“Karst for life not for sale!”
Mengusung slogan “Karst for life not for sale!”, aliansi masyarakat sipil lintas benua ini merumuskan tiga tuntutan mendesak kepada pemerintah.
Pertama, menolak seluruh pengembangan industri pariwisata skala besar di seluruh kawasan karst Gunungsewu. Kedua, menutup seluruh industri pariwisata yang terbukti merusak ekosistem karst. Ketiga, mewujudkan keadilan ekonomi yang berpusat pada kedaulatan warga lokal.
Dukungan jaringan global ini menjadi penegas bahwa perampasan ruang hidup di Gunungkidul bukanlah persoalan lokal semata, melainkan buah dari sistem ekonomi-politik ekstraktif yang harus segera dihentikan.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
