Hidup sederhana dengan berjualan ayam potong di pinggir jalan namun malah dikacaukan dengan perubahan desil yang tidak masuk akal.
***
Setiap hari, Nisa (44) sudah berhadapan dengan ayam potong sejak matahari belum benar-benar muncul. Sekitar pukul 05.00 pagi, ia mulai berjualan ayam potong segar di pinggir jalan kawasan Gamping, Sleman dan akan pulang pukul 09.00.
Empat jam bekerja setiap pagi itu menghasilkan sekitar Rp1 juta sebulan untuknya. Angka itu bukan uang yang bisa membuat Nisa merasa sedang hidup berkecukupan.
Sebab, dari sana masih ada listrik, biaya les anak, kebutuhan rumah tangga, dan pengeluaran lain yang datang tanpa pernah menunggu kondisi keuangan sedang baik.
Desil berubah namun kesejahteraan hidup tetap stagnan
Karena itu, Nisa kaget ketika mengetahui status desil keluarganya berubah. Sebelumnya ia berada di desil 2. Kini namanya masuk kelompok desil 6-10.
Dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan peringkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera.
Pemerintah menggunakan data ini sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan. Masalahnya, Nisa merasa hidupnya tidak pernah mengalami lompatan kesejahteraan sebesar itu.
Ia masih berjualan ayam dari pagi. Penghasilannya masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan keluarga. Tidak ada pemasukan besar yang membuatnya merasa sudah pantas adanya perubahan desil dan dipindahkan ke kelompok masyarakat mampu.
Perubahan desil itu berpotensi membawa konsekuensi yang cukup nyata
Nisa khawatir perubahan desil tersebut akan memengaruhi bantuan pendidikan yang selama ini diterima kedua anaknya. Salah satunya berkaitan dengan KIP Kuliah, sementara anak lainnya menerima Program Indonesia Pintar (PIP).
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan.
Pemerintah memang mulai menggunakan DTSEN sebagai basis untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan. Pada 2026, penerima KIP Kuliah diprioritaskan dari keluarga yang berada pada desil 1 sampai 4.
Data resmi Kemendikti Saintek juga menunjukkan bahwa penerima KIP Kuliah tahun ini banyak berasal dari keluarga yang terdata dalam desil 1-4.
Sementara PIP sendiri merupakan bantuan pendidikan untuk peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Artinya, ketika sebuah keluarga tiba-tiba terbaca sebagai keluarga yang lebih sejahtera, wajar jika muncul kecemasan apakah bantuan yang selama ini menopang pendidikan anak akan ikut berubah?
Kekhawatiran terbesar justru ada pada urusan kesehatan
Ia selama ini tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI, alias iurannya ditanggung pemerintah. Perubahan ke desil 6-10 membuatnya khawatir status tersebut ikut berubah menjadi peserta mandiri.
Kekhawatiran ini punya dasar yang lebih konkret. Pada 2026, pemerintah memang melakukan penyesuaian kepesertaan PBI berdasarkan DTSEN. Kelompok desil 6 sampai 10 tidak lagi menjadi kelompok prioritas penerima PBI dan digantikan oleh kelompok desil 1 sampai 5.
Dengan kata lain, bagi Nisa, desil bukan sekadar istilah yang muncul di aplikasi. Desil bisa berarti siapa yang membayar iuran BPJS bulan depan dan keberlanjutan bantuan pendidikan anak.
Data tidak identik dengan kenyataan masyarakat
Di sinilah persoalan perubahan desil menjadi lebih rumit. Sistem data dibutuhkan agar anggaran tidak bocor dan bantuan bisa diberikan kepada orang yang memang membutuhkan.
Tetapi data juga bukan sesuatu yang selalu identik dengan kenyataan.
Idealnya, semakin kompleks sebuah sistem pendataan, semakin penting pula memastikan data tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan orang yang didata.
Sebab kehidupan keluarga seperti Nisa tidak berjalan dalam bentuk tabel. Penghasilan bisa naik turun. Harga ayam bisa berubah. Pembeli bisa sepi. Biaya sekolah bertambah.
Tagihan listrik datang setiap bulan. Anak bisa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah pada waktu yang sama ketika dagangan sedang tidak laku. Semua itu sulit diterjemahkan hanya menjadi satu angka perubahan desil.
Nisa tidak sedang meminta negara menganggapnya miskin. Ia hanya merasa ada yang keliru ketika kehidupannya dibaca sebagai keluarga desil 6-10, sementara setiap pagi ia masih berdiri menjajakan ayam potong demi mendapatkan sekitar Rp1 juta sebulan.
Tidak merasa menjadi lebih sejahtera, tetapi sistem data sudah lebih dulu menganggapnya demikian
Di antara meja jualan, ayam potong, tagihan listrik, biaya les anak, dan kekhawatiran soal BPJS, ada satu pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana.
Kalau kehidupan Nisa belum banyak berubah, mengapa status kesejahteraannya bisa berubah sejauh itu?
Untungnya, perubahan desil bukan sesuatu yang sepenuhnya tidak bisa dipersoalkan. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial.
Meski langkah tersebut sudah dilakukan, untuk sementara Nisa tetap akan bangun pukul lima pagi, memotong dan menjual ayam sampai sekitar pukul sembilan.
Jam kerjanya masih sama. Penghasilannya masih segitu. Kebutuhannya juga belum berkurang. Hanya status kesejahteraannya yang tiba-tiba naik kelas.
Penulis: Janu Wisnanto
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Nestapa Kelas Menengah yang Sebenarnya Tergolong Miskin, tapi Negara Nggak Mau Mengakuinya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
