Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo memberi arahan serius perihal persoalan sampah di tengah belum adanya instruksi lanjutan dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, terkait retret di Magelang.
Seperti diketahui, Kamis (20/2/2025), Megawati mengirim Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 berisi instruksi agar kepala daerah kader PDIP menunda dulu keberangkatan ke Magelang untuk mengikuti retret, sebagai respons atas ditahannya Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepada awak media, Hasto Wardoyo menyebut mengaku bahwa dia sudah dalam kondisi siap untuk retret di Magelang. Koper berisi keperluan pribadinya pun sudah ada di Akmil Magelang.
Hanya saja, saat ini dia memilih menunda keberangkatan, menunggu instruksi lanjutan dari Megawati.
Mengurus 1.600 ton sampah di Kota Jogja
Jumat (21/2/2025) pagi WIB, Hasto Wardoyo mengumpulkan Perangkat Daerah, Mantri Pamong Praja dan Lurah di halaman Balai Kota Jogja. Dia mengarahkan agar seluruh pihak bersinergi untuk menangani masalah sampah. Terutama sedari hilirnya.
Hasto membeberkan, sampah yang menumpuk di depo mencapai lebih dari 1.600 ton. Dengan begitu, kapasitas pengolahan sampah di hilir harus terus ditambah agar masalah sampah di Kota Jogja bisa diselesaikan dalam jangka waktu lebih cepat.
“Target minimal kita adalah bisa mengolah 230 ton sampah per hari. Kalau di hilir hanya bisa menyelesaikan 50 ton, akan sulit untuk menyelesaikan masalah sampah ini,” ujarnya.
Strategi refocusing untuk tangani sampah di Kota Jogja
Sebagai bagian dari strategi baru (pengelolaan sampah Kota Jogja), Hasto Wardoyo meminta seluruh perangkat daerah melakukan refocusing atau penajaman prioritas dalam pengelolaan sampah.
“Refocusing tidak harus uangnya, bisa juga perhatiannya. Misalnya, anggarannya sedikit, refocusing-nya dari perhatian, fokus terhadap lingkungan,” paparnya
Sebagai contoh, Hasto menyebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa membuat pos pantau dan lebih mengoptimalkan peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk terlibat dalam pengawasan di titik rawan pembuangan sampah sembarangan.
Begitu juga di Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga (Disdikpora), bisa mendorong pihak sekolah untuk semakin menumbuhkan kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah bagi siswa-siswi.
“Harapannya sekolah itu bisa melatih kepedulian melalui kegiatan peminatan ataupun ekstrakurikuler terkait lingkungan dan sampah, termasuk pondok pesantren juga digerakkan. Bisa juga dengan lomba kebersihan sekolah dan lainnya,” harap Hasto.
Menanti respons Kemendagri
Hingga tulisan ini tayang, masih belum ada instruksi lanjutan dari Megawati terkait retret. Mojok sempat memantau situasi di kantor DPD PDIP DIY, titik kumpul kepala daerah menuggu instruksi Megawati.
Namun, hingga pukul 16.00 WIB, situasi di sana masih penuh ketidakpastian. Sekretaris DPD PDIP DIY, Totok Hedi dan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa yang tampak di lokasi memilih tak memberi keterangan kepada awak media.
Respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tengah dinanti.
Sebelumnya, Wakil Mendagri, Bima Aryamelalui konferensi pers di Akmil Magelang menyebut akan menyampaikan kebijakan apa yang diambil jika ada kepala daerah yang tidak menghadiri retret.
Sikap Kemendagri akan dia sampaikan usai jam penutupan check-in retret: 15.00 WIB. Hingga pukul 19.35 WIB, masih belum ada pernyataan lagi. Drama politik yang mengiri retret masih ditunggu kelanjutannya.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Suasana Serba Tak Pasti di Kantor DPD PDIP DIY Menanti Kepastian Megawati atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
