Menjadi pegawai SPPG itu menciptakan perasaan yang aneh. Senang ketika menu dihabiskan oleh anak-anak, namun sedih ketika dicap ikut korupsi anggaran MBG.
***
Pukul 03.00 pagi mungkin masih terlalu dini bagi sebagian orang untuk memikirkan sarapan. Namun, bagi Widy (44), waktu tersebut justru menjadi awal hari kerja.
Perempuan yang tinggal di Kapanewon Mlati, Sleman, itu sudah harus berangkat menuju dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketika sebagian warga masih tidur, ia bersama pekerja lainnya mulai menyiapkan makanan yang beberapa jam kemudian akan masuk ke dalam ompreng dan dikirim kepada anak-anak penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berawal dari pedagang di pasar, jadi pegawai SPPG
Widy bukan pekerja dapur sejak awal. Sebelumnya, ia berjualan di salah satu pasar di Mlati. Dagangannya mulai semakin sepi seiring daya beli masyarakat yang menurut pengamatannya menurun.
Ketika ada tawaran bekerja di dapur MBG yang lokasinya tidak jauh dari rumah, ia tidak berpikir panjang.
“Gajinya lebih pasti. Terus bisa dapat pengalaman baru. Yang paling enak juga dekat dari rumah,” kata Widy (20/08/2026).
Tawaran itu menjadi semacam jalan keluar dari usaha dagang yang mulai tidak menentu. Ia kemudian ditempatkan di bagian packing, memastikan makanan yang sudah selesai disiapkan masuk ke dalam ompreng sebelum didistribusikan.
Pilihan Widy untuk bekerja di dapur MBG sebenarnya tidak hanya soal mencari penghasilan. Ia juga melihat pekerjaan tersebut sebagai kesempatan untuk ikut menjalankan program pemerintah yang sejak awal membawa gagasan pemenuhan gizi anak.
Ada kepuasan tersendiri ketika mengetahui makanan yang mereka siapkan habis dimakan anak-anak. Dari pekerjaannya itu, Widy juga menjadi lebih mengenal berbagai menu yang dianggap mendukung kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak.
Bagi Widy, makanan yang kembali dalam keadaan habis bukan sekadar ompreng kosong. Ada perasaan bahwa pekerjaan yang dimulai sejak dini hari memang sampai kepada orang yang dituju.
Korupsi anggaran MBG memang layak dikritik
Namun, cerita tentang MBG tentu tidak berhenti di dapur tempat Wid bekerja.
Program ini memang layak dikritik. Persoalan keamanan pangan, kasus keracunan, kualitas makanan, hingga tata kelola anggaran menjadi bagian dari perdebatan publik.
Pemerintah sendiri menghadapi perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Kejaksaan Agung pada Juni 2026 menetapkan tiga eks pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka, sementara penyidikan kasus tersebut masih berjalan.
Masalahnya, kritik terhadap sebuah program yang besar sering kali berhenti pada label yang terlalu sederhana.
Sedih dicap makan gaji buta dan ikut korupsi
Di lingkungan tempat Widy tinggal, misalnya, tidak ada sentimen negatif yang serius terhadap dirinya. Ia tetap aktif sebagai kader penggerak di kampung.
Tetapi sesekali muncul guyonan dari warga yang mengaitkan pekerja SPPG dengan stigma bahwa mereka hanya makan gaji buta atau ikut menikmati anggaran MBG.
Bagi orang yang berangkat kerja pukul 03.00 pagi, guyonan semacam itu ternyata tidak selalu terasa lucu.
Widy mengaku sempat terpukul ketika mendengar anggapan bahwa pekerja SPPG ikut menikmati praktik korupsi. Sebab, sebagai pekerja di level paling bawah, ia merasa tidak punya urusan dengan bagaimana anggaran besar negara dikelola di tingkat atas.
Ia hanya bekerja. Pagi-pagi buta ia datang untuk membantu menyiapkan makanan. Setelah proses packing dan distribusi selesai, ia baru pulang ketika matahari sudah tinggi.
“Kalau dibilang makan gaji buta, ya sedih. Kami kerja. Berangkat pagi sekali,” ujarnya.
Dapur MBG memang membuka banyak lapangan kerja, tapi…
Cerita Widy memperlihatkan satu hal yang sering luput ketika MBG dibicarakan sebagai program raksasa bernilai anggaran besar.
Ada orang-orang yang menjalankannya di lapangan tidak selalu punya posisi dalam pengambilan keputusan.
Badan Gizi Nasional menyebut keberadaan dapur SPPG juga membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Pada awal 2026, BGN memperkirakan sekitar 21.000 pegawai SPPG telah beroperasi dan menyerap hampir satu juta tenaga kerja secara langsung.
Artinya, membicarakan MBG juga berarti membicarakan pekerja seperti Widy.
Mereka bukan pembuat kebijakan. Bukan pejabat yang menentukan anggaran. Bukan pula orang yang memiliki kewenangan menentukan mitra atau mengatur tata kelola program.
Mereka adalah orang yang bangun ketika orang lain masih tidur, memasak, mencuci, mengemas, mengangkat, dan memastikan makanan sampai ke meja anak-anak.
Bukan berarti kebal kritik
Tentu saja, itu tidak membuat MBG kebal dari kritik. Justru sebaliknya, program dengan anggaran besar harus tetap diawasi. Keamanan makanan harus diperiksa.
Tata kelola anggaran harus transparan. Mereka yang terbukti melakukan penyimpangan harus diproses secara hukum.
Tetapi kritik terhadap sistem semestinya tidak otomatis berubah menjadi tuduhan terhadap semua orang yang bekerja di dalamnya.
Bagi Widy, persoalan MBG mungkin jauh lebih sederhana.
Ia hanya ingin bekerja sebagai pegawai SPPG dengan baik. Ia ingin mendapatkan penghasilan yang lebih pasti setelah dagangannya semakin sepi.
Dan ketika anak-anak menghabiskan makanan yang ia bantu siapkan, ada sedikit rasa lega bahwa pekerjaannya tidak sia-sia.
Di tengah riuh kritik terhadap MBG, barangkali cerita semacam ini perlu tetap didengar.
Bukan untuk meminta kita berhenti mengkritik MBG. Melainkan agar kita tidak lupa bahwa di balik sebuah program negara yang penuh persoalan, ada manusia yang setiap hari tetap bekerja dengan tangannya sendiri.