MOJOK.CO– Presiden Jokowi mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan. Pasalnya, regulasi ini belum disahkan sejak 19 tahun lamanya.
Jokowi menyebut, bahwa pemerintah akan berupaya memprioritaskan Rancangan RUU PPRT menjadi undang-undang pada 2023 ini. Alasannya, pekerja rumah tangga rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja, sehingga membutuhkan jaminan hukum.
“Saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT),” serunya dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun Instagram resmi @jokowi, dikutip Kamis (19/1/2023).
“Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai empat juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja,” sambung Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan, RUU tersebut telah tertunda selama belasan tahun. Menurutnya, hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini belum secara khusus dan tegas dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga.
Lantas, ia pun mengatakan bahwa RUU PPRT saat ini sudah masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapannya menjadi UU PPRT.
“Sudah lebih dari 19 tahun Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga, RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini,” ujar Jokowi.
Maka dari itu, ia pun memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR, serta semua stakeholder.
Jokowi berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan bisa memberikan perlindungan baik kepada pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan penyalur kerja.
Pengesahan UU PPRT memang selalu menjadi pembahasan yang mendesak tiap tahunnya. Koordinator Koalisi Sipil untuk UU PPRT, Eva K. Sundari, menyebut bahwa pengesahan undang-undang ini menjadi genting karena akan menjadi regulasi yang mengatur tentang pekerja di sektor domestik agar terhindar dari praktik perbudakan modern.
Berdasarkan temuan tim Jaringan Nasional Advokasi PRT (Jala PRT) yang sampaikan Eva, ada sebanyak 1.300-an pengaduan terkait kekerasan PRT, dan terbanyak adalah korban perdagangan manusia (human trafficking).
Eva juga mengingatkan keterlibatan PDIP dan Presiden Jokowi dalam perancangan UU PPRT, karena aturan ini merupakan salah satu janji kampanye sang presiden.
“Ini (RUU PPRT) adalah janji dari PDIP yang dituangkan dalam Nawacita satu dan dua tahun 2014 dan 2018. Selain itu Pak Jokowi juga menjanjikan ini pada saat menjelang Pilpres 2014,” kata Eva.
Lebih lanjut, pada masa pandemi Covid-19 kondisi PRT juga semakin parah dengan tidak diberikannya hak-hak mereka.
Survei Jala PRT pada Desember 2020 menunjukkan, sekitar 60 persen atau 417 dari 668 PRT—atau setiap 6 dari 10 PRT—melaporkan tidak menerima upah, di-PHK sepihak tanpa upah dan pesangon, dan tidak menerima tunjangan hari raya (THR) atau menerima pemotongan upah. Selain itu, 82 persen atau 548 PRT tidak bisa mengakses jaminan sosial.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Amanatia Junda