Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini terhadap sejumlah pejabat pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus suap yang melibatkan para pejabat pemerintahan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung tengah dalam proyek peminjaman dana infrastruktur sebesar Rp 300 Miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.
OTT Kabupaten Lampung Tengah ini menambah daftar panjang OTT yang dilakukan oleh KPK. Tahun lalu, KPK tercatat banyak melakukan operasi tangkap tangan, di antaranya adalah OTT Bupati Pamekasan Achmad Syafii dalam kasus dugaan suap penanganan korupsi dana desa, OTT terhadap Dirjen Kemenhub Antonius Tonyy Budiono dalam kasus dugaan suap proyek pengerukan pelabuhan, OTT terhadap Walikota tegal Siti Mashita Soeparno dalam kasus dugaan korupsi dana jasa kesehatan rumah sakit, sampai OTT terhadap Bupati Batubara Arya Zulkarnaen dalam kasus susap terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara.
Sedangkan di tahun ini, OTT yang boleh dibilang masih cukup hangat adalah OTTÂ sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang salah satunya melibatkan Gubernur Zumi Zola.
Namun sayang, kinerja KPK yang sedang gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan ini rupanya tidak serta merta mendapat tanggapan yang bagus, ada saja pihak yang justru nyinyir dengan keberhasilan tersebut. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, OTT tidak akan membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera. Lembaga antikorupsi itu, kata Fahri, justru hanya sedang membuat drama.
“Saya menganggap KPK itu sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi. Kayak sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi pilkada itu, kayak berburu di kebun binatang,” kata Fahri Hamzah, “Nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya. Dia akan membuat drama-drama seolah-olah efek jera, bohong itu,” imbuh Fahri.
Tak hanya menganggap KPK sedang berdrama, Fahri Hamzah juga menyebut OTT yang sering dilakukan oleh KPK tidak cocok digunakan di negara demokrasi. Fahri bahkan berseloroh menyuruh KPK untuk pindah ke Korea Utara.
“KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja. Suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok dia. Nggak bisa dia di negara demokrasi,” kata Fahri Hamzah.
Nah, sungguh sebuah usul yang sangat menarik. KPK disuruh pindah ke Korea Utara. Tapi kelihatannya akan jauh lebih menarik kalau Fahri Hamzah juga disuruh pindah. Yah, ke mana gitu kek, Siberia kek, atau Kepulauan Solomon, gitu.
Gimana, menarik nggak?
