Pakar ekonomi energi menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bikin kebijakan ngawur. Akibat kebijakan ini, sejumlah pedagang usaha makanan kecil mengeluh karena kesulitan mendapatkan gas elpiji (LPG) 3 kilogram (kg).
Kebijakan Bahlil dinilai jauh dari komitmen Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil. Alih-alih membantu akar rumput, kebijakan ini justru mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
***
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Dinda (41) mengaku kebingungan beberapa hari terakhir, karena penjual gas LPG 3 Kg eceran dekat rumahnya selalu kehabisan stok. Bahkan ada yang sudah tidak menjual gas melon tersebut. Padahal, biasanya gas LPG 3 Kg mudah ditemui di dekat rumahnya.
“Saya selalu kehabisan stok, bingung juga kenapa sampai langka seperti ini? Apa harganya mulai naik atau bagaimana?” ujar Dinda kepada Mojok, Selasa (4/2/2025).
Apa yang Dinda alami juga dirasakan oleh banyak orang. Hal ini imbas dari pemerintah yang mengubah “aturan main” penjualan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (Kg) secara eceran. Kebijakan ini berlaku sejak Sabtu (1/2/2025) kemarin.
“Dengan menghilangkan peran pengecer dalam rantai pasokan gas bersubsidi, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan harga yang telah ditetapkan dan mencegah spekulasi harga yang merugikan konsumen,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat, (31/1/2025), dikutip dari Antara.
Dengan begitu, masyarakat wajib membeli gas bersubsidi atau LPG 3 Kg di pangkalan resmi yang telah terdaftar di Pertamina. Alih-alih membantu, beberapa pedagang justru mengeluhkan kebijakan tersebut. Seperti Dinda maupun Miftah (24) yang memiliki usaha makanan.
Kebingungan dengan kelangkaan gas LPG 3 Kg
Dinda merupakan pelaku UMKM keripik basreng di Bandung. Ia bisa menghabiskan 2 hingga 3 tabung LPG 3 Kg dalam waktu kurang dari seminggu. Jika bisnisnya lancar, ia bisa masak seharian tanpa henti dan menghabiskan 1 tabung gas dalam dua hari.
Guna menjalankan usaha basrengnya, Dinda terbiasa membeli gas elpiji di pangkalan resmi yang lokasinya sekitar 3 kilometer dari rumahnya. Sebab, harga di pangkalan lebih murah dibandingkan dengan eceran.
Di pangkalan, Dinda bisa membeli satu tabung gas LPG 3 Kg seharga Rp18 ribu. Namun lagi-lagi, pada situasi yang tak menentu ia harus menggunakan opsi lain dengan membeli gas di toko eceran, yakni seharga Rp22 ribu.
“Kadang-kadang kalau darurat, seperti ada pesanan yang jatuh tempo. Maka, saya harus beli di pengecer, karena lebih dekat dengan rumah,” ucapnya.
Beli gas LPG 3 Kg di eceran lebih efisien
Kebingungan Dinda juga dialami oleh penjual warung makan di Surabaya, Miftah (24). Meski belum merasakan dampaknya secara langsung, Miftah mengaku kebijakan yang dicanangkan oleh Bahlil Lahadalia tidak efisien. Malah mempersulit masyarakat yang memiliki usaha makanan.
“Kalau tujuannya untuk mencegah permainan harga, kan bisa cari solusi lain dengan sidak harga ke toko-toko tersebut misalnya?” ujar Miftah.
Kebijakan itu kurang menguntungkan bagi Miftah yang harus membeli gas elpiji setiap hari. Ia merasa pekerjaannya akan lebih terbantu jika membeli gas di warung eceran dibandingkan di pangkalan. Keluar sedikit saja dari warungnya, ia sudah bisa membeli gas di toko-toko klontong.
“Sekitar 400 meter dari warungku, sudah ada Warung Madura berjejer. Biasanya, aku beli gas di sana,” kata dia.
Sementara, jika membeli gas di pangkalan yang jaraknya 1,4 kilometer dari warungnya, Miftah harus membuang banyak waktu. Belum lagi, setelah membeli gas, ia harus membantu memasak dan menjual makanan di warung milik ibunya, sehingga mengharuskannya kerja cepat.
Meskipun, ia tetap bisa menggunakan sepeda motor, tapi jalanan di kawasan rumahnya, tepatnya di Jalan Margomulyo, banyak dilalui oleh truk-truk dan trailer besar. Jadi harus hati-hati membawanya.
Saat bulan puasa, khawatir situasi semakin chaos
Di Jogja, kelangkaan gas LPG memang belum sepenuhnya dirasakan. Hal ini diungkapkan Marsidah, ibu rumah tangga yang tinggal di Condongcatur, Sleman.
Ia mengaku masih bisa membeli gas elpiji 3 Kg di pengecer, seperti Warung Madura. Namun, ia sudah mendapatkan ultimatum bahwa stok bisa saja habis dalam waktu dekat.
“Bilangnya, ‘ini stok terakhir hari ini, besok belum tentu tersedia’,” ujarnya, Selasa (4/2/2025) pagi, mengulang kalimat penjual tempatnya membeli gas.
Kondisi ini pun bikin dia was-was. Apalagi, waktu sudah semakin dekat dengan Bulan Ramadan. Jika kelangkaan gas LPG terjadi secara berlarut-larut, ibu dua anak ini khawatir situasi bakal makin kacau.
“Bulan puasa itu kebutuhan masaknya besar. Apalagi buat buka puasa dan sahur. Kebayang kalau mau masak sahur tapi gas habis, susah carinya.”
Prabowo Subianto harus tegur Bahlil
Apa yang dialami oleh Dinda, Miftah, dan kekhawatiran Marsidah, memperkuat pendapat Ekonom Energi, Fahmy Radhi. Dosen Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg dapat merugikan rakyat kecil, baik pengusaha kecil maupun konsumen. Di mana, kebanyakan dari mereka berasal dari golongan miskin.
“Larangan bagi pengecer menjual LPG 3 Kg mematikan usaha mereka,” ucapnya, dikonfirmasi Mojok, Selasa (4/2/2025).
Ia khawatir kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut dapat menghilangkan pendapatan dan berisiko menambah angka pengangguran. Lagi-lagi, rakyat kecil yang dirugikan. Terbukti, banyak pedagang yang kesulitan membeli gas LPG 3 kg, khususnya mereka yang tinggal jauh dari pangkalan resmi.
Selain itu, kata Fahmy, mustahil bagi pengusaha kecil untuk beralih membeli gas di pangkalan resmi. Sebab, membutuhkan modal besar untuk membeli LPG 3 dalam jumlah besar.
“Prabowo harus menegur Bahlil atas kebijakan blunder ini, agar kebijakan serupa tidak terulang kembali,” ucapnya.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Suara Pedagang Kecil di Jogja, Pasokan LPG Aman Cuan Lancar atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.